JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Grup Bank Pembangunan Islam (ISDB) menyepakati penyaluran dukungan pembangunan kepada Indonesia pada Kamis (8/10). Kesepakatan tersebut menjadi penanda penting bagi penguatan hubungan kemitraan lembaga pembiayaan pembangunan multilateral itu dan pemerintah Indonesia. Nilai dukungan yang disiapkan mencapai 2,56 miliar dolar AS atau sekitar Rp45,7 triliun.
Pendanaan tersebut diberikan dalam kerangka Member Country Partnership Strategy (MCPS) atau Strategi Kemitraan Negara Anggota untuk periode 2026–2030. Melalui kerangka ini, ISDB dan pemerintah Indonesia menyusun arah kerja sama pembangunan yang mencakup berbagai agenda prioritas nasional. Strategi itu sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program, pembiayaan, serta bentuk dukungan teknis selama lima tahun mendatang.
Komitmen senilai Rp45,7 triliun tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan prioritas pembangunan Indonesia hingga 2030. Dukungan ISDB akan diarahkan untuk membantu pemerintah menjalankan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Penyaluran dana juga akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan program serta mekanisme pembiayaan yang ditetapkan bersama.
MCPS 2026–2030 menjadi dasar utama untuk mengoordinasikan kerja sama pembangunan ISDB dan Indonesia. Dokumen strategis ini tidak hanya memuat komitmen pendanaan, tetapi juga menggambarkan bidang-bidang yang dipandang penting bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dengan adanya kerangka tersebut, kolaborasi kedua pihak diharapkan berlangsung lebih terarah, terukur, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang.
Kesepakatan ini memperlihatkan posisi Indonesia sebagai salah satu mitra penting ISDB dalam mendorong pembangunan di negara anggota. Bagi pemerintah, kemitraan tersebut membuka ruang untuk memperoleh tambahan sumber pembiayaan dan keahlian dalam mendukung agenda nasional. Sementara itu, bagi ISDB, kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperluas dampak pembangunan melalui investasi dan bantuan yang sesuai dengan prioritas negara mitra.
Kerja sama pemerintah Indonesia dan Islamic Development Bank (IsDB) dituangkan dalam Member Country Partnership Strategy (MCPS), sebuah dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi Grup IsDB dalam merancang serta mengarahkan dukungan pembangunan di Indonesia. MCPS tidak hanya berfungsi sebagai kerangka koordinasi, tetapi juga memastikan setiap program, pembiayaan, dan bantuan teknis IsDB memiliki keterkaitan yang jelas dengan kebutuhan nasional.
Strategi kemitraan tersebut mengusung judul “Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan untuk Indonesia yang Makmur dan Tangguh”. Rumusan ini mencerminkan orientasi pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan manfaat, ketahanan nasional, serta keberlanjutan lingkungan sebagai unsur yang saling memperkuat. Dengan pendekatan tersebut, dukungan Grup IsDB diarahkan untuk membantu Indonesia meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus memperluas peluang bagi masyarakat di berbagai wilayah.
MCPS disusun bersama pemerintah Indonesia agar prioritas intervensi Grup IsDB selaras dengan agenda pembangunan nasional. Dokumen ini dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025–2029, sehingga pelaksanaan kerja sama dapat berkontribusi terhadap sasaran pemerintah dalam bidang transformasi ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain mengacu pada RPJMN, strategi kemitraan ini juga diselaraskan dengan Kerangka Strategis 10 Tahun Grup IsDB 2026–2035. Keselarasan tersebut penting untuk menjaga kesinambungan dukungan dalam jangka panjang, termasuk melalui penyelarasan kebijakan, mobilisasi pembiayaan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan solusi pembangunan yang inovatif. Dengan adanya acuan bersama, kemitraan Indonesia dan Grup IsDB diharapkan berjalan lebih terarah, terukur, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pembangunan hingga 2030 dan setelahnya.
