Jakarta | Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menyurati Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk meminta dukungan penegakan hukum terhadap dugaan mafia pangan. Permintaan tersebut berkaitan dengan sejumlah perkara di sektor pangan yang dinilai perlu ditangani dan dituntaskan melalui proses hukum. Langkah ini menempatkan koordinasi pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai bagian penting dalam merespons dugaan pelanggaran pada tata niaga komoditas. Amran meminta dukungan kepolisian agar penanganan perkara yang menjadi perhatian dapat berjalan sesuai ketentuan. Surat itu juga menunjukkan bahwa pemerintah mendorong tindak lanjut terhadap dugaan penyimpangan, tanpa menggantikan kewenangan aparat dalam menyelidiki dan memproses perkara.
Surat kepada Kapolri yang sekarang menjabat tersebut merupakan kali kedua Amran menyampaikan permintaan dukungan aparat terkait penanganan dugaan persoalan pangan. Sebelumnya, ia juga pernah mengirim surat kepada Kapolri terdahulu dengan permintaan dukungan penegakan hukum. Pengiriman surat terbaru memperlihatkan bahwa koordinasi serupa kembali dilakukan, kali ini kepada Jenderal Suyudi Ario Seto. Tidak tersedia keterangan mengenai rincian tambahan isi surat, sehingga permintaan itu dapat dipahami sebatas dukungan untuk penegakan hukum dan penuntasan perkara yang disebutkan. Dengan demikian, informasi mengenai surat tersebut perlu dibedakan dari hasil penyelidikan atau keputusan hukum yang mungkin ditetapkan kemudian oleh aparat berwenang.
Perkara yang tercakup dalam surat terbaru lain dugaan pelanggaran dalam tata niaga ayam dan telur, dugaan kecurangan beras fortifikasi, serta perkara lain yang telah ditangani aparat. Penyebutan sejumlah isu tersebut menandai cakupan perhatian pemerintah terhadap beberapa komoditas pangan, tetapi tidak dengan sendirinya memastikan adanya pelanggaran maupun menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Proses penanganannya tetap berada pada aparat penegak hukum berdasarkan bukti dan mekanisme yang berlaku. Permintaan Amran agar perkara dituntaskan menegaskan dorongan untuk memperoleh tindak lanjut yang jelas atas kasus-kasus tersebut. Namun, tanpa keterangan lebih jauh mengenai surat atau perkembangan setiap perkara, rincian proses, pihak yang diperiksa, dan hasilnya tidak dapat dipastikan. Perkembangan selanjutnya bergantung pada penanganan aparat terhadap masing-masing perkara.
Amran menilai keterlibatan aparat penegak hukum diperlukan untuk mengusut dugaan permainan dalam berbagai komoditas pangan. Menurutnya, pangan bukan komoditas biasa karena menjadi kebutuhan pokok yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan daya beli masyarakat. Karena itu, pengelolaan pasokan, harga, serta penyaluran bantuan dan subsidi harus berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Praktik yang menyimpang berisiko mengganggu ketersediaan pangan, menaikkan beban belanja rumah tangga, dan merugikan pihak yang seharusnya dilindungi oleh kebijakan pemerintah.
Ia menegaskan bahwa pangan bersubsidi tidak boleh dipermainkan oleh kelompok yang mencari keuntungan dari dukungan negara. Pengusutan dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat pihak yang memanfaatkan program atau celah distribusi demi kepentingan pribadi maupun usaha. Langkah hukum, bila didukung bukti, juga dapat membantu menjaga agar kebijakan pangan mencapai tujuan dan tidak berhenti sebagai alokasi anggaran. Pemeriksaan terhadap rantai pasok dan penyaluran dapat memberi gambaran mengenai siapa yang menerima manfaat, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang membuat dukungan tidak sampai kepada sasaran.
Besarnya anggaran ketahanan pangan turut menjadi alasan pentingnya pengawasan. Anggaran yang disebut mencapai Rp155,5 triliun pada 2025 dan Rp164,4 triliun pada 2026 menunjukkan skala dukungan pemerintah terhadap sektor pangan. Subsidi tersebut ditujukan untuk mendorong usaha pangan rakyat dan memperkuat ketahanan pangan, bukan untuk memperbesar keuntungan segelintir pelaku. Namun, menurut Amran, manfaatnya justru lebih banyak dinikmati pengusaha besar. Kondisi ini membuat petani dan peternak menghadapi tekanan, sementara masyarakat berpenghasilan rendah tetap menanggung dampak melalui harga dan akses pangan. Ketimpangan penerima manfaat itu menjadi sorotan karena kelompok produsen kecil dan konsumen rentan semestinya memperoleh perlindungan nyata dari kebijakan. Dengan demikian, penelusuran dugaan penyimpangan diperlukan bukan hanya untuk menindak pelanggaran, melainkan juga mengevaluasi tata kelola subsidi. Pengawasan yang terbuka dapat membantu memastikan dana publik mendukung pelaku usaha rakyat, memperbaiki distribusi, dan menjaga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat luas.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengusutan dugaan permainan dalam tata niaga pangan tidak semestinya hanya menyasar satu komoditas. Pengawasan dan penindakan, menurutnya, perlu mencakup berbagai kebutuhan pokok yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Ia meminta aparat menelusuri dugaan pelanggaran secara menyeluruh, termasuk pada beras dan minyak goreng, agar praktik yang merugikan konsumen tidak berhenti setelah satu kasus terungkap. Penegasan itu disampaikan di tengah upaya pemerintah memperkuat pengawasan pangan dan memastikan pelaku yang terbukti melanggar diproses sesuai ketentuan hukum.
