JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pasokan beras premium dan beras medium tetap tersedia setelah munculnya persoalan pada sejumlah produk beras fortifikasi. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan pemenuhan kebutuhan beras sehari-hari. Ketersediaan beras premium masih terjaga, termasuk di pasar-pasar tradisional yang menjadi salah satu sumber utama belanja pangan masyarakat.
Menurut Hermawan, penarikan produk tertentu tidak secara otomatis mengganggu pasokan beras secara keseluruhan. Pemerintah terus memantau kondisi distribusi dan stok di berbagai daerah untuk memastikan kebutuhan konsumen dapat dipenuhi. Masyarakat juga tetap memiliki pilihan beras lain yang beredar secara legal dan memenuhi ketentuan mutu, baik dari kategori premium maupun medium. Pemantauan dilakukan agar proses penarikan berlangsung tanpa menimbulkan kepanikan atau pembelian berlebihan.
Perhatian pemerintah menguat setelah 25 merek beras dengan klaim fortifikasi bermasalah diumumkan kepada publik. Sejumlah produk kemudian ditarik dari peredaran sebagai bagian dari langkah pengawasan dan perlindungan konsumen. Meski demikian, Bapanas menegaskan bahwa isu tersebut bersifat terbatas pada produk yang sedang diperiksa, bukan gambaran kondisi seluruh pasar beras. Ketersediaan beras premium di pasar tradisional tetap menjadi indikator bahwa rantai pasok berjalan normal. Pemerintah bersama pelaku usaha akan terus menjaga kelancaran distribusi, mengawasi harga, serta memastikan masyarakat memperoleh beras yang aman dan sesuai dengan informasi pada kemasannya.
Dampak penarikan beras fortifikasi paling terlihat di sejumlah ritel modern. Sebagian produsen yang sebelumnya memasok produk bermasalah tersebut kini tidak diperbolehkan kembali memproduksinya, sehingga ketersediaan beras premium di kanal penjualan itu mengalami keterbatasan. Sebanyak 11 produsen juga menarik stok dari ritel modern sambil menunggu evaluasi Satgas Pangan Polri. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap produk yang beredar.
Hermawan menjelaskan bahwa keterbatasan stok di ritel modern berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menaikkan harga beras premium. Karena itu, kondisi pasokan perlu dipantau agar penarikan produk tidak menimbulkan tekanan harga yang berlebihan atau mengganggu akses konsumen. Pengawasan terhadap distribusi menjadi penting, terutama selama proses evaluasi masih berlangsung dan sebagian produsen belum dapat kembali memproduksi beras fortifikasi.
Pola perdagangan ritel modern berbeda dengan pasar tradisional. Di ritel modern, produsen umumnya menghadapi potongan penjualan yang membuat margin mereka lebih terbatas. Struktur biaya dan mekanisme penjualan tersebut turut memengaruhi keputusan pemasokan, termasuk ketika terjadi penarikan stok. Sementara itu, pasar tradisional memiliki pola perdagangan yang berbeda, sehingga dampak keterbatasan pasokan tidak selalu terlihat dengan cara yang sama seperti di jaringan ritel modern.
Untuk menjaga ketersediaan, Perum Bulog menyiapkan tambahan pasokan beras premium bagi ritel modern. Selain itu, Bulog telah menyalurkan sekitar 60 ribu ton beras premium ke pasar. Penambahan pasokan tersebut diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi ruang bagi spekulasi harga selama penarikan produk dan evaluasi oleh Satgas Pangan Polri masih berjalan. Dengan pasokan yang tetap dijaga, distribusi beras premium dapat berlangsung lebih stabil di berbagai saluran perdagangan.
Hasil pemantauan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, menunjukkan bahwa perdagangan beras premium masih berlangsung dalam kondisi terkendali. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan sekaligus mencermati perkembangan harga setelah adanya penarikan produk beras fortifikasi dari peredaran. Dari pengamatan di tingkat distributor, harga beras premium tercatat sekitar Rp14.200 per kilogram.
Angka tersebut masih berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) beras premium untuk zona I, yang ditetapkan sebesar Rp14.900 per kilogram. Zona I mencakup Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Dengan selisih sekitar Rp700 per kilogram harga distributor dan HET, pelaku usaha masih memiliki ruang distribusi yang wajar tanpa menunjukkan tekanan harga yang berlebihan di tingkat konsumen.
Perbandingan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa rantai perdagangan beras premium tetap berjalan normal. Harga di pasar induk belum melampaui batas yang ditetapkan pemerintah, sehingga belum terlihat gejolak yang dapat mengganggu daya beli masyarakat. Bapanas dan Satgas Pangan Polri juga terus mengamati pergerakan harga untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan pasokan, permintaan, maupun praktik perdagangan yang berpotensi merugikan konsumen.
Selain harga, pemantauan memastikan stok beras premium tersedia di pasar tradisional. Ketersediaan tersebut memberikan jaminan bahwa masyarakat tetap dapat memperoleh beras sesuai kebutuhannya. Bapanas menilai kondisi pasokan dan harga saat ini masih berada dalam batas kewajaran, meskipun pengawasan tetap diperlukan agar distribusi berlangsung merata. Dengan koordinasi pemerintah, aparat penegak hukum, distributor, dan pedagang, stabilitas pasokan diharapkan dapat dipertahankan di berbagai wilayah.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperketat pengawasan terhadap beras fortifikasi setelah menemukan sejumlah ketidaksesuaian pada pemeriksaan sebelumnya. Pengawasan lanjutan berlangsung selama Juli hingga Agustus 2026 di 11 provinsi. Dalam kegiatan tersebut, petugas menguji 190 sampel yang mewakili 27 nama dagang. Pemeriksaan mencakup aspek administrasi, kesesuaian informasi nilai gizi pada label, serta mutu produk yang beredar di pasar.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas temuan pengawasan pada April 2026 di Jakarta, yang hasilnya diumumkan pada akhir Juli. Saat itu, Bapanas menguji 15 sampel beras bermerek. Sebanyak 80 persen sampel menunjukkan nilai gizi yang tidak sesuai dengan klaim pada label. Selain itu, sebagian produk yang diperiksa tidak ditemukan memiliki izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Temuan tersebut mendorong perluasan pemeriksaan agar potensi pelanggaran tidak hanya dinilai dari satu wilayah dan sejumlah merek tertentu.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, kemudian mengumumkan adanya 25 merek beras fortifikasi yang melanggar ketentuan administrasi, nilai gizi, dan mutu. Produk-produk itu dimiliki oleh 11 pelaku usaha yang tersebar di berbagai wilayah. Bapanas menduga pelanggaran tersebut berkaitan dengan praktik curang, terutama apabila informasi pada kemasan tidak mencerminkan kandungan produk yang sebenarnya. Berdasarkan perhitungan sementara, potensi kerugian konsumen diperkirakan mencapai Rp89 triliun. Estimasi itu berasal dari selisih rata-rata harga jual sebesar Rp23.385 per kilogram dan rata-rata harga wajar Rp13.689 per kilogram, kemudian dikalikan asumsi bahwa 30 persen kebutuhan konsumsi beras tahunan, atau sekitar 9,2 juta ton, terkait dengan produk yang beredar.
