Jakarta | Greenpeace Indonesia menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa pagi, 20 Oktober 2026. Dalam aksi tersebut, organisasi lingkungan itu membentangkan dua spanduk berukuran besar di Patung Selamat Datang. Pesan yang dibawa menyoroti krisis iklim yang dinilai kian berdampak pada kehidupan masyarakat, sekaligus mendesak pemerintah mengambil langkah yang lebih serius untuk menghadapinya.
Aksi di salah satu persimpangan utama ibu kota itu mengangkat hubungan perubahan iklim dan beban hidup sehari-hari. Dampak krisis iklim dapat dirasakan masyarakat melalui berbagai tekanan, sementara kelompok yang memiliki sumber daya terbatas kerap menghadapi tantangan lebih besar untuk beradaptasi. Melalui spanduk tersebut, Greenpeace menyampaikan bahwa persoalan iklim perlu ditempatkan sebagai isu yang dekat dengan kesejahteraan publik, bukan semata-mata pembahasan lingkungan.
Pesan aksi juga ditujukan kepada pemerintah agar memperkuat respons terhadap krisis tersebut. Desakan itu menandakan perlunya langkah yang lebih nyata dan berkelanjutan, meski rincian tuntutan yang disampaikan tidak dijelaskan dalam gambaran peristiwa ini. Pemilihan Bundaran HI membuat pesan terlihat di ruang publik yang ramai, sehingga isu iklim dan dampaknya terhadap masyarakat menjadi perhatian di tengah aktivitas warga Jakarta.
Sekitar pukul 08.30 WIB, petugas gabungan tampak bersiaga di sekitar lokasi. Pada waktu itu, spanduk yang sebelumnya dibentangkan terlihat sudah terlipat. Lalu lintas di kawasan Bundaran HI juga terpantau padat, sebagaimana lazimnya suasana pagi di pusat kota. Gambaran tersebut memperlihatkan situasi di sekitar Patung Selamat Datang setelah aksi berlangsung, ketika pengamanan tetap disiapkan dan arus kendaraan memenuhi ruas jalan di sekitarnya.
Peristiwa ini menempatkan krisis iklim sebagai persoalan yang terkait dengan kondisi ekonomi dan keseharian masyarakat. Dengan menyampaikan pesan di tengah pusat aktivitas Jakarta, Greenpeace Indonesia berupaya mendorong perhatian terhadap dampak krisis sekaligus meminta pemerintah menanggapi persoalan itu dengan keseriusan lebih besar. Aksi singkat tersebut menghadirkan pengingat bahwa kebijakan iklim berhubungan erat dengan perlindungan masyarakat dan upaya meringankan tekanan hidup.
Dalam aksi Greenpeace di Bundaran HI, dua spanduk menyampaikan pesan yang mengaitkan krisis iklim dengan kesulitan hidup sehari-hari. Spanduk pertama bertuliskan “tangani krisis iklim, turunkan biaya hidup”. Pesan tersebut menghadap ke utara, ke arah Istana . Arah itu menjadi bagian dari penempatan spanduk, sementara redaksinya secara langsung menyebut penanganan krisis iklim dan penurunan biaya hidup. Kedua hal tersebut hadir dalam satu kalimat, tanpa uraian tambahan pada tulisan spanduk. Pesan pertama dengan demikian menampilkan hubungan persoalan iklim dan beban pengeluaran masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam redaksi yang terpasang di lokasi aksi.
Spanduk kedua bertuliskan “bencana makin parah, hidup makin susah, apa kerja pemerintah?” dan menghadap ke selatan Bundaran HI. Susunan kalimatnya menyandingkan bencana yang disebut makin parah dengan kehidupan yang disebut makin susah, lalu diikuti pertanyaan mengenai kerja pemerintah. Redaksi tersebut tidak mengubah bentuknya menjadi pernyataan lain: pertanyaan itu tetap menjadi bagian dari pesan yang ditampilkan. Letaknya menghadap ke arah selatan, berbeda dari spanduk pertama yang menghadap ke utara menuju Istana . Dengan demikian, kedua spanduk memiliki arah hadap dan tulisan yang berbeda, tetapi sama-sama berada dalam aksi di Bundaran HI.
Jika dibaca bersama, kedua pesan tersebut menghubungkan penanganan krisis iklim dengan tekanan biaya hidup. Spanduk pertama menyebut penanganan krisis iklim dan biaya hidup secara langsung, sedangkan spanduk kedua menyandingkan bencana yang makin parah, hidup yang makin susah, serta pertanyaan tentang kerja pemerintah. Hubungan itu dapat dikenali dari kata-kata yang tercantum pada masing-masing spanduk, tanpa perlu menambahkan makna atau tuntutan lain. Pesan kedua juga secara jelas mempertanyakan respons pemerintah melalui kalimat “apa kerja pemerintah?” Sementara itu, pesan pertama menyampaikan seruan “tangani krisis iklim, turunkan biaya hidup”. Keduanya menempatkan isu iklim dan kesulitan hidup dalam satu rangkaian pesan yang ditujukan kepada publik di ruang Bundaran HI.