Pilar pertama dalam kerangka Multi-Country Partnership Strategy (MCPS) berfokus pada pembinaan infrastruktur sebagai salah satu landasan utama kemitraan ISDB dengan Indonesia. Fokus ini menempatkan pembangunan infrastruktur bukan hanya sebagai upaya menyediakan fasilitas fisik, melainkan juga sebagai sarana untuk memperkuat aktivitas ekonomi, meningkatkan kualitas layanan, dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Melalui pilar tersebut, agenda kemitraan diarahkan pada sejumlah bidang yang memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan pembangunan Indonesia hingga 2030.
Salah satu cakupannya adalah pengembangan transportasi dan konektivitas. Infrastruktur transportasi yang terhubung dapat mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar arus barang, serta memperkuat hubungan antaraktivitas ekonomi. Konektivitas juga menjadi unsur penting dalam memastikan manfaat pembangunan dapat menjangkau berbagai kebutuhan secara lebih terintegrasi. Karena itu, pengembangan bidang ini ditempatkan sebagai bagian dari agenda kemitraan yang berorientasi pada penguatan fondasi pembangunan dan peningkatan keterhubungan.
Pilar infrastruktur tersebut juga mencakup penguatan ketahanan pangan. Bidang ini berkaitan dengan upaya menjaga keberlanjutan sistem pangan agar mampu merespons kebutuhan masyarakat dan menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ketahanan pangan menjadi bagian penting dari agenda bersama karena memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan dan stabilitas pembangunan. Selain itu, transisi energi turut menjadi perhatian dalam pilar pertama. Perubahan menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan mendukung kebutuhan pembangunan jangka panjang sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi perubahan ekonomi dan lingkungan. Transportasi dan konektivitas, ketahanan pangan, serta transisi energi menjadi rangkaian bidang yang saling melengkapi dalam MCPS. Seluruhnya ditempatkan dalam agenda kemitraan ISDB dan Indonesia yang berlangsung hingga 2030, dengan orientasi pada prioritas pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi.
Pilar kedua dalam kemitraan ISDB berfokus pada pembangunan sumber daya manusia dan tenaga kerja sebagai fondasi penting bagi pertumbuhan Indonesia hingga 2030. Pembangunan tidak hanya diukur melalui peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga melalui kemampuan masyarakat untuk memperoleh layanan dasar, mengembangkan kompetensi, dan berpartisipasi secara produktif dalam perekonomian. Karena itu, agenda ini diarahkan untuk membangun manusia yang sehat, terdidik, terampil, serta mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.
Salah satu ruang lingkup utamanya adalah penguatan sistem kesehatan. Dukungan pada bidang ini dapat mencakup peningkatan kualitas layanan, perluasan akses yang lebih merata, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pengembangan sistem yang mampu merespons berbagai tantangan kesehatan. Sistem kesehatan yang kuat diperlukan untuk menjaga produktivitas masyarakat dan memastikan kelompok rentan tidak tertinggal dalam proses pembangunan.
Ruang lingkup lainnya mencakup perluasan pembangunan pendidikan dan keterampilan. Prioritas tersebut meliputi peningkatan kesempatan belajar, penguatan mutu pendidikan, serta pengembangan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Perhatian terhadap keterampilan teknis, kecakapan digital, dan pembelajaran sepanjang hayat juga penting agar tenaga kerja dapat memasuki sektor-sektor baru, meningkatkan produktivitas, dan menghadapi transformasi ekonomi secara lebih siap.
Di samping kedua pilar utama, kemitraan ini memiliki bidang lintas sektoral yang mendukung pelaksanaan agenda pembangunan secara menyeluruh. Bidang tersebut mencakup keuangan Islam, aksi iklim, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda. Keuangan Islam dapat memperluas pilihan pembiayaan pembangunan, sementara aksi iklim membantu memastikan pertumbuhan berlangsung secara berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan dan pemuda memperkuat partisipasi kelompok-kelompok penting dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi.
Pada akhirnya, kemitraan ini ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dan integrasi, memperkuat ketahanan pangan serta energi, dan memperluas peluang bagi perempuan dan pemuda. Keseluruhan tujuan tersebut menempatkan pembangunan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan pertumbuhan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
