Kabupaten Malang | Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah meminta seluruh kader merapatkan barisan dalam menghadapi Pemilu 2029. Pesan tersebut disampaikan saat kegiatan konsolidasi internal yang dirangkai dengan bakti sosial di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Jumat, 9 Oktober 2026. Forum itu menjadi ruang bagi jajaran partai untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyamakan arah kerja politik di tingkat daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri pengurus partai dari berbagai tingkatan, mulai dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pengurus Anak Cabang (PAC), hingga pengurus ranting. Kehadiran struktur organisasi secara berjenjang dinilai penting karena pelaksanaan agenda partai tidak hanya bergantung pada kepemimpinan di tingkat provinsi, tetapi juga pada kemampuan setiap kader membangun komunikasi dan kerja nyata di tengah masyarakat.
Said menekankan bahwa kekompakan internal merupakan modal utama untuk mempertahankan kepercayaan publik sekaligus mengejar kemenangan politik pada Pemilu 2029. Menurut dia, seluruh unsur partai perlu bergerak dengan semangat yang sama, memahami prioritas organisasi, serta menjalankan tanggung jawab sesuai wilayah masing-masing. Soliditas tidak cukup diwujudkan melalui kehadiran dalam acara bersama, melainkan harus terlihat dalam konsistensi kerja, kedisiplinan organisasi, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat.
Karena itu, konsolidasi di Malang diarahkan untuk menghasilkan kesamaan visi dan langkah yang dapat diterjemahkan ke dalam program serta strategi kerja konkret. Bakti sosial yang menjadi bagian dari kegiatan juga memperlihatkan pentingnya kehadiran partai melalui pelayanan dan kepedulian sosial. Dengan koordinasi yang lebih terarah dari tingkat cabang hingga ranting, pesan merapatkan barisan diharapkan menjadi pijakan bagi PDIP Jawa Timur dalam menyiapkan kekuatan organisasi secara berkelanjutan menuju kontestasi 2029, bukan sekadar agenda seremonial.
Said menekankan bahwa pertikaian di internal partai harus dihindari karena dapat menggerus kepercayaan masyarakat. Konflik yang dibiarkan berkembang berpotensi memunculkan saling memfitnah, memperlebar perbedaan, dan membentuk faksi-faksi di dalam organisasi. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu pelaksanaan tugas kepartaian, tetapi juga dapat mengancam keberlangsungan organisasi. Karena itu, setiap kader diminta menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Menurut Said, soliditas merupakan modal sosial sekaligus modal utama partai. Soliditas diperlukan agar seluruh unsur organisasi dapat bergerak dalam arah yang sama, menjaga hubungan antarkader, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh struktur dan program, tetapi juga oleh kemampuan para kader untuk menjaga persatuan ketika menjalankan tanggung jawab organisasi.
Said menginstruksikan seluruh kader untuk menghindari konflik, tidak terlibat dalam saling serang, dan tidak membangun kelompok-kelompok yang dapat memecah kesatuan internal. Setiap kader diminta menjaga persatuan serta menjalankan tugas organisasi secara konsisten sesuai tanggung jawab masing-masing. Arahan tersebut berlaku bagi seluruh tingkatan dan bagian organisasi, sehingga tidak ada ruang bagi tindakan yang memperuncing perbedaan di kader.
Ia juga menjelaskan makna arahan satu komando dalam pelaksanaan keputusan organisasi. Keputusan dan petunjuk yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh seluruh kader tanpa diterjemahkan ulang atau diberi interpretasi lain. Arahan itu dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan kerja tetap sejalan dengan garis organisasi. Dengan mengikuti keputusan dan petunjuk yang berlaku, kader diharapkan tidak mengambil langkah sendiri yang dapat menimbulkan kebingungan, perselisihan, atau perbedaan sikap di internal partai.
Menurut Said, penguatan organisasi tidak dapat dipisahkan dari upaya mendekatkan partai kepada masyarakat. Struktur yang solid memang penting untuk memastikan setiap program berjalan terarah, tetapi kekuatan tersebut akan lebih bermakna apabila hadir dan dirasakan langsung oleh rakyat. Karena itu, konsolidasi internal perlu diiringi dengan sikap terbuka, kepedulian, serta kesediaan untuk mendengarkan berbagai kebutuhan warga.
