Jakarta | Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan bahwa penguatan kerja sama dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan tidak mengurangi independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kolaborasi diperlukan untuk merespons tantangan perekonomian yang semakin kompleks, baik yang berasal dari dinamika global maupun perkembangan domestik. Namun, kerja sama tersebut tetap ditempatkan dalam kerangka kelembagaan yang jelas, sehingga setiap keputusan dapat diambil berdasarkan mandat, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing institusi.
Dalam penjelasannya, sinergi dipahami sebagai langkah bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan tersebut mencakup terjaganya stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Pencapaian sasaran itu membutuhkan koordinasi antarlembaga karena kebijakan moneter, fiskal, sektor keuangan, dan pembangunan memiliki keterkaitan yang erat. Meski demikian, koordinasi bukan berarti seluruh lembaga menggunakan pendekatan yang sama atau menyerahkan kewenangannya kepada pihak lain.
Setiap institusi tetap memiliki kekuatan, instrumen kebijakan, serta peran yang berbeda. Bank Indonesia menjalankan mandatnya melalui kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan pengelolaan rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah menjalankan fungsi fiskal dan kebijakan pembangunan, sementara pemangku kepentingan lain berkontribusi sesuai kapasitasnya. Pembagian peran tersebut menjadi dasar agar kerja sama berlangsung efektif tanpa mengaburkan akuntabilitas.
Destry juga menekankan bahwa kolaborasi tidak berarti lembaga kehilangan kewenangan atau harus mengesampingkan peran institusionalnya. Independensi tetap menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia, termasuk ketika bank sentral berkoordinasi dalam merumuskan respons terhadap persoalan ekonomi. Dengan demikian, penguatan sinergi perlu dipahami sebagai mekanisme untuk memperkuat efektivitas kebijakan, bukan sebagai pengurangan otonomi. Kerja sama yang sehat justru memungkinkan setiap lembaga menjalankan mandatnya secara lebih terarah, transparan, dan saling melengkapi.
Destry menilai bahwa sinergi antarlembaga hanya dapat berlangsung secara sehat apabila dibangun di atas penghormatan terhadap batas kewenangan masing-masing. Setiap institusi memiliki mandat, tanggung jawab, serta instrumen kebijakan yang berbeda. Perbedaan tersebut bukan hambatan bagi kerja sama, melainkan dasar untuk memastikan koordinasi berjalan terarah dan tidak menimbulkan tumpang tindih. Dengan memahami ruang lingkup tugas masing-masing, lembaga negara dapat saling melengkapi tanpa mengurangi akuntabilitas yang melekat pada setiap institusi.
Koordinasi tidak seharusnya berubah menjadi tindakan saling mengambil alih tugas atau memengaruhi keputusan yang berada di luar mandat suatu lembaga. Kerja sama yang melampaui batas kewenangan berisiko menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab dan mengurangi efektivitas kebijakan. Karena itu, komunikasi, pertukaran informasi, dan penyelarasan langkah perlu dilakukan melalui mekanisme yang menghormati aturan serta kedudukan setiap institusi. Sinergi yang kuat bukan berarti seluruh lembaga menjalankan fungsi yang sama, melainkan memastikan setiap fungsi dapat mendukung pencapaian tujuan bersama.
Dalam kerangka tersebut, Bank Indonesia tetap bertanggung jawab menetapkan dan menjalankan kebijakan secara independen sesuai mandatnya. Independensi ini menjadi fondasi penting untuk menjaga kredibilitas kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta kebijakan makroprudensial. Namun, posisi independen tidak berarti BI bekerja sendirian atau terpisah dari dinamika ekonomi nasional. Pelaksanaan kebijakan tetap membutuhkan pemahaman terhadap kondisi yang dihadapi lembaga lain dan keselarasan dengan kebijakan pemerintah maupun otoritas terkait.
Destry menggambarkan kondisi itu melalui gagasan independensi dalam interdependensi. BI mempertahankan kemandirian dalam mengambil keputusan, tetapi pada saat yang sama menyadari adanya ketergantungan yang wajar terhadap koordinasi dan kerja sama antarlembaga. Kemandirian kebijakan dan keterhubungan kelembagaan dapat berjalan bersamaan selama batas mandat tetap dihormati. Dengan pendekatan tersebut, kolaborasi menjadi sarana memperkuat stabilitas, bukan alasan untuk mengurangi independensi atau mengaburkan tanggung jawab institusional.