Jeanny Sirait, juru kampanye keadilan iklim Greenpeace Indonesia, menjelaskan bahwa dampak krisis iklim tidak dirasakan secara merata. Pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi kerap menanggung beban paling berat karena penghasilan mereka bergantung pada kondisi lingkungan dan kemampuan untuk tetap bekerja. Ketika cuaca ekstrem atau bencana ekologis terjadi, mereka mungkin kehilangan hari kerja, pelanggan, bahkan sumber penghidupan. Pada saat yang sama, keterbatasan tabungan dan perlindungan sosial membuat mereka lebih sulit memenuhi kebutuhan dasar maupun memulihkan keadaan setelah bencana. Karena itu, krisis iklim juga menjadi persoalan keadilan sosial yang memengaruhi keselamatan dan kesejahteraan kelompok berpenghasilan rendah.
Cuaca yang semakin tidak menentu dapat mengganggu kegiatan pekerja di berbagai sektor, termasuk pekerja informal, buruh harian, nelayan, dan petani. Hujan lebat, banjir, gelombang panas, atau kekeringan dapat membatasi mobilitas, merusak tempat kerja dan hasil produksi, serta menimbulkan risiko kesehatan. Bagi pekerja yang mengandalkan pendapatan harian, penghentian aktivitas selama beberapa waktu saja dapat langsung mengurangi pemasukan. Mereka juga dapat menghadapi biaya tambahan untuk berobat, memperbaiki rumah, atau mengganti peralatan yang rusak. Situasi ini menunjukkan bagaimana bahaya lingkungan dapat memperbesar ketidakpastian ekonomi yang sebelumnya sudah dialami banyak keluarga.
Dampaknya juga terasa pada harga dan ketersediaan pangan. Gangguan terhadap pertanian, perikanan, distribusi, atau jalur transportasi dapat mengurangi pasokan dan mendorong kenaikan harga bahan makanan. Kenaikan tersebut lebih membebani rumah tangga berpendapatan rendah, yang mengalokasikan bagian besar penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari. Jeanny turut menyoroti kabut asap berkepanjangan sebagai contoh krisis ekologis yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Paparan asap dapat mengganggu kesehatan, sementara jarak pandang yang terbatas dan pembatasan kegiatan bisa menghambat pekerjaan, sekolah, serta perdagangan. Dengan demikian, dampak krisis iklim dan kerusakan lingkungan menjalar dari ancaman langsung terhadap keselamatan hingga tekanan berkelanjutan pada pendapatan, kesehatan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.
Menurut Jeanny, tekanan yang dirasakan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan krisis iklim. Banyak orang juga menghadapi kenaikan biaya hidup, sementara kepastian pekerjaan semakin sulit dijaga. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menambah kekhawatiran rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Ketika harga kebutuhan sehari-hari meningkat dan sumber penghasilan terasa rapuh, kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar pun ikut tertekan. Dalam keadaan seperti ini, dampak perubahan iklim hadir bersamaan dengan persoalan ekonomi yang telah membebani masyarakat. Karena itu, percakapan tentang krisis iklim perlu melihat bagaimana risiko lingkungan berkelindan dengan pekerjaan, pendapatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari.
Jeanny membandingkan keadaan tersebut dengan janji pemerintah mengenai penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan. Janji-janji itu, menurutnya, seharusnya menjawab kebutuhan masyarakat akan pekerjaan yang lebih terjamin, akses pada pangan dan energi yang kuat, serta kehidupan yang lebih layak. Namun, tekanan biaya dan ketidakpastian kerja menunjukkan bahwa masyarakat masih berhadapan dengan tantangan nyata. Komitmen untuk menciptakan pekerjaan tidak cukup diukur dari pernyataan, tetapi juga dari apakah warga merasakan keamanan pendapatan dan memiliki kesempatan kerja. Begitu pula, ketahanan pangan dan energi semestinya tercermin dalam kemampuan masyarakat menghadapi perubahan kondisi tanpa kehilangan akses terhadap kebutuhan penting. Kesejahteraan pun perlu dinilai dari pengalaman sehari-hari, bukan hanya dari sasaran yang diumumkan.
Jeanny menyebut riset terbaru Greenpeace menunjukkan keadaan yang berlawanan dengan gambaran yang dijanjikan.
