Jakarta | Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperketat pengawasan harga pangan di pasar untuk memastikan ketentuan pemerintah dijalankan oleh seluruh pelaku usaha. Pengawasan ini mencakup rantai perdagangan, mulai dari pengadaan hingga penjualan kepada konsumen. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, kelancaran pasokan, serta perlindungan masyarakat dari praktik jual beli yang tidak sesuai aturan.
Pelaku usaha pangan wajib mengikuti harga yang telah ditetapkan pemerintah sesuai komoditas dan skema yang berlaku. Ketentuan itu meliputi harga pembelian pemerintah (HPP), harga eceran tertinggi (HET), serta harga beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Dengan mematuhi batas dan acuan harga tersebut, pelaku usaha diharapkan tidak menetapkan harga secara sewenang-wenang atau mengambil keuntungan yang merugikan konsumen maupun mengganggu stabilitas pasar.
Aturan mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar diatur dalam Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026. Surat edaran tersebut ditetapkan di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026. Penerbitan ketentuan ini menjadi dasar bagi penguatan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran harga pangan, sekaligus memberikan kejelasan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaksanaan aturan tetap perlu mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi setiap jenis komoditas dan kegiatan usaha.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Penegasan tersebut ditujukan agar pengawasan dapat berjalan konsisten dan tidak berhenti pada sosialisasi semata. Pelaku usaha diminta memperhatikan aturan HPP, HET, dan harga beras SPHP dalam kegiatan perdagangan sehari-hari. Apabila ditemukan ketidakpatuhan, pemerintah dapat menindaklanjuti sesuai mekanisme dan sanksi yang diatur dalam surat edaran tersebut. Bapanas juga mendorong pengawasan yang terkoordinasi agar informasi harga dapat ditelusuri dan penyimpangan ditangani secara tepat. Masyarakat dapat ikut berperan dengan melaporkan dugaan pelanggaran melalui saluran pengaduan resmi, disertai informasi yang jelas mengenai lokasi, komoditas, dan harga yang ditemukan. Dengan demikian, pengetatan pengawasan diharapkan mendukung distribusi pangan yang tertib serta menjaga stabilitas harga di pasaran.
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga pangan pokok dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap, dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran, tingkat kesalahan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Tahapan awal berupa peringatan tertulis. Langkah ini memberikan pemberitahuan resmi agar pelaku usaha menghentikan pelanggaran dan melakukan perbaikan sesuai ketentuan. Peringatan bukan sekadar formalitas: pelaku usaha perlu menindaklanjutinya, misalnya dengan menyesuaikan harga atau praktik penjualan. Apabila pelanggaran tidak diperbaiki, berulang, atau dinilai memerlukan tindakan lebih tegas, otoritas berwenang dapat melanjutkan penanganan melalui bentuk sanksi administratif lainnya. Penerapan sanksi tetap harus mengikuti aturan dan kewenangan yang berlaku.
Sanksi berikutnya dapat berupa denda, yang membebankan konsekuensi finansial kepada pelaku usaha atas pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, pejabat berwenang dapat memberikan rekomendasi pencabutan perizinan berusaha. Rekomendasi tersebut menjadi langkah yang dapat mendahului pencabutan izin, tetapi bukan berarti izin otomatis dicabut hanya karena rekomendasi diterbitkan. Pencabutan perizinan berusaha merupakan sanksi yang lebih berat dan dapat berdampak langsung pada kemampuan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Karena itu, penilaian terhadap pelanggaran, proses penjatuhan sanksi, dan tindak lanjutnya perlu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta prosedur yang ditetapkan.
Sanksi administratif dapat diberikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), gubernur, atau bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pembagian kewenangan ini memungkinkan pengawasan dan penindakan dilakukan pada tingkat pemerintahan yang relevan dengan kasusnya. Bentuk tindakan lainnya adalah penarikan pangan pokok yang tidak sesuai aturan dari peredaran. Penarikan ini dilakukan oleh produsen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaannya harus mengikuti prosedur yang berlaku. Rangkaian sanksi tersebut dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan harga, menjaga keteraturan distribusi, serta melindungi masyarakat. Dengan pengawasan dan penegakan yang konsisten, pelanggaran dapat ditangani melalui langkah yang proporsional, mulai dari peringatan hingga tindakan yang lebih serius.
