JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan ijazah atau dokumen lain yang setara dengan ijazah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut tercantum dalam putusan MK yang kemudian menjadi perhatian publik. Temuan itu menjadi dasar munculnya tanggapan dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Pokok putusan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan terhadap dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan Gibran. Dalam pertimbangannya, MK menyampaikan bahwa tidak terdapat ijazah maupun dokumen lain yang memiliki kedudukan setara dengan ijazah SMA atau sederajat milik Wakil Presiden. Keterangan itu menjadi bagian dari informasi yang disoroti setelah putusan dibacakan.
Respons Bobby Nasution muncul dalam konteks pembahasan mengenai isi putusan tersebut. Sebagai Gubernur Sumatera Utara, Bobby memberikan perhatian terhadap temuan yang disampaikan MK, khususnya terkait dokumen pendidikan Gibran. Pernyataan mengenai putusan itu selanjutnya menjadi bagian dari pemberitaan dan perbincangan publik.
Dengan demikian, putusan MK menjadi pokok perhatian karena memuat keterangan mengenai ada atau tidaknya dokumen yang setara dengan ijazah SMA atau sederajat milik Gibran. Fakta tersebut menjadi latar bagi tanggapan Bobby Nasution, tanpa mengubah isi atau kesimpulan yang tercantum dalam putusan. Pembahasan mengenai hal ini perlu merujuk pada keterangan resmi MK serta pernyataan pihak-pihak yang terkait.
Bobby Nasution memberikan tanggapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat, 9 Oktober 2026. Dalam tanggapannya, Bobby menyoroti latar pendidikan Gibran berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.
Bobby, yang disebut sebagai adik ipar Gibran, menyampaikan bahwa dirinya mengetahui Gibran memiliki latar belakang pendidikan sarjana. Pernyataan itu menjadi penegasan atas pandangannya mengenai status pendidikan Gibran di tengah pembahasan mengenai dokumen pendidikan yang menjadi perhatian setelah putusan MK.
Tanggapan Bobby disampaikan secara singkat dan berfokus pada latar pendidikan Gibran. Ia tidak disebut memberikan penjelasan tambahan mengenai substansi putusan MK, melainkan menyampaikan apa yang diketahuinya tentang status pendidikan Gibran. Karena itu, pernyataannya terutama menjadi respons terhadap isu yang membicarakan keabsahan atau keberadaan dokumen pendidikan tersebut.
Dengan pernyataan itu, Bobby menempatkan pengetahuan mengenai Gibran sebagai dasar jawabannya. Penyebutan bahwa Gibran merupakan seorang sarjana juga memperlihatkan posisi Bobby dalam merespons perhatian publik terhadap persoalan dokumen pendidikan. Pernyataan pada Jumat, 9 Oktober 2026 tersebut menjadi bagian dari tanggapan Bobby mengenai isu yang melibatkan Gibran dan putusan MK.
Bobby Nasution menyoroti bagian dari dokumen pendidikan Gibran yang menjadi pokok perhatian dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut pertanyaan yang ia sampaikan, dokumen yang dibahas justru berkaitan dengan pendidikan pada tingkat SMA atau sederajat. Hal tersebut dinilai perlu diperjelas karena pembicaraan publik mengenai riwayat pendidikan Gibran kerap dikaitkan dengan ijazah perguruan tinggi atau gelar sarjana.
Dalam pandangan Bobby, fokus persoalan semestinya dijelaskan secara tepat agar tidak terjadi pergeseran isu. Ia mempertanyakan alasan dokumen pendidikan pada jenjang SMA atau yang setara menjadi sorotan, sementara yang sering disebut dalam perdebatan adalah ijazah sarjana Gibran. Pertanyaan itu diarahkan pada dasar pemilihan dokumen yang diperiksa atau dibahas, bukan pada pemberian penilaian baru mengenai status pendidikan yang bersangkutan.
Pernyataan Bobby menekankan pentingnya membedakan dokumen pendidikan tingkat menengah dan dokumen pendidikan tinggi. Dengan pembedaan tersebut, masyarakat dapat memahami perkara yang dirujuk dalam putusan MK secara lebih spesifik, tanpa mencampurkan jenis dokumen atau jenjang pendidikan yang berbeda. Ia tidak menyampaikan kesimpulan mengenai sah atau tidaknya dokumen pendidikan Gibran, melainkan mempertanyakan mengapa dokumen SMA atau sederajat yang ditempatkan sebagai bagian dari sorotan. Karena itu, isu yang ia angkat berkaitan dengan relevansi dokumen yang dipersoalkan dan alasan dokumen tersebut menjadi perhatian dalam perkara tersebut.
Bobby Nasution mengaitkan pembahasan mengenai dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka dengan persoalan yang sebelumnya pernah ia singgung dalam konteks Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Rujukan tersebut disampaikan untuk membandingkan hal yang dipersoalkan dalam dua perkara, terutama mengenai jenjang pendidikan dan dokumen yang menjadi perhatian publik.
Dalam pernyataannya, Bobby menyebut bahwa persoalan terhadap Joko Widodo sebelumnya berkaitan dengan ijazah sarjana. Karena itu, ia menilai pembahasan mengenai dokumen pendidikan Gibran semestinya ditempatkan secara sebanding. Menurut Bobby, apabila yang dipermasalahkan dalam kasus Jokowi adalah ijazah sarjananya, maka dokumen yang dipersoalkan dalam perkara Gibran juga seharusnya merujuk pada ijazah sarjana.
Perbandingan tersebut disampaikan Bobby saat menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai perbedaan atau kesamaan aspek hukum dari kedua persoalan tersebut, melainkan menekankan pada objek dokumen yang menurutnya patut menjadi perhatian. Pernyataan itu sekaligus merujuk kembali pada polemik pendidikan yang sebelumnya dikaitkan dengan nama Joko Widodo.
Bobby menegaskan perbandingan itu dengan menyatakan, jika dalam perkara Jokowi yang dipersoalkan ialah ijazah sarjana, maka dalam perkara Gibran seharusnya ijazah sarjananya pula yang dipersoalkan. Pernyataan tersebut menjadi rujukan Bobby ketika membandingkan isu dokumen pendidikan keduanya.
