JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat dukungan terhadap pembenahan layanan haji dan umrah. Menurutnya, peran pemerintah daerah penting karena sebagian proses pelayanan jemaah berkaitan langsung dengan data kependudukan, administrasi, kesehatan, serta koordinasi di tingkat daerah. Penguatan tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyediaan dokumen, tetapi juga mencakup perbaikan tata kelola, integrasi informasi, dan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses keberangkatan.
Permintaan itu diarahkan untuk menutup celah kecurangan dan penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Panjangnya masa tunggu keberangkatan haji kerap dimanfaatkan oleh oknum untuk menawarkan jalan pintas, kepastian keberangkatan, atau layanan yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial sekaligus ketidakpastian bagi calon jemaah. Dengan data yang terhubung dan proses yang lebih transparan, pemerintah dapat membantu memastikan informasi mengenai status pendaftaran, kuota, jadwal, serta persyaratan disampaikan secara akurat.
Pernyataan Mendagri disampaikan setelah penandatanganan surat edaran bersama mengenai digitalisasi layanan jemaah haji berbasis data kependudukan. Kesepakatan tersebut melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Kesehatan. Penandatanganan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, kantor pusat Kemendagri, Jakarta, pada Jumat (9/10). Kerja sama lintas kementerian itu menjadi landasan untuk menyelaraskan data dan memperkuat pelayanan sejak tahap pendaftaran hingga persiapan keberangkatan.
Melalui dukungan pemerintah daerah, penerapan sistem digital diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan dan penyalahgunaan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan petugas memahami prosedur, memberikan pendampingan kepada calon jemaah, serta mengarahkan masyarakat menggunakan kanal resmi. Langkah ini akan memperkuat perlindungan publik dan menciptakan layanan haji serta umrah yang lebih tertib, akuntabel, dan mudah dipantau.
Surat edaran bersama tersebut diharapkan menjadi pegangan bagi kepala daerah dalam menindaklanjuti pembenahan layanan haji di wilayah masing-masing. Dokumen itu memberikan arah yang lebih jelas mengenai langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah, sekaligus mendorong adanya keseragaman dalam merespons berbagai persoalan pelayanan. Dengan adanya acuan bersama, pembenahan tidak berhenti pada tingkat kebijakan pusat, tetapi dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setiap daerah.
Pelaksanaan pembenahan tersebut perlu didukung kerja sama yang erat pemerintah daerah dan kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah di daerah. Koordinasi ini penting untuk memastikan kebijakan, prosedur, serta pengawasan layanan berjalan secara terpadu. Pemerintah daerah dapat berperan dalam mengoordinasikan perangkat daerah terkait, memfasilitasi kebutuhan pelayanan, dan menyampaikan persoalan yang ditemukan di lapangan. Sementara itu, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah dapat memberikan pendampingan teknis, penjelasan mengenai ketentuan, serta penguatan pengawasan sesuai kewenangannya.
Kerja sama tersebut juga diperlukan agar setiap rekomendasi pembenahan memiliki tindak lanjut yang terukur. Pertukaran data dan informasi kedua pihak dapat membantu mengidentifikasi titik layanan yang masih rentan terhadap kesalahan, penyimpangan, atau praktik yang merugikan masyarakat. Melalui koordinasi rutin, pemerintah daerah dan kantor wilayah dapat menyusun prioritas perbaikan, memantau pelaksanaannya, serta mengevaluasi hasilnya secara berkala.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kepala daerah diminta menindaklanjuti bahan paparan yang telah disampaikan. Selain itu, surat edaran bersama tersebut perlu dijadikan dasar hukum bagi kepala daerah untuk melakukan pembenahan layanan di wilayah setempat. Arahan ini menegaskan bahwa kepala daerah memiliki peran penting dalam memastikan materi kebijakan diterapkan secara nyata, tanpa mengubah substansi layanan maupun ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan menjadikan surat edaran itu sebagai rujukan, langkah perbaikan di daerah diharapkan berlangsung lebih terarah, memiliki landasan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data kependudukan dan pencatatan sipil memiliki peran penting dalam memperkuat integritas layanan haji, terutama pada proses pendaftaran dan pengelolaan antrean. Dengan mencocokkan identitas calon jemaah terhadap data resmi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap pendaftaran merujuk pada orang yang benar-benar ada dan memiliki dokumen kependudukan yang sah. Mekanisme ini juga membantu menciptakan layanan yang lebih transparan, akurat, serta mudah diawasi oleh lembaga terkait.