Pengendalian inflasi merupakan salah satu contoh nyata kolaborasi Bank Indonesia dan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian. Inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan moneter, tetapi juga oleh kelancaran produksi, distribusi, ketersediaan pangan, harga energi, serta kondisi perdagangan di berbagai wilayah. Karena itu, penanganannya memerlukan koordinasi lintas lembaga dengan pembagian peran yang jelas.
Kerja sama tersebut diwujudkan melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). TPIP mengoordinasikan langkah pengendalian inflasi pada tingkat nasional, termasuk pemantauan perkembangan harga, penyusunan kebijakan, dan evaluasi terhadap risiko yang dapat mengganggu stabilitas. Sementara itu, TPID menjalankan fungsi serupa di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dengan mempertimbangkan karakteristik serta tantangan setiap daerah.
Melalui forum ini, Bank Indonesia dapat menyampaikan analisis mengenai perkembangan inflasi, ekspektasi masyarakat, dan risiko dari sisi permintaan maupun penawaran. Pemerintah kemudian dapat menindaklanjutinya melalui kebijakan yang berkaitan dengan pasokan komoditas, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi publik. Koordinasi tersebut menjadi penting terutama ketika terjadi gejolak harga pangan atau gangguan distribusi yang berdampak langsung terhadap rumah tangga.
Tujuan utama sinergi TPIP dan TPID adalah menjaga harga barang tetap stabil sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Stabilitas harga membantu rumah tangga dan pelaku usaha membuat perencanaan ekonomi secara lebih baik. Namun, kolaborasi ini tidak menghapus peran masing-masing institusi. Bank Indonesia tetap menjalankan mandat dan instrumen kebijakan moneternya secara independen, sedangkan pemerintah melaksanakan kewenangan fiskal, administratif, dan kebijakan sektoral. Keduanya menyatukan upaya melalui koordinasi, bukan mencampuradukkan kewenangan.
Dengan demikian, pengendalian inflasi menunjukkan bahwa independensi kebijakan dapat berjalan berdampingan dengan kerja sama kelembagaan. Persoalan ekonomi yang melibatkan pusat dan daerah membutuhkan respons yang terarah, konsisten, dan saling melengkapi agar stabilitas nasional dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Peran Bank Indonesia (BI) kini berkembang sejalan dengan semakin kompleksnya tantangan perekonomian nasional. Bank sentral tidak hanya bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas moneter, serta stabilitas sistem keuangan, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas dalam mendukung pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. Perluasan mandat tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ketentuan ini menegaskan pentingnya kontribusi BI terhadap terciptanya ekosistem ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Mandat yang semakin luas tentu tidak dapat dijalankan BI secara sendiri. Kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan pengembangan sektor keuangan memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan fiskal, industri, perdagangan, investasi, serta ketenagakerjaan. Karena itu, BI memerlukan koordinasi yang konsisten dengan kementerian dan lembaga, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pihak lain yang berkepentingan terhadap perekonomian nasional. Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap kebijakan dapat saling memperkuat, merespons perubahan secara cepat, dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
Dalam konteks itu, gagasan “sinergi merah putih” menggambarkan kerja bersama seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas, mendukung pembangunan, dan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Sinergi bukan berarti menghilangkan batas kewenangan, melainkan membangun keselarasan tujuan melalui komunikasi, pertukaran informasi, dan kebijakan yang terkoordinasi. Independensi BI tetap dipertahankan sebagai fondasi kredibilitas kebijakan dan kepercayaan publik. Dengan demikian, penguatan kolaborasi dapat berjalan beriringan dengan kemandirian dalam menetapkan serta melaksanakan kebijakan. Stabilitas dan pembangunan ekonomi pada akhirnya merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen, disiplin, dan kerja sama berkelanjutan.
Baca juga: TNI Perkuat Pemantauan Aktivitas Gunung Anak Krakatau dan Pencarian Lima Jurnalis di Selat Sunda | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | STAFFEX SGS 2026 Perkuat Kesiapan Operasi Gabungan Melalui AAR