Jakarta | Perhatian utama pemerintah dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 12 Oktober 2026, adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan tersebut untuk membahas langkah yang perlu disiapkan pemerintah dalam menghadapi ancaman karhutla, termasuk penguatan koordinasi antarlembaga dan respons terhadap situasi di berbagai daerah.
Rapat berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan dengan format hibrida, yakni diikuti secara langsung dan melalui konferensi daring. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Surharyano disebut mengikuti atau akan mengikuti pembahasan tersebut. Kehadiran unsur pertahanan dan penanggulangan bencana mencerminkan kebutuhan untuk menyatukan pemantauan, pencegahan, serta penanganan ketika kebakaran terjadi.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa karhutla menjadi salah satu perhatian serius Presiden Prabowo. Menurut dia, Presiden memandang penanganan persoalan tersebut perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan terkoordinasi. Arahan dari tingkat pusat diharapkan dapat memperjelas pembagian peran setiap institusi, sekaligus mempercepat langkah ketika ditemukan titik panas atau laporan kebakaran.
Dalam konteks itu, rapat terbatas menjadi forum untuk menyelaraskan informasi dan menentukan prioritas pemerintah. Pembahasan mengenai karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman, tetapi juga pencegahan agar kebakaran tidak meluas, perlindungan masyarakat, serta pengendalian dampak terhadap lingkungan dan aktivitas warga. Pemerintah menempatkan kesiapsiagaan sebagai bagian penting dari strategi penanganan, terutama melalui kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, BNPB, dan lembaga terkait.
Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo tersebut menjadi penanda bahwa isu karhutla berada dalam perhatian langsung pemerintah. Hasil koordinasi di Istana Negara selanjutnya diharapkan menghasilkan langkah prioritas yang dapat diterapkan secara cepat, terukur, dan konsisten di lapangan.
Dudung belum menjelaskan secara rinci seluruh topik yang akan dibahas dalam rapat terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyampaikan bahwa penjelasan mengenai agenda rapat secara menyeluruh belum dapat dipaparkan. Namun, salah satu pokok yang akan disampaikan adalah laporan mengenai perkembangan penanganan karhutla yang telah dilakukan di sejumlah wilayah.
Laporan tersebut mencakup beberapa unsur utama. Dudung akan menyampaikan apa saja yang sudah ditangani dalam rangka penanganan karhutla, termasuk perkembangan kegiatan di Sumatra Selatan, Kalimantan, dan Riau. Selain itu, laporan akan memuat persentase pelaksanaan penanganan yang telah berjalan. Informasi tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai kemajuan upaya yang dilakukan hingga saat ini.
Selain menyampaikan capaian penanganan, Dudung juga akan melaporkan langkah konkret yang akan ditempuh berikutnya. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya berfokus pada kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi juga pada rencana tindak lanjut yang perlu disiapkan. Rincian mengenai langkah tersebut akan menjadi bagian dari laporan perkembangan dalam rapat.
Rapat juga akan membahas penentuan prioritas penanganan. Pembahasan mengenai prioritas dinilai penting karena karhutla telah menjadi isu yang berdampak atau berkaitan dengan negara lain. Oleh sebab itu, rapat akan digunakan untuk menentukan hal-hal yang perlu didahulukan dalam langkah penanganan selanjutnya. Dudung menyampaikan perkembangan dari sejumlah wilayah sebagai bahan pembahasan, sementara keputusan mengenai prioritas akan dibicarakan dalam forum tersebut.
Dudung menjelaskan bahwa dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya dirasakan di wilayah Indonesia. Asap yang ditimbulkan juga telah mencapai negara tetangga, sehingga persoalan ini memiliki dampak lintas batas. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan karhutla mendapat perhatian serius dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo. Penanganannya dipandang perlu dibahas secara menyeluruh agar langkah yang telah dilakukan dapat ditinjau dan upaya berikutnya dapat dipersiapkan dengan lebih baik.
Menurut penjelasan tersebut, salah satu tantangan utama dalam menangani karhutla adalah keberadaan lahan gambut yang cukup luas. Karakteristik lahan gambut membuat api lebih sulit dipadamkan, karena kebakaran dapat berlangsung di lapisan bawah permukaan dan berpotensi kembali muncul meskipun api di permukaan telah dikendalikan. Situasi ini turut memerlukan penanganan yang cermat dan berkelanjutan, terutama ketika kebakaran menghasilkan asap yang kemudian terbawa ke wilayah lain.
Dudung juga menyampaikan bahwa sejumlah upaya penanganan telah dilakukan untuk menghadapi karhutla. Namun, berbagai langkah tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan yang lebih luas dalam rapat Presiden. Pemerintah akan membicarakan lebih lanjut upaya yang sudah berjalan serta langkah prioritas yang perlu dilakukan dalam penanganan karhutla. Pembahasan itu penting untuk memastikan persoalan asap dan kesulitan pemadaman di lahan gambut tetap menjadi perhatian dalam koordinasi pemerintah.
Pernyataan mengenai dampak asap terhadap negara tetangga menunjukkan bahwa karhutla tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan di lokasi terjadinya kebakaran. Karena itu, isu tersebut dibawa ke tingkat pembahasan Presiden, dengan perhatian pada kondisi yang telah dirasakan dan tantangan yang masih dihadapi di lapangan. Rincian mengenai langkah lanjutan akan dibahas dalam rapat Presiden sesuai dengan perkembangan penanganan yang telah dilakukan.
Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengerahan personel di lapangan disebut tidak menjadi kendala utama. Dudung menyampaikan bahwa kebutuhan pemadaman telah didukung oleh berbagai unsur, sehingga upaya penanganan dapat dilakukan secara bersama-sama sesuai kondisi di lokasi. Keterlibatan tersebut mencakup unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta satuan terkait yang memiliki peran dalam mendukung proses pemadaman.
Menurut Dudung, persoalan yang masih dihadapi bukan terletak pada jumlah personel yang tersedia. Tantangan utama berkaitan dengan luasnya lahan yang harus ditangani. Kondisi tersebut membuat penanganan memerlukan koordinasi dan pengerahan sumber daya secara tepat, terutama agar setiap bagian wilayah yang terdampak dapat memperoleh perhatian sesuai kebutuhan. Dengan demikian, efektivitas penanganan tidak hanya bergantung pada kehadiran personel, tetapi juga pada pengaturan pelaksanaan di lapangan.
Dudung berharap Presiden dapat memberikan arahan khusus mengenai penanganan karhutla, terutama untuk situasi yang bersifat insidental. Arahan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi unsur-unsur terkait dalam menyesuaikan langkah ketika muncul kondisi yang memerlukan respons segera. Sementara itu, unsur TNI, Polri, dan satuan terkait tetap menjalankan peran masing-masing dalam mendukung pemadaman. Penanganan di lapangan akan terus bergantung pada koordinasi antarunsur serta kemampuan menyesuaikan pengerahan dengan karakter dan luasan lahan yang harus ditangani.
Baca juga: Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