Dalam penindakan sepanjang 2024 hingga 2026, Satuan Tugas Pangan Polri telah menetapkan 102 orang sebagai tersangka. Jumlah tersebut diperkirakan masih dapat bertambah seiring berlanjutnya penyelidikan dan pemeriksaan terhadap berbagai perkara. Secara terpisah, Polri bersama kejaksaan dan Kementerian Pertanian mengungkap 212 produsen beras oplosan. Praktik pencampuran atau pengolahan beras yang tidak sesuai ketentuan itu ditaksir menimbulkan kerugian masyarakat hingga Rp99 triliun. Angka tersebut menggambarkan besarnya dampak dugaan kecurangan pangan, mulai dari konsumen yang membayar harga tidak sebanding dengan mutu produk hingga terganggunya kepercayaan terhadap rantai pasok dan pelaku usaha yang taat aturan.
Amran juga mengingatkan bahwa penindakan terhadap dugaan permainan komoditas pangan bukan hanya menyangkut beras. Sebelumnya, ia telah menyerahkan 20 pelaku dalam kasus minyak goreng kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Langkah itu menjadi bagian dari dorongan agar proses hukum berjalan dan dugaan pelanggaran tidak dibiarkan tanpa pemeriksaan. Inti pernyataannya, beras dan minyak goreng sama-sama harus diawasi, sebagaimana komoditas pangan lain yang penting bagi kebutuhan sehari-hari. Dengan cakupan pengawasan yang lebih luas, aparat dapat menindak dugaan manipulasi pada berbagai produk, sementara kementerian terkait dapat membantu menelusuri informasi dan mendukung penegakan hukum. Amran meminta penindakan dilakukan konsisten, bukan terbatas pada komoditas yang sedang menjadi sorotan, sehingga upaya melindungi konsumen dapat menjangkau berbagai bentuk pelanggaran di pasar pangan.
Harga ayam, telur, dan beras menjadi perhatian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang berlangsung di Kementerian Dalam Negeri pada 12 Oktober 2026. Pembahasan komoditas pangan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga kestabilan harga sekaligus menilai kondisi yang dihadapi produsen dan konsumen. Dalam keterangan resmi pada Kamis, 15 Oktober 2026, Amran menyoroti perbedaan harga ayam yang cukup lebar tingkat peternak dan konsumen. Harga ayam di tingkat peternak berada pada kisaran Rp20.000–Rp21.000 per kilogram, sedangkan harga yang dibayar konsumen mencapai Rp45.000 per kilogram. Selisih ini menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dalam pengendalian inflasi pangan.
Amran menyampaikan bahwa keluhan mengenai kondisi tersebut datang dari kedua sisi, yakni produsen dan konsumen. Menurutnya, ketika peternak merasa dirugikan sementara konsumen menghadapi harga tinggi, keadaan itu menunjukkan adanya kondisi yang tidak sehat. Pernyataan tersebut menempatkan persoalan harga bukan sekadar soal naik atau turunnya angka di pasar, melainkan juga tentang dampaknya terhadap keberlanjutan usaha peternak dan kemampuan masyarakat membeli pangan. Karena itu, pengawasan terhadap perkembangan harga dan penelusuran dugaan permainan di berbagai komoditas menjadi bagian penting dari perhatian pemerintah. Data harga di setiap tingkat perdagangan dapat membantu memperjelas bagaimana perbedaan harga terbentuk, tanpa mengabaikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.
Perhatian juga diarahkan pada tekanan yang telah lama dialami peternak, termasuk dalam perdagangan telur.
Baca juga: Aquarius mungkin sedang mengalami kelelahan mental akibat terlalu banyak memikirkan berbagai hal secara bersamaan | Pikiran terus memikirkan pekerjaan, hubungan, masa depan, uang, keluarga, atau berbagai kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi
