Jakarta | Dalam Global Forum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2026, pemerintah Indonesia memaparkan desain penyederhanaan birokrasi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menilai agenda ini penting untuk memastikan lembaga pemerintah mampu bekerja lebih tanggap sekaligus memberi layanan publik yang bermutu. Pembahasan tersebut menempatkan reformasi birokrasi bukan semata urusan penataan organisasi, melainkan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan aparatur dengan masyarakat.
Gagasan utamanya, perubahan tidak cukup dilakukan dengan memangkas jenjang struktur, mengurangi jabatan, atau mempercepat penyelesaian urusan administratif. Langkah-langkah itu dapat membantu, tetapi belum tentu mengubah pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan layanan pemerintah. Penyederhanaan perlu menyentuh cara kerja: proses harus lebih efektif, koordinasi antarlembaga lebih terintegrasi, dan sumber daya aparatur diarahkan pada sasaran yang jelas. Dengan demikian, reformasi tidak berhenti pada perubahan bagan organisasi, tetapi menghasilkan mekanisme kerja yang lebih sederhana dan mampu merespons kebutuhan publik.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menekankan perlunya birokrasi yang lebih mengutamakan keahlian, kolaborasi lintas instansi, serta hasil yang berdampak bagi masyarakat. Penekanan pada keahlian berarti tugas dan keputusan perlu ditopang kompetensi yang sesuai, sedangkan kolaborasi membantu mengatasi persoalan publik yang kerap melibatkan banyak lembaga. Orientasi pada hasil juga mendorong instansi menilai keberhasilan melalui manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan hanya jumlah prosedur yang diselesaikan. Arah tersebut menjadikan penyederhanaan sebagai sarana untuk memperkuat akuntabilitas dan kualitas layanan, sekaligus membangun pemerintahan yang bekerja lebih terpadu. Paparan di forum OECD memperlihatkan bahwa agenda ini menuntut konsistensi dalam pelaksanaan, agar rancangan reformasi benar-benar tercermin dalam praktik pelayanan sehari-hari di berbagai tingkat pemerintahan.
Dalam pemaparan mengenai penyederhanaan birokrasi, Erwan menjelaskan penataan struktur melalui pengurangan jenjang hierarki dan pengalihan sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Langkah ini diarahkan untuk membentuk susunan organisasi yang lebih ringkas, sekaligus menyesuaikan peran aparatur dengan kebutuhan pekerjaan. Pengurangan lapisan dalam struktur diharapkan membuat alur kerja tidak bergantung pada terlalu banyak tahapan kewenangan. Sementara itu, perubahan jabatan memberi ruang lebih besar bagi aparatur untuk menjalankan tugas berdasarkan keahlian dan fungsi yang dimiliki.
Penataan tersebut bukan sekadar perubahan bentuk organisasi. Tujuannya juga mencakup penguatan peran keahlian aparatur, peningkatan kolaborasi, serta dukungan bagi pengambilan keputusan yang lebih efektif. Dengan menempatkan keahlian sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pekerjaan, aparatur diharapkan dapat berkontribusi sesuai kompetensinya. Kolaborasi yang lebih kuat diperlukan agar pekerjaan dapat dilakukan secara terhubung, bukan terpisah oleh batas-batas struktur. Pada saat yang sama, struktur yang lebih sederhana diharapkan membantu proses keputusan berjalan lebih efektif, tanpa menghilangkan kebutuhan akan tata kelola yang jelas.
Erwan juga menekankan perlunya evaluasi terhadap proses bisnis. Evaluasi ini penting untuk mengenali tahapan yang tidak diperlukan dan menghapusnya, sehingga proses kerja tidak terbebani prosedur yang tidak memberi nilai tambah. Peninjauan proses bisnis juga perlu diarahkan pada integrasi layanan. Artinya, keterhubungan antarlayanan menjadi perhatian dalam penataan, agar proses yang berkaitan tidak berjalan sendiri-sendiri. Perubahan struktur saja tidak cukup apabila cara kerja dan alur layanan tetap memuat tahapan yang berulang atau tidak terhubung.
Integrasi layanan memiliki kaitan langsung dengan pengalaman masyarakat ketika memenuhi persyaratan administratif. Penataan diharapkan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berulang kali memenuhi persyaratan yang sama dalam urusan layanan yang saling berkaitan. Karena itu, pengurangan hierarki, penataan jabatan, evaluasi proses bisnis, dan integrasi layanan perlu dipahami sebagai bagian dari arah pembenahan yang saling mendukung. Fokusnya adalah memperkuat keahlian aparatur, mendorong kerja sama, dan membuat keputusan serta layanan lebih efektif, sekaligus menghindari beban administratif berulang yang dapat dikurangi melalui proses yang lebih terpadu.
