JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listyanto menilai rencana pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) berpotensi membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas bawah. Bantuan tersebut dinilai relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, ketika kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi perhatian penting.
Menurut Eko, kelompok pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan dukungan agar daya beli mereka tetap terjaga. BSU dapat menjadi salah satu bentuk bantuan yang membantu meringankan beban pengeluaran, sekaligus mempertahankan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Dengan daya beli yang lebih terjaga, konsumsi masyarakat juga berpeluang tetap berjalan.
Penilaian itu disampaikan Eko ketika dihubungi di Jakarta pada Senin. Ia melihat rencana BSU sebagai kebijakan yang diperlukan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini. Bagi kelompok kelas bawah, bantuan tersebut dapat memberikan ruang lebih besar untuk mengelola kebutuhan rumah tangga dan menjaga pengeluaran tetap berlangsung.
Dukungan terhadap daya beli menjadi penting karena kelompok berpenghasilan rendah umumnya memiliki ruang keuangan yang terbatas. Ketika pendapatan atau kemampuan belanja menghadapi tekanan, bantuan pemerintah dapat membantu menjaga pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam konteks tersebut, BSU dinilai memiliki potensi untuk menopang daya beli pekerja sekaligus mendukung konsumsi domestik.
Penilaian ekonom INDEF itu menempatkan BSU sebagai bantuan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya mereka yang berada pada kelompok kelas bawah. Kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan bantuan kepada pekerja, tetapi juga dengan upaya menjaga kemampuan belanja masyarakat agar tetap bertahan sesuai kondisi yang ada.
Penilaian bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) berpotensi menopang daya beli pekerja dan konsumsi domestik berkaitan dengan tekanan yang masih dihadapi konsumsi dalam negeri. Sejumlah komponen harga menunjukkan tren peningkatan, sehingga pendapatan pekerja harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dengan biaya yang lebih tinggi. Ketika harga kebutuhan naik, ruang pengeluaran untuk barang dan jasa lain dapat menyempit. Kondisi ini berpengaruh terhadap aktivitas konsumsi, terutama bagi pekerja yang memiliki pendapatan terbatas dan harus memprioritaskan kebutuhan sehari-hari.
Dari sisi pasokan, tekanan harga tersebut berkaitan dengan faktor El Nino serta gejolak geopolitik dunia. El Nino dapat memengaruhi produksi dan ketersediaan sejumlah komoditas, sedangkan konflik atau ketegangan geopolitik berpotensi mengganggu rantai pasok global. Gangguan itu kemudian dapat meningkatkan biaya pengadaan, distribusi, dan produksi. Kenaikan biaya berbagai kebutuhan bahan baku, termasuk plastik dan bahan bakar minyak (BBM), turut membebani pelaku usaha sekaligus memengaruhi harga barang yang dibeli masyarakat. BBM, misalnya, memiliki peran penting dalam transportasi dan distribusi, sehingga perubahan biayanya dapat merambat ke banyak komponen harga.
Dalam pandangan Eko, meningkatnya biaya kebutuhan tersebut membuat dukungan yang bersifat langsung melalui upah menjadi penting. Bantuan yang diterima pekerja dapat menambah kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan, tanpa harus menunggu penyesuaian pendapatan dari proses ekonomi yang lebih panjang. Tambahan daya beli itu juga dapat membantu pekerja mempertahankan konsumsi barang dan jasa dasar ketika harga mengalami tekanan. Dengan demikian, BSU dipandang sebagai bentuk intervensi yang menyasar pekerja secara langsung, pada saat kenaikan biaya kebutuhan bahan baku dan tekanan pasokan turut memengaruhi harga serta kemampuan konsumsi rumah tangga.
Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) diharapkan dapat memberikan dorongan tambahan terhadap konsumsi dalam negeri, terutama pada periode akhir tahun ketika kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat. Bantuan tersebut dapat memperkuat kemampuan pekerja untuk memenuhi keperluan sehari-hari sekaligus menjaga aktivitas belanja masyarakat. Ketika dana diterima dan dibelanjakan secara tepat, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima, tetapi juga oleh pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa.
