JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) dan penggunaan hak angket DPR untuk menindaklanjuti isu terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai mendapat perhatian. Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan menghormati munculnya gagasan tersebut sebagai bagian dari dinamika politik dan fungsi pengawasan parlemen. Sikap itu disampaikan Ahmad Irawan, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, ketika menanggapi dorongan sejumlah pihak agar DPR membahas dugaan persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan syarat pencalonan wakil presiden.
Ahmad menjelaskan, Fraksi Golkar membuka ruang diskusi mengenai usulan pansus maupun hak angket. Menurutnya, setiap gagasan yang disampaikan anggota DPR perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta mekanisme kelembagaan yang berlaku. Dengan demikian, pembahasan tidak semata-mata dipandang sebagai langkah politik, melainkan juga sebagai proses untuk menguji dasar hukum, bukti, dan kewenangan DPR sebelum keputusan lebih lanjut diambil.
Perhatian terhadap isu tersebut menguat setelah Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan terkait permohonan yang menyinggung dokumen pendidikan Gibran. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan atau memperoleh bukti yang meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Putusan itu kemudian menjadi konteks bagi perdebatan mengenai perlu tidaknya DPR menggunakan hak angket atau membentuk pansus. Fraksi Golkar belum menyatakan dukungan final, tetapi menegaskan bahwa wacana tersebut layak dibahas secara terbuka dan proporsional melalui forum resmi DPR.
Fraksi Partai Golkar menegaskan sikap menghormati hak setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun fraksi dalam menyikapi wacana pembentukan panitia khusus (pansus) dan penggunaan hak angket terkait Gibran. Sikap tersebut disampaikan Ahmad Irawan pada Jumat, 9 Oktober 2026, ketika menjelaskan posisi Fraksi Golkar terhadap dinamika politik yang sedang berkembang di parlemen.
Menurut Irawan, setiap anggota DPR memiliki kewenangan dan hak konstitusional yang perlu dihormati. Hal yang sama berlaku bagi fraksi sebagai bagian dari struktur kelembagaan DPR. Karena itu, perbedaan pandangan mengenai perlu atau tidaknya membentuk pansus maupun mengajukan hak angket tidak semestinya langsung dipandang sebagai pertentangan antarfraksi.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Fraksi Golkar belum menutup ruang pembicaraan mengenai usulan yang tengah menjadi perhatian sejumlah pihak. Fraksi tersebut masih mencermati perkembangan pembentukan pansus dan wacana penggunaan hak angket, termasuk pandangan yang disampaikan anggota maupun fraksi lain di DPR.
Keterbukaan untuk berdiskusi menjadi bagian penting dalam merespons isu tersebut. Melalui pertukaran pikiran, setiap fraksi dapat menyampaikan dasar pertimbangan, menilai perkembangan yang ada, serta memahami sikap politik pihak lain. Proses itu juga memberi ruang bagi pembahasan yang lebih terukur sebelum DPR menentukan langkah kelembagaan terkait wacana pansus dan hak angket.
Dengan sikap tersebut, Fraksi Golkar menempatkan penghormatan terhadap hak anggota dan fraksi sebagai prinsip utama. Pada saat yang sama, Golkar tetap mengikuti dinamika yang berkembang dan membuka kemungkinan pembicaraan bersama fraksi lain tanpa mendahului proses politik yang sedang berlangsung.
Menurut anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Irawan, hingga pernyataan tersebut disampaikan belum terdapat pengajuan formal untuk membentuk panitia khusus (pansus) maupun menggunakan hak angket terkait isu yang berkaitan dengan Gibran. Dengan demikian, wacana mengenai dua instrumen parlemen itu belum dapat dipandang sebagai agenda resmi DPR yang telah memasuki tahapan pengambilan keputusan.
Irawan menjelaskan bahwa pembahasan di lingkungan parlemen masih berada dalam tahap pencermatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyebut sebagian besar fraksi masih mempelajari putusan tersebut sebelum menentukan pandangan atau langkah politik lebih lanjut. “Setahu saya secara formal belum ada. Sebagian besar saya lihat sedang mempelajari putusan MK,” ujar Irawan.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa perhatian fraksi-fraksi di parlemen saat ini lebih diarahkan pada pemahaman terhadap substansi dan implikasi putusan MK. Proses tersebut diperlukan agar setiap pandangan yang disampaikan memiliki dasar yang jelas serta tidak terburu-buru mengarah pada keputusan kelembagaan. Dalam konteks ini, gagasan pembentukan pansus atau penggunaan hak angket masih merupakan bagian dari ruang diskusi yang terbuka.
Belum adanya usulan formal juga menandakan bahwa DPR belum menetapkan mekanisme, lingkup pembahasan, ataupun tahapan untuk menindaklanjuti wacana tersebut. Setiap langkah kelembagaan semacam itu memerlukan proses pengajuan dan pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku di parlemen. Karena itu, perkembangan pada tahap ini lebih tepat dipahami sebagai pencermatan dan pertukaran pandangan antarpihak, bukan sebagai keputusan resmi DPR.
Keterangan Ahmad Irawan sekaligus memberi gambaran mengenai posisi pembahasan saat pernyataan disampaikan. Wacana pansus dan hak angket masih menunggu proses penelaahan terhadap putusan MK, sementara belum ada pengajuan yang secara formal mengikat lembaga. Sikap tersebut membuka ruang bagi pembahasan lebih lanjut, tanpa menyimpulkan bahwa DPR telah memutuskan untuk membentuk pansus atau menjalankan hak angket.
Fraksi Golkar menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menerima permohonan terkait perkara tersebut. Sikap itu disampaikan sebagai bagian dari penghormatan terhadap proses dan kewenangan lembaga peradilan konstitusi. Namun, Fraksi Golkar belum berhenti pada pembacaan singkat atas putusan. Fraksi tersebut masih mengkaji secara cermat keseluruhan isi serta pertimbangan yang digunakan MK dalam mengambil keputusan.
Ahmad Irawan menekankan bahwa terdapat banyak bagian dalam pertimbangan putusan yang perlu dipelajari lebih lanjut. Menurutnya, pembahasan internal diperlukan agar setiap uraian, dasar pertimbangan, dan konteks hukum dalam putusan dapat dipahami secara utuh. Kajian itu masih berada pada tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan formal mengenai langkah politik tertentu. Karena itu, sikap Fraksi Golkar untuk saat ini lebih menitikberatkan pada pendalaman substansi putusan.
Perkara yang dimaksud tercatat dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam substansi yang disebutkan, MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat, sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu. Uraian tersebut menjadi salah satu bagian yang perlu dicermati dalam membaca pertimbangan putusan secara menyeluruh.
Fraksi Golkar belum menyampaikan kesimpulan akhir atas kajian tersebut. Pembahasan mengenai wacana pansus dan hak angket juga masih ditempatkan sebagai ruang diskusi, bukan keputusan yang telah ditetapkan secara formal. Dengan demikian, perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pembacaan dan pembahasan internal terhadap putusan MK, termasuk berbagai pertimbangan hukum yang dinilai masih memerlukan pendalaman. Sikap awal fraksi tetap mengedepankan penghormatan terhadap putusan sekaligus kehati-hatian dalam menentukan langkah berikutnya.