Pengawasan harga pangan tidak hanya berujung pada tindakan administratif. Apabila suatu temuan mengandung unsur tindak pidana di bidang pangan, perkara tersebut dapat diproses melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, penting membedakan ketidakpatuhan administratif dari perbuatan yang memenuhi unsur pidana. Tidak setiap pelanggaran harga dengan sendirinya membuat pelaku terancam penjara; penanganan pidana bergantung pada bukti dan terpenuhinya unsur tindak pidana.
Surat edaran yang menjadi acuan pengawasan menyebutkan bahwa ketika pengawas menemukan bukti awal adanya tindak pidana di bidang pangan, temuan tersebut wajib dilaporkan kepada penyidik yang berwenang. Pelaporan ini menjadi langkah untuk menindaklanjuti indikasi pelanggaran melalui proses pemeriksaan hukum. Penyidik kemudian berwenang menilai bukti dan fakta perkara, sehingga keputusan mengenai proses lebih lanjut tidak semata-mata didasarkan pada dugaan atau perbedaan harga di lapangan.
Ancaman pidana yang dicantumkan dalam surat edaran tersebut adalah penjara paling lama tujuh tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar. Besarnya ancaman ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang terbukti memiliki unsur pidana dapat membawa konsekuensi serius, di luar sanksi administratif. Namun, angka tersebut bukan hukuman otomatis bagi setiap pihak yang dianggap melanggar ketentuan harga. Penerapannya harus didasarkan pada ketentuan pidana yang relevan, bukti yang diperoleh, serta proses hukum oleh aparat berwenang.
Dengan demikian, pengawasan berfungsi bukan hanya untuk memantau kepatuhan dan menertibkan praktik perdagangan, tetapi juga untuk mengidentifikasi dugaan tindak pidana secara cermat. Pelaku usaha perlu memahami aturan yang berlaku dan memastikan kegiatan distribusi maupun penjualan pangan tidak melanggar ketentuan. Sementara itu, masyarakat dapat menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang. Setiap laporan tetap perlu diverifikasi, dan penetapan tanggung jawab pidana harus mengikuti prosedur hukum serta mempertimbangkan fakta dalam masing-masing perkara.
Pengawasan harga pangan diperkuat dengan melibatkan pejabat pemerintah dan aparat di berbagai tingkat wilayah. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi salah satu pihak yang ditunjuk untuk mengoordinasikan upaya pengawasan, memastikan kebijakan berjalan, serta mendorong pemantauan secara konsisten. Di daerah, gubernur, bupati, dan wali kota turut menjalankan peran sesuai kewenangan masing-masing. Keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting karena mereka dapat memantau kondisi pasar setempat dan menindaklanjuti informasi mengenai perkembangan harga maupun distribusi pangan. Dengan kerja bersama pusat dan daerah, pengawasan diharapkan menjangkau lebih banyak titik, mulai dari jalur pasokan hingga kegiatan perdagangan di pasar.
Penguatan tersebut juga mencakup unsur kepolisian dan TNI. Kapolda serta kapolres dilibatkan bersama pangdam dan dandim untuk mendukung pemantauan di wilayah masing-masing. Kehadiran unsur aparat diharapkan memperkuat koordinasi lapangan, terutama ketika ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan harga. Namun, tugas pengawasan tidak berhenti pada pencatatan atau penyampaian temuan. Para pejabat dan aparat yang melakukan pemantauan berkewajiban melaporkan dugaan pelanggaran kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Mekanisme pelaporan ini menjadi bagian penting untuk memastikan setiap temuan diperiksa melalui proses yang tepat, berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, bukan sekadar dugaan. Langkah tersebut juga memberi kejelasan mengenai tindak lanjut yang dapat ditempuh ketika aturan harga tidak dipatuhi.
Pelibatan lintas lembaga sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat pertukaran informasi pemerintah, aparat, dan pihak yang memantau pasar. Data mengenai harga, ketersediaan barang, serta dugaan praktik yang melanggar ketentuan dapat menjadi dasar bagi pemeriksaan lebih lanjut.
Baca juga: Rahasia Arumi Terancam Terbongkar dalam Episode 98 Terlanjur Mencintaimu | Pengawasan Senjata Api Dinas di Mojokerto Diperketat melalui Evaluasi dan Latihan
15 kunjungan