Ekonom Eko menilai BSU berpotensi ikut membantu perekonomian melalui peningkatan daya beli pekerja. Tambahan pendapatan ini dapat memberi ruang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang sebelumnya harus ditunda. Perputaran belanja tersebut kemudian diharapkan mendukung kegiatan perdagangan, usaha mikro, serta berbagai layanan yang bergantung pada konsumsi domestik. Dengan demikian, kebijakan bantuan memiliki dampak yang dapat menjangkau lebih luas daripada hubungan langsung pemerintah dan penerima.
Meski demikian, Eko berpandangan bahwa pengaruh yang lebih signifikan akan muncul apabila perputaran ekonomi di sektor swasta turut meningkat. Aktivitas perusahaan, perekrutan tenaga kerja, pembayaran upah, dan ekspansi usaha menjadi unsur penting untuk menjaga pemulihan ekonomi secara berkelanjutan. BSU dapat berfungsi sebagai pemicu jangka pendek, tetapi penguatan sektor swasta diperlukan agar peningkatan konsumsi tidak berhenti setelah bantuan selesai disalurkan.
Fungsi paling langsung dari BSU tetaplah membantu masyarakat menghadapi gejolak kebutuhan pokok. Bantuan ini dapat mengurangi tekanan terhadap anggaran rumah tangga dan memberi kepastian tambahan bagi pekerja dalam mengatur pengeluaran. Pada saat yang sama, penerima diharapkan menggunakan dana secara bijak dengan memprioritaskan kebutuhan utama. Jika penyaluran berlangsung tepat sasaran, transparan, dan tepat waktu, BSU dapat menopang konsumsi akhir tahun sekaligus memberi kontribusi terhadap stabilitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk kuartal IV 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi di tengah kebutuhan untuk mempertahankan aktivitas konsumsi dan produksi. Rangkaian kebijakan tersebut diarahkan pada tiga sasaran utama, yaitu perlindungan daya beli masyarakat, perluasan kesempatan kerja, serta keberlanjutan dunia usaha. Dengan fokus tersebut, stimulus diharapkan dapat membantu menjaga pergerakan ekonomi domestik sekaligus memberikan dukungan kepada kelompok pekerja dan sektor usaha yang berperan penting dalam kegiatan ekonomi.
Dalam sektor ketenagakerjaan, salah satu rancangan program yang disiapkan adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU). Bantuan ini diberikan selama tiga bulan dengan nilai Rp300 ribu per bulan bagi 13,3 juta pekerja. Pemerintah menyiapkan anggaran hampir Rp12 triliun untuk pelaksanaan skema tersebut. Besaran dan cakupan program itu menunjukkan bahwa dukungan terhadap pekerja menjadi salah satu komponen penting dalam rancangan stimulus ekonomi pada kuartal terakhir 2026, terutama karena bantuan diarahkan untuk menopang kemampuan konsumsi rumah tangga.
Selain BSU, kebijakan stimulus ekonomi disusun sebagai rangkaian langkah yang saling melengkapi. Perlindungan daya beli menjadi perhatian bersama karena konsumsi domestik merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga momentum pertumbuhan. Pada saat yang sama, perluasan kesempatan kerja dan keberlanjutan dunia usaha ditempatkan sebagai bagian dari agenda yang tidak terpisahkan, sehingga kebijakan tidak hanya berfokus pada bantuan kepada masyarakat, tetapi juga pada kesinambungan aktivitas ekonomi.
Rangkaian program tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Rapat itu turut dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta pimpinan kementerian dan lembaga teknis terkait. Kesepakatan dalam forum tersebut menjadi dasar bagi penyiapan stimulus ekonomi kuartal IV 2026, termasuk skema BSU bagi pekerja.
