Jakarta | Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa digitalisasi perlindungan sosial perlu ditopang sistem teknologi informasi yang kuat di setiap instansi terkait. Penguatan ini bukan sekadar menyediakan perangkat atau aplikasi, melainkan memastikan infrastruktur mampu mendukung pengelolaan data secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan. Instansi yang bertugas merencanakan maupun menyalurkan bantuan perlu memiliki kapasitas teknologi yang memadai agar proses kerja dapat berjalan lancar. Dengan dukungan tersebut, informasi yang dibutuhkan untuk menetapkan penerima bantuan dapat diolah secara lebih teratur dan digunakan oleh pihak berwenang sesuai kebutuhan.
Integrasi data antarlembaga menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pelaksanaan perlindungan sosial digital. Data yang tersebar di berbagai instansi perlu dapat dipadankan agar pemerintah memiliki dasar yang lebih menyeluruh ketika menilai kelayakan seseorang atau keluarga sebagai penerima bantuan. Tanpa keterhubungan sistem, proses verifikasi berisiko terhambat oleh perbedaan format, pembaruan yang tidak seragam, atau sulitnya pertukaran informasi. Karena itu, penguatan teknologi informasi harus berjalan seiring dengan koordinasi antarlembaga, sehingga alur pemeriksaan dan penentuan kelayakan dapat dilakukan dengan lebih lancar dan tepat.
Namun, keterhubungan tersebut harus disertai perlindungan terhadap sistem dan data. Semakin banyak informasi yang dipertukarkan, semakin penting pula pengamanan akses, tata kelola, dan keandalan infrastruktur digital. Keamanan dibutuhkan untuk menjaga data tetap terlindungi sekaligus memastikan layanan dapat digunakan oleh instansi yang berwenang tanpa gangguan. Tito menyampaikan penekanan itu dalam rapat koordinasi rencana rollout nasional digitalisasi perlindungan sosial di kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, pada Jumat (16/10). Pembahasan tersebut menempatkan kesiapan teknologi dan keamanan sebagai fondasi bagi integrasi data yang mendukung penyaluran perlindungan sosial. Dengan sistem yang saling terhubung dan dikelola secara aman, pemerintah dapat memperkuat proses identifikasi penerima serta mendukung pelaksanaan bantuan yang lebih terkoordinasi.
Penilaian kelayakan penerima bantuan sosial memerlukan gambaran kondisi masyarakat yang lebih utuh daripada informasi yang tersimpan pada satu lembaga. Karena itu, data dari berbagai instansi dapat dipadukan untuk membantu pemerintah memahami keadaan calon penerima dan menilai apakah bantuan telah diarahkan kepada orang yang tepat. Tito Karnavian menekankan bahwa aplikasi perlindungan sosial memperoleh kekuatannya dari penggabungan data lintas instansi, bukan semata-mata dari teknologi yang digunakan.
Data yang diperlukan mencakup informasi kepemilikan tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Catatan tersebut dapat menjadi salah satu unsur untuk melihat kondisi aset seseorang. Informasi kepemilikan kendaraan dari kepolisian juga dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari profil sosial ekonomi. Selain itu, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional menyediakan rujukan mengenai keadaan sosial dan ekonomi warga, sedangkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu memastikan identitas serta kesesuaian informasi dasar penduduk.
Ketika sumber-sumber ini tersedia dan terhubung, penilaian dapat dilakukan dengan konteks yang lebih lengkap. Informasi aset, kondisi sosial ekonomi, dan identitas kependudukan saling melengkapi, sehingga pemerintah tidak hanya bergantung pada satu indikator. Penggabungan tersebut juga dapat membantu menemukan ketidaksesuaian atau perubahan keadaan yang perlu diperiksa lebih lanjut. Namun, data tetap perlu dikelola dengan cermat agar akurat, mutakhir, dan digunakan sesuai tujuan perlindungan sosial.
Kecerdasan buatan dimanfaatkan untuk membantu mengolah informasi dan mengategorikan apakah seseorang dinilai layak menerima bantuan. AI berperan sebagai alat bantu membaca pola dari data yang dihimpun, bukan sebagai pengganti seluruh pertimbangan pemerintah. Inti gagasan Tito adalah bahwa kemampuan aplikasi lahir dari dua unsur yang saling mendukung: penyatuan data dari berbagai instansi dan pemanfaatan AI untuk membaca kelayakan calon penerima. Dengan dasar tersebut, proses penyaluran diharapkan lebih terarah, sementara keputusan tetap perlu memperhatikan kualitas data dan keadaan warga yang sebenarnya.