Penyederhanaan birokrasi perlu menjadi langkah awal sebelum teknologi digital diterapkan dalam pelayanan publik. Proses yang berbelit tidak otomatis menjadi lebih mudah hanya karena dipindahkan ke situs web atau aplikasi. Jika alur, persyaratan, dan kewenangan tetap rumit, masyarakat hanya menghadapi bentuk baru dari hambatan yang sama. Karena itu, instansi pemerintah perlu meninjau kembali setiap tahapan layanan, menghapus prosedur yang tidak diperlukan, serta memastikan persyaratan benar-benar relevan. Perubahan tersebut membantu teknologi digunakan untuk memperbaiki pengalaman warga, bukan sekadar mengganti media pelayanan. Pendekatan ini juga menjadi bagian penting dari arah penyederhanaan birokrasi yang dipaparkan pemerintah di Forum OECD 2026.
Transformasi digital yang efektif mencakup lebih dari penyediaan aplikasi. Pemerintah perlu mengintegrasikan data dan sistem antarlembaga agar informasi dapat digunakan secara konsisten, sekaligus menyelaraskan regulasi yang mengatur proses pelayanan. Tanpa keterpaduan, warga berisiko diminta menyerahkan data yang sama berulang kali, sementara instansi bekerja dengan informasi yang terpisah. Di sisi lain, aparatur membutuhkan kompetensi yang memadai untuk mengelola teknologi, melindungi data, dan memberikan layanan secara profesional. Penguatan kapasitas tersebut berjalan beriringan dengan upaya menjaga akuntabilitas dan integritas. Dengan demikian, kemudahan layanan tidak mengurangi kehati-hatian dalam pengambilan keputusan maupun tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
Salah satu upaya yang sedang dikembangkan adalah perlindungan sosial (perlinsos) digital oleh Kementerian PANRB bersama instansi terkait. Menurut Erwan, pengembangan ini bertujuan mengintegrasikan data sosial dan ekonomi agar pemerintah dapat mengenali kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Informasi yang terpadu diharapkan membantu menghubungkan warga dengan program perlindungan sosial yang sesuai, berdasarkan kondisi dan kebutuhannya. Tujuan tersebut memerlukan tata kelola data yang jelas, koordinasi lintas instansi, serta proses layanan yang mudah dipahami. Digitalisasi perlinsos bukan sekadar membangun sistem baru, melainkan membenahi cara data dimanfaatkan untuk mendukung ketepatan program. Jika prasyarat itu dipenuhi, teknologi dapat memperkuat jangkauan layanan sekaligus membantu memastikan dukungan pemerintah lebih relevan bagi masyarakat yang memerlukannya.
Erwan menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi perlu dipahami sebagai prinsip kerja yang dijalankan secara berkelanjutan, bukan program reformasi yang berlangsung sesaat. Artinya, upaya membuat tata kelola lebih sederhana tidak berhenti ketika suatu kebijakan diluncurkan atau target jangka pendek tercapai. Prinsip tersebut perlu hadir dalam cara pemerintah merancang kebijakan, mengatur organisasi, dan memberikan layanan. Dengan demikian, setiap pembaruan dapat mendorong proses pemerintahan yang lebih mudah dipahami, tidak berbelit, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat. Penyederhanaan juga perlu menjadi pertimbangan rutin dalam pelaksanaan tugas, sehingga perubahan tidak sekadar menghasilkan prosedur baru, tetapi memperbaiki cara kerja yang sudah berjalan.
Dalam pengembangan regulasi, organisasi, maupun aplikasi, pemerintah perlu memperhitungkan sistem yang telah tersedia. Pertimbangan ini penting agar pembaruan tidak menambah lapisan aturan, struktur, atau platform yang justru memperumit koordinasi dan penggunaan layanan. Sebelum membentuk perangkat baru, instansi perlu melihat keterhubungannya dengan sistem yang ada, kebutuhan yang hendak dijawab, serta dampaknya terhadap proses kerja. Setiap inisiatif semestinya memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, misalnya melalui layanan yang lebih mudah diakses atau proses yang lebih jelas. Ukuran keberhasilan karena itu bukan semata jumlah regulasi yang diterbitkan, unit yang dibentuk, atau aplikasi yang dikembangkan, melainkan nilai tambah yang dirasakan pengguna dan perbaikan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Untuk mendukung prinsip tersebut, Indonesia menggunakan pendekatan whole of government, yakni cara kerja yang mendorong koordinasi lintas instansi dan melihat persoalan publik secara terpadu.
Baca juga: DCT CYBEREX SGS 2026 Paparkan Analisis Serangan, Perkuat Pertahanan Siber | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Ramalan Karier Zodiak Scorpio Sabtu, 5 September 2026: Evaluasi Arah Karier
