Penyampaian raperda ini, lanjut dia, merupakan tindak lanjut kesepakatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama DPRD Sumut atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2026. Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan bahwa Perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2026 difokuskan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan pemulihan pascabencana.
n
Keterangan yang tercatat menyebut Kami berharap pembahasan Raperda P-APBD bersama DPRD Sumut dapat berjalan dengan baik, dan menghasilkan kebijakan anggaran responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan Sumatera Utara," papar Bobby. Rancangan Perubahan APBD ini menjadi bahan pembahasan lebih lanjut memastikan penyusunan anggaran, dan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Sumut," kata Erni.
n
Data lain dalam laporan menunjukkan Fokus memperkuat pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, pelayanan dasar, dan program prioritas lainnya," tegas Bobby usai menyampaikan penjelasan Ranperda tentang Perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Rabu. Gubernur mengatakan, Perubahan APBD ini juga merupakan tindak lanjut atas kebijakan pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 terkait penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta penyaluran kurang bayar DBH. Dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Sumut direncanakan meningkat sebesar Rp1,259 triliun atau 10,80 persen dari semula Rp11,664 triliun menjadi Rp12,924 triliun," jelasnya. PAD dalam Perubahan APBD Sumut ditargetkan menjadi Rp7,089 triliun yang meningkat Rp122 miliar atau 1,76 persen dibandingkan APBD induk sebesar Rp6,967 triliun," beber Bobby. Gubernur juga merinci, pendapatan transfer dari pemerintah pusat ditargetkan mencapai Rp5,816 triliun atau meningkat Rp1,134 triliun setara 24,22 persen dari APBD induk sebesar Rp4,682 triliun.
n
Informasi lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut mencakup Peningkatan pendapatan tersebut bersumber dari penyesuaian potensi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer ke daerah, serta tambahan pendapatan hibah dari pemerintah pusat.
n
“Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, program prioritas serta dukungan kepada kabupaten/kota,” tuturnya. Pemprov Sumut berkomitmen menjaga kualitas belanja, mempercepat pemulihan pascabencana, memperkuat pelayanan dasar dan infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta meningkatkan sinergi fiskal dengan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara. Gubernur Bobby sampaikan Pemprov Sumut catat surplus Rp521,49 miliar Sedangkan untuk belanja daerah, Pemprov Sumut juga merencanakan peningkatan dari Rp11,679 triliun menjadi Rp13,356 triliun atau bertambah sekitar Rp1,678 triliun. Bobby menegaskan, P-APBD 2026 tidak sekadar penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi harus diarahkan pada kebutuhan yang menjadi prioritas, memiliki hasil terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumut. Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti menyampaikan, pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2026 menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Gubernur Sumut sampaikan Rp12,54 triliun untuk pembangunan Sumut Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
n
Referensi: antaranews.com.
