Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja para menteri merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya evaluasi atas pekerjaan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabinet Merah Putih kepada kepala negara. Menurutnya, presiden memiliki hak untuk menilai bagaimana para pembantunya menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat menjawab pertanyaan mengenai evaluasi kinerja para menteri. Ia tidak menyatakan dirinya berhak menentukan sendiri hasil penilaian atas kinerjanya, melainkan menempatkan proses tersebut di tangan Prabowo sebagai pemimpin pemerintahan. Dengan demikian, evaluasi terhadap masa tugasnya di Kementerian ESDM, termasuk pelaksanaan pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawabnya, sepenuhnya menjadi pertimbangan presiden.
Jawaban Bahlil itu sekaligus menegaskan posisi evaluasi menteri dalam pemerintahan: penilaian bukan ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan, tetapi oleh Presiden. Bahlil menyatakan akan menerima penilaian yang diberikan atas kinerjanya selama berada di kabinet. Ia tidak merinci ukuran atau hasil evaluasi yang mungkin digunakan, dan menegaskan bahwa hal tersebut merupakan ranah Prabowo. Karena itu, pernyataannya berfokus pada kewenangan presiden, bukan pada pengumuman keputusan tertentu mengenai posisi ataupun masa tugasnya.
Dalam konteks pertanyaan tentang kinerja anggota kabinet, sikap tersebut menunjukkan bahwa Bahlil menyerahkan penilaian kepada pihak yang berwenang. Evaluasi dapat menjadi bagian dari pertimbangan presiden dalam melihat pelaksanaan tugas menteri, namun Bahlil tidak mengklaim mengetahui hasilnya. Ia juga tidak menyampaikan keputusan presiden terkait dirinya. Inti jawabannya adalah bahwa Prabowo yang berhak menilai kinerja para menteri, termasuk kinerja Bahlil ketika memimpin Kementerian ESDM di Kabinet Merah Putih.
Bahlil menyampaikan pandangannya mengenai penilaian kinerja menteri dalam konferensi pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, pada Jumat, 16 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri berada pada kewenangan presiden. Pernyataan tersebut merujuk pada posisi menteri sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan, sehingga penilaian atas pelaksanaan tugasnya menjadi bagian dari hubungan kerja presiden dan anggota kabinet.
Inti penjelasan Bahlil adalah bahwa hanya presiden yang dapat mengevaluasi menteri. Ia menyampaikan bahwa menteri merupakan pembantu presiden, sehingga penilaian atas kinerja seorang menteri tidak ditentukan oleh pihak lain. Dengan demikian, ukuran mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota kabinet berada pada presiden sebagai kepala pemerintahan. Bahlil menyerahkan penilaian atas kinerjanya sendiri kepada Prabowo, sesuai dengan prinsip yang ia sampaikan dalam konferensi pers tersebut.
Bahlil juga menekankan bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Menurut penjelasannya, kewenangan presiden itu juga mencakup evaluasi terhadap para menteri. Ketiga hal tersebut—pengangkatan, pemberhentian, dan evaluasi—ia tempatkan sebagai bagian dari hak presiden dalam menentukan susunan serta menilai kinerja kabinet. Pernyataan ini menjelaskan siapa yang berwenang menilai seorang menteri, sekaligus menegaskan bahwa Bahlil tidak mengklaim kewenangan untuk menentukan hasil penilaian atas dirinya. Ia menyerahkan hal tersebut kepada presiden, yang memiliki kewenangan dalam urusan anggota kabinet. Pernyataan itu disampaikan di lingkungan Kementerian ESDM di Jakarta pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Pernyataan Bahlil Lahadalia yang menyerahkan penilaian atas kinerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto perlu dibaca dalam konteks perjalanan pemerintahan yang sedang memasuki tahun kedua. Prabowo resmi memulai masa pemerintahannya pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, tanggal 20 Oktober 2026 menandai genap dua tahun sejak pelantikan, sekaligus awal tahun ketiga pemerintahan tersebut. Periode ini menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat keberlanjutan kebijakan dan evaluasi terhadap para pejabat kabinet.
Bahlil sendiri telah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak Agustus 2024, yakni sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden. Ia diangkat pada masa pemerintahan sebelumnya dan kemudian tetap dipercaya memimpin kementerian tersebut ketika pemerintahan Prabowo mulai berjalan. Keberlanjutan jabatan itu menempatkannya dalam posisi yang melintasi dua masa pemerintahan, dengan tanggung jawab mengelola sektor energi dan sumber daya mineral di tengah perubahan kepemimpinan nasional.