Basis data tersebut memiliki cakupan yang sangat besar. Lebih dari 98 persen dari lebih dari 290 juta penduduk Indonesia telah tercatat dalam server Kementerian Dalam Negeri melalui sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Ketersediaan data nasional ini dapat menjadi fondasi untuk melakukan verifikasi silang secara cepat, termasuk mencocokkan nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, dan informasi identitas lain yang diperlukan dalam layanan haji.
Pemanfaatan data Dukcapil ditujukan untuk menutup sejumlah celah penyalahgunaan antrean. Pemeriksaan berlapis dapat mencegah penggunaan nama orang lain dalam pendaftaran, pencatatan nama ganda, maupun praktik yang menyebabkan seorang calon jemaah terdaftar lebih dari satu kali. Validasi tersebut juga penting untuk mengidentifikasi upaya mempercepat pemberangkatan bagi jemaah yang semestinya masih harus menunggu lebih lama sesuai urutan dan ketentuan yang berlaku.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan optimisme bahwa persoalan semacam itu dapat diperiksa dan diselesaikan melalui kerja sama pemerintah daerah, penyelenggara layanan haji, dan Kementerian Dalam Negeri. Dukcapil memiliki data yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk menelusuri keabsahan identitas serta menemukan ketidaksesuaian dalam daftar jemaah. Koordinasi yang konsisten, disertai perlindungan data pribadi dan prosedur akses yang jelas, akan membantu memastikan digitalisasi berjalan tanpa mengurangi hak masyarakat atas layanan yang adil.
Pembenahan layanan haji juga dilakukan melalui upaya menyeragamkan tarif pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi bagi jemaah calon haji. Kebijakan ini menjadi bagian dari kerja sama Kementerian Haji dan Umrah dengan Kementerian Kesehatan untuk menata layanan kesehatan yang diterima jemaah sebelum keberangkatan. Penyeragaman tersebut diperlukan karena tarif yang berlaku selama ini belum sama di setiap daerah.
Perbedaan tarif pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi terlihat dari adanya daerah yang menetapkan biaya lebih mahal, sementara daerah lain mengenakan biaya yang lebih murah. Variasi tersebut membuat biaya yang harus disiapkan jemaah calon haji dapat berbeda meskipun jenis pemeriksaan dan vaksinasi yang dijalani berkaitan dengan kebutuhan layanan yang sama. Persoalan tarif ini kemudian menjadi salah satu hal yang dibahas dalam koordinasi kedua kementerian.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah pusat berupaya menyusun dan menerapkan ketentuan tarif yang lebih seragam bagi layanan pemeriksaan kesehatan serta vaksinasi jemaah calon haji. Penataan ini mencakup perhatian terhadap perbedaan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun fasilitas layanan kesehatan di masing-masing wilayah. Standar tarif diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan layanan kesehatan haji.
Menteri Dalam Negeri berharap kebijakan penyeragaman tarif itu dapat mengurangi ketimpangan biaya antardaerah. Dengan adanya acuan yang lebih seragam, perbedaan tarif pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi bagi jemaah calon haji di berbagai wilayah diharapkan tidak lagi terlalu jauh. Harapan tersebut menjadi bagian dari pembenahan pemerintah pusat dalam menata layanan haji, khususnya pada aspek kesehatan sebelum jemaah berangkat.
