Kota Yogyakarta | Pelayanan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara umum tetap berjalan normal setelah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan lembaga tersebut. Aktivitas kedinasan dan layanan publik tidak berhenti meskipun proses penindakan hukum itu menimbulkan perhatian di internal kantor. BNPB tetap menjalankan fungsi utamanya dalam menyampaikan informasi kebencanaan, mengoordinasikan penanganan darurat, serta mendukung pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak bencana.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengakui bahwa situasi pasca-OTT sedikit memengaruhi aktivitas internal kantor. Namun, pengaruh tersebut tidak sampai menghambat pelaksanaan tugas pelayanan publik. Menurutnya, jajaran BNPB tetap bekerja sesuai tanggung jawab masing-masing, terutama dalam memastikan informasi mengenai potensi bencana, kejadian bencana, dan langkah penanganannya dapat disampaikan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan Berton saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Oktober 2026. Ia menegaskan bahwa pelayanan kebencanaan tetap menjadi prioritas lembaga di tengah berlanjutnya proses pemeriksaan oleh KPK. Kegiatan pemantauan kondisi di berbagai wilayah, koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta penyebaran informasi kepada publik terus dilakukan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa proses hukum yang berlangsung tidak serta-merta menghentikan operasional BNPB, khususnya layanan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan penanganan bencana di Indonesia.
Berton menegaskan bahwa kinerja petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di lapangan tetap berjalan seperti biasa. Situasi yang sedang dihadapi tidak boleh mengendurkan perhatian petugas dalam melayani masyarakat di sejumlah wilayah terdampak bencana. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas BNPB, terutama ketika penanganan bencana masih berlangsung di lapangan.
Ia meminta para petugas untuk tetap fokus menjalankan tanggung jawabnya sesuai kebutuhan penanganan bencana di wilayah masing-masing. Fokus tersebut diperlukan agar pekerjaan lapangan tetap terlaksana dan masyarakat yang berada di daerah terdampak tetap mendapatkan pelayanan dari BNPB. Dengan demikian, aktivitas petugas tidak berhenti dan kesinambungan penanganan bencana tetap terjaga.
Salah satu kondisi yang disebut dalam penegasan tersebut adalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan serta Sumatera. Kedua wilayah itu menjadi contoh daerah yang tetap memerlukan perhatian dalam pelaksanaan penanganan bencana. Petugas BNPB di lapangan diminta memastikan tugas yang berkaitan dengan kondisi tersebut terus dijalankan, tanpa mengurangi fokus pada pelayanan masyarakat yang terdampak.
Berton menekankan bahwa kesinambungan pelayanan itu berkaitan langsung dengan tanggung jawab BNPB dalam mengelola penanganan bencana. Karena itu, petugas tetap diarahkan untuk bekerja dan memberikan pelayanan di wilayah bencana, termasuk pada penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta Sumatera. Penegasan ini menjadi pesan agar urusan kelembagaan tidak mengganggu pelaksanaan tugas BNPB di lapangan, sehingga tanggung jawab penanganan bencana tetap berlangsung.
Berton belum dapat memberikan keterangan lebih jauh mengenai perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Informasi mengenai konstruksi perkara, dugaan pelanggaran, serta pihak-pihak yang terlibat masih berada dalam kewenangan lembaga antirasuah tersebut. Karena itu, BNPB memilih untuk tidak menyampaikan dugaan atau penjelasan yang belum didukung keterangan resmi.
BNPB menyatakan menghormati proses hukum dan kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut. Lembaga itu juga masih menunggu pernyataan resmi KPK mengenai perkembangan penyelidikan maupun langkah hukum berikutnya. Penjelasan dari KPK dinilai penting agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersumber dari otoritas yang menangani perkara secara langsung dan tidak menimbulkan spekulasi.
Selain belum mengetahui rincian perkara, BNPB juga disebut belum menerima nama-nama pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Kondisi ini membuat Berton belum dapat menjelaskan identitas 14 orang yang menjalani pemeriksaan, termasuk status dan keterkaitan masing-masing dengan perkara. Penyebutan jumlah 14 orang merupakan informasi yang telah disampaikan dalam perkembangan penanganan oleh KPK, tetapi rincian mengenai identitas mereka belum dapat dikonfirmasi oleh BNPB.
Pemisahan informasi tersebut diperlukan untuk mencegah kesimpulan prematur. Hal yang telah diketahui publik adalah adanya operasi penindakan KPK serta pemeriksaan terhadap 14 orang. Sementara itu, detail mengenai siapa saja yang diamankan, posisi mereka, dugaan perbuatan, dan kemungkinan keterlibatan dalam perkara masih menunggu penjelasan resmi KPK. BNPB akan mengikuti proses sesuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan informasi apabila telah memperoleh keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyampaikan bahwa tim penindakan mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Salah satu pihak yang diamankan ialah Sekretaris Utama BNPB Rustian. Pengamanan tersebut dilakukan sebagai bagian dari rangkaian penindakan yang kini masih didalami oleh penyidik.
Budi menjelaskan, 13 orang lainnya terdiri atas pejabat pembuat komitmen (PPK) pada BNPB dan pihak swasta. Mereka diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang menjadi dasar pelaksanaan OTT. Namun, KPK belum menyampaikan rincian identitas seluruh pihak yang diamankan, termasuk peran masing-masing dalam perkara tersebut. Informasi lebih lengkap akan disampaikan setelah proses pemeriksaan dan pendalaman awal selesai dilakukan.
Seluruh pihak yang diamankan saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pemeriksaan itu diperlukan untuk mengklarifikasi hubungan antarpihak, rangkaian peristiwa, serta dugaan transaksi atau tindakan yang berkaitan dengan perkara. Penyidik juga akan menilai keterangan dan bukti awal yang diperoleh selama operasi sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
KPK menjadwalkan ekspose atau gelar perkara di tingkat pimpinan pada Selasa malam. Forum tersebut akan digunakan untuk membahas hasil pemeriksaan awal dan menentukan status hukum para pihak dalam perkara tertangkap tangan tersebut. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, KPK memiliki waktu untuk menetapkan status hukum setelah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa OTT di lingkungan BNPB merupakan OTT ke-22 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Penentuan status hukum akan diumumkan setelah keputusan pimpinan dan proses administrasi penanganan perkara diselesaikan.
Baca juga: Tingkatkan Literasi Kesehatan, Koramil Trucuk Bojonegoro dan Puskesmas Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Kodim 0906/Kkr Hadir Untuk Masyarakat, Gelar Donor Darah Serta Pengobatan Dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Menyambut HUT TNI | 9 Hal Kecil Dilakukan Orang-Orang yang Benar-Benar Hangat untuk Membuat Hidup Lebih Baik bagi Semua
