Indonesia, 1 Oktober 2026 — harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi pada September 2026. Keputusan tersebut berlaku mulai 1 Oktober 2026 dan menjadi dasar kebijakan harga BBM pada periode berikutnya. Pemerintah mempertahankan kebijakan yang ada dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta kebutuhan untuk menjaga daya beli hingga penghujung tahun.
Pertalite dan Biosolar tetap mengikuti kebijakan pemerintah sebagai BBM bersubsidi. Kedua jenis BBM tersebut dipastikan tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Kepastian ini memberikan kejelasan bagi masyarakat, terutama dalam merencanakan pengeluaran rumah tangga dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan bahan bakar. Kebijakan mempertahankan harga juga menunjukkan bahwa pemerintah masih menempatkan stabilitas biaya energi sebagai salah satu pertimbangan dalam menjaga daya beli.
Selain BBM bersubsidi, harga BBM nonsubsidi juga tetap sama seperti pada September 2026. Tidak terdapat perubahan kebijakan harga yang berlaku mulai 1 Oktober, sehingga masyarakat menghadapi kondisi harga yang relatif stabil memasuki bulan-bulan terakhir tahun ini. Pemerintah akan tetap menjalankan kebijakan tersebut sampai pengujung 2026, dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat. Penetapan ini sekaligus menegaskan bahwa Pertalite dan Biosolar tidak naik dalam periode tersebut, sementara harga BBM nonsubsidi juga belum mengalami penyesuaian.
Pemerintah menyatakan harga BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan Biosolar, tetap dipertahankan meskipun harga minyak dunia telah menembus USD 107 per barel. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot menegaskan bahwa kenaikan harga minyak global tidak secara otomatis diikuti perubahan harga BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari tekanan biaya energi.
Keputusan mempertahankan harga Pertalite dan Biosolar juga mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat. Ketika harga minyak dunia meningkat, biaya energi berpotensi memberikan dampak berantai terhadap harga barang, jasa, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari. Dengan menjaga harga BBM bersubsidi, pemerintah berupaya membatasi tekanan tambahan terhadap rumah tangga, terutama kelompok masyarakat yang masih bergantung pada bahan bakar tersebut untuk mobilitas dan kegiatan ekonomi.
Perlakuan berbeda diterapkan terhadap BBM nonsubsidi. Jenis bahan bakar ini akan disesuaikan dengan perkembangan harga pasar, sehingga pergerakannya lebih mencerminkan kondisi minyak dunia dan faktor pembentuk harga lainnya. Penyesuaian tersebut tidak didasarkan semata-mata pada perubahan harga dalam satu hari, melainkan mengacu pada rata-rata harga minyak dunia selama satu bulan.
Mekanisme berdasarkan rata-rata bulanan bertujuan membuat perubahan harga lebih terukur dan mengurangi dampak fluktuasi yang terlalu tajam. Dengan demikian, konsumen BBM nonsubsidi dapat menghadapi penyesuaian yang mengikuti dinamika pasar, sementara pengguna BBM bersubsidi memperoleh perlindungan harga. Pemerintah tetap memantau perkembangan harga minyak dunia serta kondisi perekonomian sebelum menentukan kebijakan lebih lanjut, dengan daya beli masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi merupakan langkah penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan tersebut dipandang dapat membantu menjaga kestabilan pengeluaran rumah tangga, khususnya ketika tekanan ekonomi masih berpotensi memengaruhi pendapatan dan konsumsi masyarakat.
Menurut Faisal, keterjangkauan harga BBM menjadi perhatian masyarakat. Kekhawatiran itu tidak hanya berkaitan dengan Pertalite dan Biosolar sebagai BBM subsidi, tetapi juga dengan produk nonsubsidi yang digunakan oleh sebagian masyarakat. Perubahan harga BBM dapat berdampak luas terhadap biaya transportasi, distribusi barang, serta harga kebutuhan sehari-hari. Karena itu, kestabilan harga dinilai memiliki peran penting dalam menjaga daya beli.
Faisal mendukung kebijakan mempertahankan harga BBM hingga pengujung 2026 selama pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat. Menurutnya, keputusan tersebut memberikan kepastian lebih besar bagi rumah tangga dan pelaku usaha dalam menyusun pengeluaran, terutama saat perekonomian global masih menghadapi gejolak. Stabilitas harga juga dapat membantu menahan tekanan terhadap konsumsi domestik yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi.
Pandangan tersebut dikutip pada Selasa, 6 Oktober. Pernyataan itu menekankan bahwa kebijakan harga BBM sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan perubahan harga minyak dunia atau kondisi fiskal, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat. Dengan mempertahankan harga subsidi dan nonsubsidi, pemerintah dinilai berupaya menjaga keseimbangan pengelolaan anggaran, stabilitas ekonomi, dan perlindungan daya beli. Kebijakan ini tetap perlu disertai pemantauan berkala agar pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan ekonomi serta kebutuhan masyarakat.
Faisal menilai pemerintah setidaknya perlu memastikan harga BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami kenaikan. Menurutnya, pelepasan harga sepenuhnya kepada mekanisme pasar berisiko menimbulkan dampak besar bagi masyarakat, terutama rumah tangga berpendapatan rendah dan kelompok menengah ke bawah. Kenaikan harga BBM biasanya tidak berhenti pada biaya pengisian kendaraan, tetapi dapat merambat ke ongkos distribusi, tarif transportasi, serta harga berbagai kebutuhan pokok. Dalam situasi daya beli yang belum sepenuhnya kuat, perubahan tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga.
Namun, kebijakan mempertahankan harga BBM subsidi juga memiliki konsekuensi bagi keuangan negara. Ketika harga jual kepada masyarakat tidak mengikuti perubahan harga minyak dan biaya pengadaan, pemerintah perlu menanggung selisih melalui subsidi dan kompensasi. Beban itu dapat bertambah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlebih apabila harga minyak dunia meningkat atau nilai tukar rupiah melemah. Karena itu, pilihan untuk menahan harga perlu ditempatkan dalam perhitungan fiskal yang hati-hati, dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan efektivitas penyaluran subsidi.
Faisal berpandangan bahwa langkah tersebut tetap bersifat mendesak dan esensial untuk membantu perekonomian. Stabilitas harga BBM dapat menjaga daya beli, sehingga masyarakat masih memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan lain dan mempertahankan aktivitas konsumsi. Kebijakan ini juga penting bagi sektor produksi yang banyak bergantung pada kelompok menengah ke bawah, baik sebagai konsumen maupun tenaga kerja. Biaya energi yang terkendali membantu pelaku usaha mengurangi risiko kenaikan biaya operasional dan menjaga kesinambungan kegiatan produksi.
Dengan demikian, kebijakan harga BBM tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan subsidi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat dari tekanan biaya hidup. Pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan menjaga daya beli dan keberlangsungan sektor produksi dengan tanggung jawab mengendalikan beban APBN. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa keputusan mengenai harga BBM berhubungan erat dengan perlindungan masyarakat serta kondisi perekonomian secara lebih luas.
