Jakarta | Timor Leste menjadi negara ketujuh yang bergabung dalam ekosistem QRIS cross border. Perkembangan ini diumumkan dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital pada Jumat, 25 September 2026. Pengumuman tersebut menandai bertambahnya cakupan konektivitas pembayaran digital Indonesia di kawasan, sekaligus memperlihatkan bahwa penggunaan QRIS terus bergerak melampaui pasar domestik.
Dengan bergabungnya Timor Leste, daftar negara yang telah terhubung dalam ekosistem QRIS lintas negara mencakup China, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Timor Leste. Ketujuh negara tersebut menjadi bagian dari perkembangan konektivitas QRIS yang memungkinkan transaksi dilakukan melalui mekanisme pembayaran digital lintas batas. Perluasan ini memperkuat posisi QRIS sebagai salah satu instrumen pembayaran yang digunakan dalam aktivitas ekonomi antarnegara.
Konektivitas QRIS lintas negara saat ini mencakup transaksi inbound dan outbound. Transaksi inbound merujuk pada pembayaran yang dilakukan oleh pengguna dari negara lain ketika bertransaksi di Indonesia menggunakan sistem pembayaran yang terhubung. Sebaliknya, transaksi outbound memungkinkan pengguna Indonesia melakukan pembayaran di negara mitra melalui QRIS dan konektivitas yang tersedia. Kedua arah transaksi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan QRIS tidak hanya berfokus pada penerimaan pembayaran dari wisatawan atau pengguna asing, tetapi juga mendukung kebutuhan pembayaran masyarakat Indonesia saat berada di luar negeri.
Masuknya Timor Leste sebagai negara ketujuh memperlihatkan bertambah luasnya jangkauan penggunaan QRIS di luar Indonesia. Perkembangan ini juga menggambarkan bagaimana konektivitas pembayaran digital dapat menjangkau lebih banyak negara secara bertahap. Dengan cakupan yang kini meliputi China, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Timor Leste, QRIS cross border menjadi bagian penting dari perubahan pola transaksi yang semakin terhubung secara regional.
India menjadi salah satu negara yang masuk dalam penjajakan perluasan pembayaran digital lintas negara melalui QRIS. Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa pembahasan mengenai peluang penerapan QRIS cross border dengan bank sentral India telah dilakukan sebelum pertemuannya dengan bank sentral Timor Leste. Diskusi tersebut berlangsung sekitar satu bulan sebelum penandatanganan kerja sama Indonesia dan Timor Leste.
Penjajakan dengan India muncul karena tingginya mobilitas wisatawan di kedua negara. Arus kunjungan wisatawan Indonesia ke India, maupun sebaliknya, menciptakan kebutuhan terhadap metode pembayaran yang praktis, aman, dan dapat digunakan dengan lebih mudah. Integrasi sistem pembayaran berbasis kode QR dinilai berpotensi membantu wisatawan bertransaksi tanpa harus sepenuhnya mengandalkan uang tunai atau menghadapi proses pertukaran mata uang yang panjang.
Menurut Destry, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Bank Indonesia untuk memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat. Dengan dukungan sistem pembayaran lintas negara, wisatawan diharapkan dapat melakukan pembayaran secara lebih nyaman ketika berbelanja, menggunakan layanan transportasi, menikmati akomodasi, atau memenuhi kebutuhan lain selama berada di negara tujuan. Kemudahan ini juga dapat mendukung aktivitas pelaku usaha yang melayani wisatawan mancanegara.
Meski demikian, pembahasan dengan bank sentral India masih berada pada tahap penjajakan. Belum terdapat keterangan bahwa kerja sama QRIS Indonesia dan India telah resmi diterapkan atau berjalan secara operasional. Karena itu, India dapat dipandang sebagai salah satu arah pengembangan yang sedang dikaji Bank Indonesia, bersamaan dengan langkah perluasan konektivitas pembayaran ke sejumlah negara lain. Tahap pembicaraan ini penting untuk menilai kesiapan teknis, kesesuaian regulasi, serta mekanisme penyelesaian transaksi sebelum kemungkinan implementasi ditentukan.