Perhatian sederhana, termasuk menyapa masyarakat, dinilai mampu menciptakan kesan yang mendalam. Sapaan, dialog singkat, dan kehadiran di tengah lingkungan warga dapat membuat rakyat merasa dihargai sebagai bagian penting dalam kehidupan politik. Hubungan yang dibangun melalui interaksi langsung juga membantu partai memahami persoalan masyarakat secara lebih nyata, bukan semata-mata melalui laporan atau forum formal.
Dalam pandangan tersebut, rakyat menempati posisi sebagai pemilik kehormatan dan kedaulatan. Sementara itu, wakil rakyat menjalankan amanah untuk mewakili mereka serta memperjuangkan kepentingan publik. Pemahaman ini menuntut para kader agar tidak menjaga jarak setelah memperoleh kepercayaan, melainkan terus hadir, bekerja, dan mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan masyarakat.
Semangat mendekatkan diri kepada rakyat turut diwujudkan melalui kegiatan bakti sosial dalam rangkaian acara konsolidasi. Kegiatan tersebut mencakup penyaluran bantuan kepada 300 penerima manfaat. Bantuan ini menjadi bentuk perhatian konkret sekaligus pengingat bahwa kerja organisasi harus memiliki dampak sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama oleh kelompok yang membutuhkan dukungan.
Selain bantuan tersebut, panitia juga memberikan santunan kepada 20 anak yatim. Pemberian santunan mencerminkan kepedulian dan semangat berbagi yang perlu terus dipelihara dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, konsolidasi tidak hanya menjadi forum untuk memperkuat barisan internal, tetapi juga menjadi sarana membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih dekat partai dan rakyat.
Sasaran PDIP Jawa Timur dalam menatap Pemilu 2029 tidak berhenti pada upaya meraih kemenangan dalam pemilihan legislatif. Partai juga menempatkan agenda penguatan kader sebagai prioritas, terutama dengan mendorong kader sendiri untuk mengisi posisi kepala daerah. Target tersebut dipandang penting agar keberadaan PDIP di tengah masyarakat tidak hanya tercermin melalui perolehan kursi di lembaga legislatif, tetapi juga melalui kepemimpinan daerah yang lahir dari proses kaderisasi partai.
Perhatian khusus disampaikan Said terhadap Kabupaten Malang. Hingga kini, Kabupaten Malang belum memiliki bupati yang berasal dari kader PDIP. Kondisi itu menjadi salah satu sasaran yang perlu dipersiapkan secara serius oleh partai. Said meminta DPD PDIP Jawa Timur bersama seluruh jajaran di tingkat daerah mulai menyusun langkah dan strategi untuk mewujudkan target tersebut. Persiapan dinilai perlu dilakukan sejak awal, termasuk dengan memperkuat konsolidasi organisasi dan memetakan kader yang memiliki kapasitas untuk memperoleh dukungan masyarakat.
Harapan serupa juga diarahkan pada kontestasi tingkat provinsi. PDIP diharapkan dapat mengusung kader sendiri untuk posisi gubernur Jawa Timur pada pemilihan mendatang. Keinginan tersebut menunjukkan bahwa partai ingin membangun kemandirian politik melalui kaderisasi yang berkelanjutan, sekaligus memastikan calon yang diusung memiliki pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat Jawa Timur. Karena itu, penyiapan kader tidak hanya dipandang sebagai agenda menjelang pemilu, melainkan bagian dari pekerjaan organisasi yang harus dilakukan secara konsisten.
Saat ini, sejumlah kader PDIP telah dipercaya menjadi kepala daerah di Jawa Timur. Mereka lain Eri Cahyadi dan Armudji di Surabaya, Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Hanindhito Himawan di Kabupaten Kediri, serta Mochamad Nur Arifin di Trenggalek dan beberapa nama lainnya. Keberadaan para kader tersebut menjadi modal bagi partai untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus memperluas target kepemimpinan di daerah.