Karena itu, penilaian terhadap kinerja Bahlil tidak hanya berkaitan dengan masa tugasnya setelah Oktober 2024. Latar belakang pengangkatannya pada Agustus juga menjadi bagian dari rentang kepemimpinannya di Kementerian ESDM. Namun, pernyataannya bahwa Presiden berhak menilai kinerja menteri menegaskan bahwa ukuran keberhasilan dalam kabinet Prabowo berada pada evaluasi kepala pemerintahan. Penilaian tersebut dapat mencakup pelaksanaan program, pencapaian target, serta kesesuaian kerja kementerian dengan arah kebijakan presiden.
Memasuki tahun kedua pemerintahan, kesinambungan jabatan seorang menteri tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh aspek kinerjanya telah dinilai positif. Keputusan mempertahankan atau mengganti pejabat tetap menjadi kewenangan presiden, berdasarkan pertimbangan dan evaluasi yang berlaku. Dalam konteks ini, sikap Bahlil dapat dipahami sebagai pengakuan atas mekanisme pertanggungjawaban kabinet: menteri menjalankan tugas, sementara presiden menentukan bagaimana hasilnya dinilai. Periode sejak 20 Oktober 2024 hingga memasuki tahun kedua menyediakan konteks waktu bagi publik untuk mengikuti pelaksanaan kebijakan dan dinamika evaluasi kabinet secara lebih utuh, tanpa mengabaikan bahwa masa tugas Bahlil di kementerian telah dimulai beberapa bulan sebelumnya.Dalam menanggapi pertanyaan mengenai kinerjanya di kabinet, Bahlil menegaskan bahwa kewenangan untuk menilai para menteri berada pada presiden. Ia merujuk pada sistem ketatanegaraan yang menempatkan presiden sebagai pemegang kewenangan dalam menentukan susunan kabinet. Dengan demikian, penilaian terhadap seorang menteri maupun keputusan untuk mempertahankan atau menggantinya merupakan bagian dari hak kepala negara. Bahlil menyatakan bahwa dirinya tidak berada pada posisi untuk menetapkan sendiri berapa lama ia akan menjabat. Pandangan tersebut menempatkan keputusan tentang masa tugas menteri dalam ranah kewenangan presiden, bukan sebagai sesuatu yang dapat diputuskan secara sepihak oleh anggota kabinet yang bersangkutan.
Pernyataan itu juga menggarisbawahi hubungan mandat rakyat dan tanggung jawab presiden dalam mengelola pemerintahan. Sebagai pemimpin yang memperoleh mandat tersebut, presiden memiliki ruang untuk menentukan susunan pembantunya sesuai kebutuhan pemerintahan. Dalam kerangka itu, evaluasi terhadap kinerja kabinet dapat menjadi pertimbangan presiden, sementara keputusan akhirnya tetap berada pada kepala negara. Bahlil tidak mengklaim kewenangan untuk menilai secara formal posisinya sendiri atau memastikan kelanjutan masa jabatannya. Ia menyampaikan bahwa persoalan tersebut diserahkan kepada presiden, sehingga publik perlu membedakan penjelasan mengenai prinsip kewenangan dan pengumuman tentang keputusan konkret. Tidak ada kepastian mengenai perubahan jabatan yang dinyatakan melalui penegasan tersebut.
Sikap Bahlil mencerminkan posisinya sebagai anggota kabinet yang bekerja di bawah kepemimpinan presiden. Ia menggambarkan dirinya sebagai pembantu presiden, sehingga pelaksanaan tugas dan keberlanjutan perannya mengikuti keputusan kepala negara. Pernyataan itu tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa evaluasi tertentu telah dilakukan, ataupun bahwa perubahan susunan kabinet akan segera terjadi. Bahlil hanya menegaskan siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan hal tersebut dalam tata pemerintahan. Dengan menyerahkan penilaian dan keputusan masa jabatan kepada presiden, ia menempatkan dirinya dalam hubungan kerja yang bertumpu pada mandat serta tanggung jawab pimpinan pemerintahan. Karena itu, ucapannya lebih tepat dipahami sebagai penegasan batas kewenangan, bukan sebagai tanda adanya hasil evaluasi atau keputusan yang sudah ditetapkan.
