Kabupaten Maybrat | Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto menyebut dukungan intelijen memiliki peran penting dalam pelaksanaan operasi keamanan di Papua, termasuk di wilayah Maybrat. Menurut dia, informasi yang akurat mengenai keberadaan kelompok bersenjata menjadi dasar bagi aparat untuk menyusun langkah penindakan secara terukur. Data tersebut membantu satuan operasi memahami situasi lapangan, memperkirakan potensi ancaman, serta menentukan lokasi dan sasaran yang relevan.
Ketersediaan informasi yang tepat juga berkaitan langsung dengan upaya mengurangi risiko terhadap masyarakat sipil. Wilayah operasi umumnya berada di sekitar permukiman atau jalur yang digunakan warga untuk beraktivitas. Karena itu, kejelasan mengenai posisi kelompok bersenjata, pola pergerakan, dan kondisi lingkungan diperlukan agar tindakan aparat tidak dilakukan secara membabi buta. Pendekatan berbasis informasi memungkinkan operasi diarahkan kepada sumber ancaman, sekaligus memberi ruang bagi aparat untuk mempertimbangkan keselamatan penduduk yang tidak terlibat.
Lucky menegaskan bahwa sinergi Badan Intelijen Negara (BIN) dan satuan operasi TNI merupakan salah satu unsur penting dalam menghadapi ancaman kekerasan bersenjata. Koordinasi antarlembaga dapat memperkuat proses pengumpulan, pemeriksaan, dan pemanfaatan informasi sebelum keputusan operasional diambil. Bagi satuan di lapangan, dukungan tersebut membantu membangun gambaran situasi yang lebih utuh serta menyesuaikan langkah dengan perkembangan ancaman. Dalam konteks keamanan Papua, kerja sama itu menjadi bagian dari upaya menjalankan operasi secara lebih selektif, terarah, dan tetap memperhatikan perlindungan masyarakat.
Operasi gabungan yang melibatkan Satgas Yonif Marinir 9 dan Denkull 4 Satgas Rajawali V Koops TNI Habema menyasar kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadapi aktivitas kelompok bersenjata di wilayah itu melalui pengerahan unsur operasi yang berada dalam satu koordinasi.
Keterlibatan dua unsur tersebut menunjukkan bahwa operasi dilakukan secara terpadu. Satgas Yonif Marinir 9 bersama Denkull 4 Satgas Rajawali V Koops TNI Habema menjalankan tindakan terhadap kelompok yang disebut sebagai bagian dari TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya. Informasi mengenai operasi ini menempatkan penindakan sebagai hasil kerja gabungan, bukan tindakan yang dilakukan oleh satu unsur secara terpisah.
Menurut Lucky, keberhasilan penindakan tersebut turut didukung informasi intelijen dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Informasi itu disebut memiliki nilai A1, yang menunjukkan tingkat keandalan tinggi dalam mendukung pelaksanaan operasi. Dukungan intelijen tersebut dinilai membantu unsur gabungan memperoleh dasar informasi yang diperlukan untuk menjalankan tindakan terhadap kelompok bersenjata yang menjadi sasaran.
Pernyataan mengenai peran BIN menegaskan pentingnya informasi intelijen dalam operasi gabungan TNI di Maybrat. Data yang dinilai bernilai A1 menjadi salah satu faktor pendukung bagi Satgas Yonif Marinir 9 dan Denkull 4 Satgas Rajawali V Koops TNI Habema dalam melakukan penindakan. Dengan demikian, operasi terhadap TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya disebut tidak hanya mengandalkan kemampuan pasukan, tetapi juga dukungan informasi intelijen yang dianggap kredibel.
Pasukan gabungan TNI dilaporkan menemukan keberadaan tiga tokoh yang disebut sebagai bagian dari struktur komando TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya di lokasi operasi, Kabupaten Maybrat. Ketiga tokoh tersebut adalah Manfret Fatem, yang disebut menjabat sebagai komandan operasi, bersama dua komandan batalyon, yakni Anton Fatem selaku Komandan Batalyon Ayosami dan Yesias Fatem selaku Komandan Batalyon Mosata.
Menurut keterangan Lucky, ketiganya diduga melakukan perlawanan ketika berhadapan dengan pasukan TNI. Mereka disebut menembakkan senjata ke arah pasukan gabungan sehingga terjadi kontak senjata di area operasi. Informasi tersebut menjadi bagian dari laporan mengenai perkembangan operasi keamanan yang berlangsung di wilayah tersebut.
Dalam peristiwa itu, Manfret Fatem dilaporkan tewas di lokasi. Sementara itu, Anton Fatem dan Yesias Fatem disebut berusaha melarikan diri menuju kawasan Sungai Frambu. Keduanya kemudian dilaporkan tewas ketika berada dalam perjalanan menuju kawasan tersebut. Rangkaian informasi ini masih didasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh pihak terkait, sehingga detail mengenai waktu, lokasi tepat, dan situasi di lapangan masih menunggu verifikasi lebih lanjut.
Pasukan gabungan juga masih melakukan pencarian terhadap dua jenazah yang disebut tenggelam di sungai. Proses pencarian dilakukan untuk memastikan keberadaan serta mengevakuasi jenazah dari kawasan Sungai Frambu. Kondisi medan, arus sungai, dan faktor keamanan menjadi sejumlah tantangan dalam kegiatan tersebut. Aparat diharapkan menyampaikan pembaruan resmi setelah pencarian dan proses identifikasi selesai dilakukan.
Dalam laporan mengenai kontak senjata di wilayah Maybrat, personel TNI disebut mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Barang bukti tersebut meliputi satu pucuk senjata api jenis AK-101, puluhan butir amunisi tajam, serta satu lembar bendera Bintang Kejora. Seluruh temuan itu selanjutnya perlu diamankan, didata, dan diproses sesuai prosedur hukum untuk mendukung pemeriksaan lebih lanjut serta memastikan kejelasan asal-usul dan penggunaannya.
Komandan Satuan Tugas Pengamanan Wilayah, Lucky, menegaskan bahwa TNI akan terus menjalankan pengamanan wilayah dan penegakan hukum terhadap setiap ancaman kekerasan bersenjata. Pelaksanaan tugas, menurut penegasan tersebut, dilakukan secara profesional, tegas, dan terukur, dengan mengutamakan ketepatan tindakan serta pencegahan dampak terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik.
Personel yang berada di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III diwajibkan mematuhi rules of engagement, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap penggunaan kekuatan harus didasarkan pada kebutuhan yang sah, proporsionalitas, serta pertimbangan terhadap situasi di lapangan. Prosedur tersebut juga penting untuk menjaga akuntabilitas operasi dan memastikan setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang berlaku.
Dalam menjalankan tugas, prinsip salus populi suprema lex esto, atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, menjadi salah satu pedoman utama. Prinsip ini menempatkan keselamatan masyarakat sipil dan perlindungan warga sebagai prioritas, sekaligus mendukung terjaganya stabilitas keamanan di Papua. Dengan mengedepankan akuntabilitas, kepatuhan hukum, dan penghormatan terhadap hak warga, operasi pengamanan diharapkan mampu merespons ancaman secara efektif tanpa mengabaikan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat.