Sektor teknologi informasi di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah diperkuat untuk mendukung penerapan sistem digital dalam perlindungan sosial. Penguatan ini menjadi landasan penting bagi pemanfaatan data kependudukan dan proses pengolahan informasi yang lebih cepat. Dengan dukungan teknologi, instansi dapat mengelola data dalam skala besar serta membantu memastikan program perlindungan sosial berjalan lebih tepat sasaran.
Namun, percepatan pengolahan data tidak berarti sistem digital bebas dari risiko. Tito Karnavian mengingatkan bahwa sistem berbasis teknologi informasi dapat mengalami gangguan, baik karena kerusakan perangkat maupun akibat serangan siber. Gangguan semacam itu berpotensi menghambat layanan, mengganggu akses terhadap data, dan memengaruhi kelancaran pelaksanaan program. Karena itu, kesiapan teknologi perlu disertai langkah untuk menjaga ketahanan sistem ketika menghadapi masalah teknis ataupun ancaman keamanan.
Tito meminta kapasitas penyimpanan diperkuat agar sistem mampu menampung dan mengelola data yang terus bertambah. Lebar pita jaringan juga perlu memadai supaya pertukaran informasi antarlembaga dapat berlangsung lancar, khususnya ketika banyak pengguna mengakses layanan secara bersamaan. Selain itu, sistem pencadangan harus disiapkan dengan baik. Cadangan data yang andal dapat membantu pemulihan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan informasi, sehingga dampak gangguan terhadap layanan dapat ditekan.
Aspek keamanan siber juga perlu menjadi perhatian utama. Perlindungan terhadap akses dan data harus dirancang untuk mengantisipasi berbagai bentuk serangan, bukan sekadar merespons setelah insiden terjadi. Langkah pencegahan, pemantauan, serta kesiapan pemulihan merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan dan keberlangsungan layanan digital.
Penguatan tersebut, menurut imbauan Tito, perlu dilakukan secara menyeluruh pada seluruh instansi yang terlibat dalam digitalisasi perlindungan sosial. Ketahanan sistem tidak akan tercapai jika peningkatan hanya berfokus pada Dukcapil atau satu lembaga saja, sementara jaringan dan perlindungan di instansi lain masih lemah. Kapasitas penyimpanan, jaringan, pencadangan, dan keamanan siber perlu diperhatikan bersama agar pertukaran data dan layanan tetap andal. Dengan kesiapan lintas instansi, manfaat teknologi dapat dirasakan tanpa mengabaikan risiko operasionalnya.
Tito Karnavian menegaskan bahwa digitalisasi perlindungan sosial harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan pelindungan data pribadi. Informasi yang dihimpun melalui aplikasi, termasuk identitas penerima manfaat dan kondisi sosial ekonomi mereka, tidak dapat dikelola secara sembarangan. Setiap instansi perlu memastikan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, serta pemanfaatan data memiliki dasar dan tujuan yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan. Kepatuhan tersebut penting agar layanan digital memberi manfaat tanpa mengabaikan hak warga atas privasi dan keamanan informasi. Penggunaan teknologi untuk mempercepat penyaluran bantuan tetap harus disertai tanggung jawab dalam setiap tahap pengelolaan data.
Penguatan sistem teknologi informasi menjadi salah satu langkah untuk mencegah akses tidak sah terhadap data yang dikelola instansi terkait. Sistem yang andal perlu didukung pengaturan hak akses secara terukur, perlindungan terhadap perangkat dan jaringan, serta pemantauan yang memadai. Dengan begitu, informasi hanya dapat dijangkau oleh petugas yang memiliki kewenangan dan diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Instansi juga perlu menyiapkan tata kelola yang jelas ketika data dibagikan atau digunakan bersama, sehingga pertukaran informasi antarlembaga tidak membuka celah penyalahgunaan. Perlindungan teknis dan prosedur kerja yang tertib harus berjalan bersama, bukan diperlakukan sebagai pilihan yang terpisah.
Verifikasi dan validasi data juga diperlukan karena lalu lintas informasi dalam sistem perlindungan sosial sangat besar dan melibatkan berbagai sumber. Pemeriksaan membantu memastikan bahwa data yang masuk akurat, relevan, serta tidak tercatat secara ganda atau keliru. Proses tersebut dapat mendukung ketepatan sasaran program sekaligus mengurangi risiko keputusan layanan dibuat berdasarkan informasi yang tidak sesuai. Karena itu, Tito mengimbau setiap instansi yang terlibat agar memperkuat sistem teknologi informasinya.
Baca juga: Rapat Pleno Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan KADIN Indonesia, Bamsoet Tegaskan Kenyamanan Berusaha Adalah Bagian dari Keamanan Nasional | Namun, durasi tersebut dapat diperpanjang ketika terjadi konflik atau situasi keamanan yang membutuhkan pengerahan kekuatan tambahan
