Jakarta | Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Sikap terbuka itu, menurutnya, menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang sehat pemerintah dan warga. Kritik tidak semestinya dipandang sebagai gangguan, melainkan sebagai pandangan yang dapat membantu pemerintah memahami persoalan, menilai kebijakan, dan memperbaiki pelayanan. Begitu pula masukan dari masyarakat, yang memberi gambaran mengenai kebutuhan serta pengalaman warga dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah perlu menyediakan ruang agar suara tersebut dapat disampaikan dan didengar dengan baik.
Pernyataan itu disampaikan Syahganda saat berbicara kepada pelaku industri media dari berbagai daerah dalam Local Media Summit 2026 di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia mengaitkan keterbukaan pemerintah dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar dirinya mendengar aspirasi warga secara langsung dari berbagai wilayah. Arahan itu menekankan pentingnya mengetahui pandangan masyarakat di luar pusat pemerintahan, bukan hanya mengandalkan laporan atau komunikasi formal. Dengan mendengar langsung, pemerintah dapat menangkap konteks lokal dan memahami persoalan yang mungkin berbeda satu daerah dengan daerah lainnya.
Syahganda menyampaikan perlunya menjalin kedekatan dengan masyarakat di daerah agar masukan mereka dapat didengar. Kedekatan tersebut bukan sekadar kehadiran dalam kegiatan resmi, tetapi juga kesediaan untuk membangun komunikasi dan memberi perhatian pada suara warga. Dalam upaya itu, media lokal memiliki posisi yang relevan karena tumbuh di tengah masyarakat dan memahami dinamika setempat. Informasi serta aspirasi yang dihimpun media dapat membantu membuka ruang dialog warga dan pemerintah. Pesan yang disampaikan Syahganda menegaskan bahwa keterbukaan terhadap kritik perlu disertai upaya aktif mendatangi dan mendengarkan masyarakat, sehingga aspirasi dari berbagai daerah memperoleh perhatian dalam komunikasi pemerintah.
Dalam pandangan Syahganda, media lokal memiliki posisi penting sebagai penghubung pengalaman warga dan perhatian pemerintah. Persoalan yang berlangsung di suatu daerah sering kali pertama kali terlihat oleh orang-orang yang tinggal, bekerja, dan beraktivitas di sana. Media daerah yang dekat dengan kehidupan masyarakat dapat menghimpun informasi tersebut, menyusunnya menjadi pemberitaan, lalu menyampaikannya kepada khalayak yang lebih luas, termasuk pihak pemerintah. Dengan demikian, media tidak hanya menyebarkan kabar, tetapi juga membantu memperlihatkan keadaan lapangan yang perlu diketahui dalam proses memahami kebutuhan dan aspirasi daerah. Kedekatan itu membuat media lokal berpotensi menjadi saluran komunikasi yang relevan bagi warga.
Hubungan yang dekat dengan masyarakat memungkinkan media daerah mengenali isu yang dirasakan warga dan menyampaikan informasi tentang situasi setempat dengan lebih cepat. Informasi dari lapangan dapat memberi pemerintah gambaran awal mengenai persoalan yang sedang berlangsung, sekaligus membantu agar perhatian tidak hanya tertuju pada isu yang telah lama dikenal. Syahganda menekankan arti penting aliran informasi semacam ini: ketika kabar dari daerah sampai kepada pemerintah, pemahaman terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat dapat terbentuk lebih dini. Hal tersebut membuka peluang bagi respons yang lebih cepat dan tepat, karena keputusan dapat mempertimbangkan informasi mengenai keadaan nyata, bukan hanya gambaran umum.
Syahganda menyebut kebakaran serta persoalan lain di Riau, Kalimantan, dan Sumatera Selatan sebagai contoh isu daerah yang perlu diketahui pemerintah. Dalam konteks seperti itu, media lokal dapat menjadi penghubung yang menyampaikan apa yang berlangsung di wilayah terkait kepada pihak yang perlu memahami situasinya. Penyebutan wilayah-wilayah tersebut menegaskan bahwa kebutuhan akan informasi lapangan tidak terbatas pada satu tempat atau satu jenis persoalan. Peran media ialah membawa perhatian kepada kondisi yang terjadi dan membantu aspirasi masyarakat terdengar. Dengan informasi yang lebih dekat pada pengalaman warga, pemerintah memiliki dasar yang lebih baik untuk memahami persoalan daerah serta mempertimbangkan respons secara cepat dan sesuai dengan situasi yang disampaikan.
Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) menyatakan terbuka untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai jenis media. Keterbukaan tersebut mencakup televisi, media cetak, media daring, hingga media baru yang berkembang melalui platform media sosial. Perubahan cara masyarakat memperoleh informasi menjadi salah satu alasan penting bagi lembaga pemerintah untuk menjalin hubungan dengan beragam kanal komunikasi, tanpa membatasi ruang dialog pada bentuk media tertentu.
Sebagai institusi pemerintah yang menjalankan amanat masyarakat, Bakom RI memandang komunikasi sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan publik. Karena itu, lembaga tersebut siap membangun hubungan yang terbuka dengan berbagai pihak, termasuk para pelaku industri media di daerah. Kerja sama dengan media lokal dinilai dapat membantu informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah menjangkau masyarakat sesuai konteks wilayah. Di saat yang sama, kedekatan media daerah dengan komunitas setempat dapat membuka ruang bagi persoalan dan kebutuhan warga untuk memperoleh perhatian.
Penekanan mengenai pentingnya hubungan tersebut disampaikan Syahganda, yang mengingatkan bahwa komunikasi pemerintahan semestinya berlangsung dua arah. Pemerintah perlu menyampaikan kebijakan, menjelaskan tujuan program, serta memberi informasi tentang hasil kerja yang telah dilakukan. Namun, komunikasi tidak cukup berhenti pada penyampaian pesan dari pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu mendengar aspirasi warga dan memahami masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam proses itu, media dapat berperan sebagai penghubung pemerintah dan masyarakat. Pemberitaan maupun percakapan di berbagai platform dapat membantu menyampaikan informasi sekaligus menghadirkan masukan dari publik. Dengan membuka saluran komunikasi kepada media televisi, cetak, daring, dan sosial, Bakom RI berupaya menyediakan ruang interaksi yang lebih luas. Hubungan yang dibangun secara terbuka diharapkan mendorong pertukaran informasi yang jelas, memperkuat pemahaman terhadap kebijakan, dan membantu pemerintah mengenali aspirasi daerah. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pihak yang suaranya perlu didengar dalam proses komunikasi pemerintahan.
Syahganda menjelaskan bahwa capaian pemerintah dan cara masyarakat menilai capaian tersebut tidak selalu berjalan seiring. Pemerintah dapat menjalankan berbagai program dan bekerja keras untuk menghasilkan perubahan, tetapi hasil itu belum tentu dipahami atau dirasakan publik apabila informasinya tidak tersebar secara luas. Karena itu, penilaian masyarakat tidak hanya terbentuk dari apa yang telah dikerjakan, melainkan juga dari sejauh mana penjelasan tentang pekerjaan tersebut dapat diterima dan dimengerti. Ketika komunikasi kurang baik, jarak kinerja yang dihasilkan dan persepsi publik berpotensi semakin besar.
Menurutnya, kerja keras pemerintah dapat tidak tercermin dalam pandangan masyarakat jika informasi yang tersedia tidak memadai. Publik mungkin tidak memperoleh penjelasan yang cukup mengenai tujuan, proses, maupun hasil suatu kebijakan. Dalam keadaan tersebut, gambaran mengenai kinerja pemerintah menjadi kurang jelas, sekalipun upaya dan hasil kerja telah ada. Hal ini menunjukkan pentingnya penyampaian informasi yang terbuka, mudah dipahami, serta menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Media lokal dapat membantu menghadirkan informasi yang dekat dengan kehidupan warga dan konteks daerah, sehingga masyarakat memiliki bahan yang lebih utuh untuk memahami kebijakan dan menilai pelaksanaannya.
Syahganda menegaskan bahwa Presiden meminta upaya penyampaian informasi dilakukan seluas-luasnya. Arahan tersebut menempatkan komunikasi publik sebagai bagian penting dari upaya memastikan kerja pemerintah diketahui masyarakat, bukan semata-mata sebagai pelengkap setelah kebijakan dijalankan. Perluasan jangkauan informasi juga membutuhkan dukungan berbagai saluran, termasuk media lokal dan media berskala kecil yang berinteraksi langsung dengan komunitas di wilayahnya. Dalam konteks itu, Local Media Summit 2026 diselenggarakan sebagai ruang diskusi dan jejaring bagi media lokal serta media berskala kecil dari seluruh Indonesia.
Baca juga: Catatan Politik Bamsoet; Penyesuaian Transfer Daerah Idealnya Tidak Menimbukan Ekses Bagi Daerah | Latihan Kemampuan Penembakan Target Drone Menjadi Wawasan dalam SGS 2026 | Ada kemungkinan Libra hanya sedang mengalami fase emosional yang membuat cara pandangnya terhadap hubungan menjadi berbeda