Indonesia dan Hong Kong memasuki tahap baru dalam pembahasan penggunaan QRIS lintas negara. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman Bank Indonesia dan Hong Kong Monetary Authority pada 24 September 2026. Nota ini ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Chief Executive Hong Kong Monetary Authority Eddie Yue sebagai dasar untuk memperluas dialog mengenai sistem pembayaran digital kedua wilayah.
Kesepakatan tersebut berfokus pada penguatan kerja sama pembayaran lintas negara berbasis kode QR. Selain mendukung transaksi yang lebih praktis, kerja sama ini diharapkan mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Hong Kong di bidang ekonomi digital serta membangun mekanisme koordinasi yang efektif. Kedua otoritas akan menyusun ruang pembahasan yang memungkinkan pertukaran informasi, penyelarasan kepentingan, dan pengembangan kebijakan secara bertahap.
Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia dan Hong Kong Monetary Authority akan berdialog mengenai aspek teknis, operasional, dan regulasi. Pembahasan itu mencakup kesiapan infrastruktur, tata kelola transaksi, perlindungan konsumen, keamanan data, serta prosedur penyelesaian pembayaran. Kedua pihak juga akan menjajaki skema interoperabilitas pembayaran berbasis QR yang dapat digunakan oleh masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia maupun Hong Kong.
Apabila mekanisme tersebut berhasil dibangun, transaksi lintas negara berpotensi berlangsung lebih cepat, terjangkau, transparan, dan inklusif. Wisatawan, pekerja, pelajar, serta pelaku usaha dapat memperoleh pilihan pembayaran yang lebih sederhana tanpa harus bergantung sepenuhnya pada uang tunai atau proses konversi yang rumit. Namun, kesepakatan ini belum berarti Hong Kong telah terhubung secara operasional. Hong Kong masih berada dalam tahap pembahasan dan belum termasuk tujuh negara yang sudah terhubung dengan QRIS. Karena itu, realisasi konektivitas tetap bergantung pada hasil pembahasan teknis, kesiapan regulasi, dan kesepakatan lanjutan kedua otoritas.
Bank Indonesia berharap kerja sama QRIS lintas negara dapat diperluas ke Arab Saudi. Konektivitas ini dinilai berpotensi membantu masyarakat Indonesia yang menjalankan ibadah umrah dan haji, terutama dalam memenuhi kebutuhan transaksi selama berada di negara tersebut. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa kemudahan pembayaran digital dapat membuat jemaah lebih praktis dalam mengelola pengeluaran tanpa perlu membawa atau menyiapkan uang tunai dalam jumlah besar.
Melalui konektivitas QRIS cross border, masyarakat nantinya diharapkan dapat bertransaksi langsung menggunakan ponsel. Pembayaran dapat dilakukan selama saldo pada rekening atau dompet digital telah tersedia, sehingga pengguna tidak harus menukarkan rupiah ke mata uang setempat terlebih dahulu. Mekanisme ini berpotensi mengurangi tahapan dalam pembayaran, sekaligus memberi pilihan yang lebih sederhana bagi jemaah ketika membeli kebutuhan sehari-hari, menggunakan layanan, atau melakukan transaksi di merchant yang mendukung sistem tersebut.
Rencana perluasan ke Arab Saudi berada dalam konteks pengembangan konektivitas pembayaran internasional yang masih berlangsung. Hingga kini, tujuh negara telah resmi terhubung dengan sistem QRIS. Sementara itu, India dan Hong Kong masih berada dalam tahap pembicaraan untuk merealisasikan kerja sama serupa. Posisi tersebut menunjukkan bahwa setiap koneksi memiliki proses dan tahapan pembahasan yang berbeda, termasuk kemungkinan kerja sama dengan Arab Saudi. Karena itu, informasi mengenai Arab Saudi masih berupa harapan dan rencana kerja sama yang disampaikan Bank Indonesia. Belum terdapat kepastian mengenai waktu pelaksanaan atau kapan konektivitas tersebut akan tersedia bagi masyarakat Indonesia.
