Yogyakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa, 13 Oktober 2026. Konfirmasi tersebut disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto. Ia menyatakan bahwa kegiatan lapangan yang dilakukan lembaganya berlangsung di wilayah Jakarta.
Meski membenarkan pelaksanaan OTT, KPK belum mengungkap perkara yang menjadi dasar operasi tersebut. Lembaga antirasuah itu juga belum menyampaikan jumlah pihak yang diamankan maupun identitas mereka. Informasi mengenai detail perkara masih menunggu proses penyampaian resmi dari KPK sesuai tahapan yang berlaku.
Setyo Budiyanto mengatakan keterangan lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang diamankan akan disampaikan oleh juru bicara KPK. Dengan demikian, informasi resmi terkait operasi tersebut masih terbatas pada konfirmasi adanya kegiatan penindakan di lingkungan BNPB dan lokasi pelaksanaannya di Jakarta. KPK belum memberikan rincian lain mengenai rangkaian kegiatan lapangan itu.
Penyampaian informasi selanjutnya diharapkan memuat penjelasan mengenai perkara yang mendasari operasi, termasuk pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tersebut. Namun, hingga keterangan resmi dari juru bicara KPK disampaikan, belum ada informasi tambahan yang dapat dipastikan terkait kasus itu. KPK meminta publik menunggu penjelasan resmi agar perkembangan perkara dapat diketahui berdasarkan informasi yang telah diverifikasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar ekspos atau gelar perkara pada Selasa malam setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pertemuan tersebut menjadi tahapan penting untuk membahas temuan awal dari operasi sekaligus menentukan langkah hukum berikutnya.
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pimpinan KPK terlebih dahulu membahas hasil operasi sebelum menyampaikan informasi lanjutan kepada masyarakat. Pembahasan itu mencakup berbagai keterangan, barang bukti, serta informasi yang diperoleh tim penindakan selama pelaksanaan operasi.
Menurut Asep, proses pendalaman masih berlangsung. Karena itu, lembaga antirasuah tersebut belum langsung menyampaikan seluruh detail perkara, termasuk dugaan tindak pidana, kronologi lengkap, dan status pihak-pihak yang diamankan. KPK perlu memastikan setiap informasi yang diumumkan telah melalui proses verifikasi dan memiliki dasar hukum yang jelas.
Ekspos malam itu juga diperlukan untuk menyusun konstruksi perkara. Dalam forum tersebut, pimpinan dan jajaran terkait menilai keterkaitan peristiwa, dugaan perbuatan melawan hukum, serta pihak-pihak yang berpotensi bertanggung jawab. Penilaian itu menjadi dasar untuk menentukan apakah perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan siapa saja yang akan ditetapkan dalam proses hukum.
KPK menyatakan keterangan resmi akan diberikan setelah ekspos selesai. Informasi kepada publik dapat disampaikan melalui konferensi pers, sebagaimana mekanisme yang lazim digunakan KPK dalam menjelaskan hasil OTT. Melalui penyampaian resmi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang utuh mengenai perkara, pihak yang terlibat, serta keputusan hukum yang diambil berdasarkan hasil pemeriksaan awal.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menyampaikan secara terperinci jumlah orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Informasi mengenai pihak-pihak yang sedang menjalani pemeriksaan juga masih ditahan hingga proses internal lembaga tersebut selesai. Asep belum mengungkap identitas pimpinan BNPB yang diduga ikut terjaring dalam operasi, sehingga belum ada kepastian mengenai jabatan maupun keterlibatan setiap orang yang diamankan.
Selain jumlah dan identitas pihak yang diperiksa, KPK belum menjelaskan perkara yang menjadi latar belakang OTT tersebut. Lembaga antirasuah itu juga belum mengonfirmasi apakah operasi tersebut berkaitan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan yang sedang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Keterkaitan itu masih sebatas pertanyaan publik dan belum dapat dianggap sebagai bagian dari konstruksi perkara sebelum KPK menyampaikan hasil pemeriksaan serta keputusan resminya.
Asep menjelaskan, KPK perlu menunda penjelasan karena keputusan mengenai konstruksi perkara dan pihak-pihak yang terlibat belum ditetapkan melalui ekspos. Forum tersebut diperlukan untuk menilai rangkaian fakta, alat bukti, serta status hukum orang-orang yang diamankan. Menurut penjelasan Asep, penyampaian informasi sebelum keputusan resmi berisiko menyesatkan masyarakat apabila hasil ekspos kemudian menunjukkan kesimpulan yang berbeda. Karena itu, keterangan mengenai jumlah orang, identitas pimpinan BNPB, dan dugaan perkara akan disampaikan setelah proses ekspos menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat menunggu penjelasan resmi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Juru Bicara KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan bahwa informasi mengenai perkara tersebut akan disampaikan setelah proses ekspos selesai. Karena itu, keterangan yang beredar sebelum forum tersebut berakhir belum dapat dijadikan gambaran final mengenai perkara maupun pihak-pihak yang diamankan.
Ekspos merupakan forum internal KPK untuk membahas hasil kegiatan penindakan secara menyeluruh. Dalam forum itu, penyidik memaparkan temuan dan bukti awal, sementara jaksa serta pimpinan KPK turut memberikan penilaian sesuai kewenangan masing-masing. Pembahasan tersebut diperlukan agar lembaga antirasuah dapat menentukan langkah hukum berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan selama operasi berlangsung. Asep meminta publik bersabar karena keputusan tidak ditetapkan hanya berdasarkan informasi awal di lapangan.
Setelah ekspos selesai dan keputusan ditetapkan, KPK akan menjelaskan hasil operasi secara lebih rinci kepada publik. Penjelasan itu diharapkan mencakup konstruksi perkara, rangkaian tindakan penindakan, serta langkah hukum yang akan ditempuh berdasarkan hasil pembahasan. Penyampaian resmi menjadi rujukan utama agar informasi yang diterima masyarakat tidak menimbulkan spekulasi atau kesimpulan sebelum waktunya.
Secara hukum, KPK memiliki waktu paling lama 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Batas waktu itu digunakan untuk memeriksa keterangan, menelaah bukti, dan menguji keterkaitan setiap pihak dengan dugaan perkara. Sampai keputusan ditetapkan dan diumumkan, KPK belum menyampaikan status hukum tertentu. Publik diminta menunggu keterangan resmi lembaga setelah seluruh tahapan pemeriksaan dan ekspos internal diselesaikan.
Baca juga: Bukan Minta Perkara Dipaksakan, DAF & PARTNERS Tagih Kepastian: Laporan 087/LP-DAF/IX/2026 Sudah Sampai Mana? | Sambut HUT ke-81 TNI, Kodim 0906/Kkr Lakukan Penanaman Pohon untuk Kelestarian Lingkungan
