Jakarta | Realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2026 tercatat sebesar Rp 1.796,8 triliun. Angka tersebut setara dengan 76,2% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 2.357,7 triliun. Posisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar target tahunan masih harus dikejar dalam sisa periode tahun berjalan. Karena itu, angka realisasi sementara perlu dibaca bersama proyeksi penerimaan akhir tahun, yang menggunakan nilai berbeda dari target APBN.
Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak sepanjang 2026 mencapai Rp 2.310,8 triliun. Nilai outlook tersebut sekitar 98% dari target APBN sebesar Rp 2.357,7 triliun, sehingga proyeksi akhir tahun masih berada di bawah sasaran anggaran. Dibandingkan dengan realisasi sampai Oktober, outlook itu menyisakan kekurangan Rp 514 triliun. Dengan demikian, angka Rp 514 triliun merujuk pada selisih penerimaan yang sudah terkumpul dan perkiraan penerimaan hingga akhir tahun, bukan pada seluruh selisih terhadap target APBN.
Urutan angka tersebut memberi gambaran yang lebih jelas tentang tantangan pengumpulan pajak. Pertama, target APBN 2026 ditetapkan Rp 2.357,7 triliun. Kedua, outlook penerimaan akhir tahun berada pada Rp 2.310,8 triliun, atau sekitar 98% dari target. Ketiga, hingga Oktober, realisasi baru mencapai Rp 1.796,8 triliun atau 76,2% dari target APBN. Selisih Rp 514 triliun realisasi sementara dan outlook merupakan jumlah yang masih perlu dihimpun dalam sisa tahun agar proyeksi tersebut tercapai. Sementara itu, jarak outlook dan target APBN sekitar Rp 46,9 triliun. Pembedaan ini penting agar pembaca tidak menganggap kekurangan menuju outlook sama dengan kekurangan menuju target penuh. Data tersebut menjadi landasan untuk menilai laju penerimaan berikutnya serta upaya pemerintah memperkuat kepatuhan dan pengumpulan pajak menjelang akhir tahun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa upaya menambah penerimaan pajak hingga akhir tahun masih menghadapi tantangan besar. Dalam konferensi pers APBN Kita di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 13 November 2026, ia menyampaikan bahwa mengumpulkan penerimaan sekitar Rp 1.800 triliun bukan pekerjaan mudah. Sementara itu, petugas pajak masih perlu menghimpun sekitar Rp 514 triliun untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Besarnya sisa kebutuhan tersebut membuat pemerintah harus mengintensifkan pengumpulan penerimaan pada sisa waktu tahun ini.
Suahasil menjelaskan bahwa kekurangan penerimaan itu akan dikejar melalui berbagai upaya yang dilakukan sampai akhir tahun. Pemerintah membutuhkan penerimaan negara untuk membiayai belanja yang telah direncanakan, termasuk menjalankan berbagai layanan dan program publik. Karena itu, pencapaian penerimaan pajak tidak hanya berkaitan dengan angka dalam APBN, tetapi juga dengan kemampuan negara memenuhi kebutuhan pembiayaan. Setiap penerimaan yang terkumpul turut mendukung pelaksanaan belanja negara, sehingga pengumpulan pajak menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan kegiatan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil meminta dukungan masyarakat dan media terhadap upaya pengumpulan pajak. Dukungan publik diperlukan agar pemahaman mengenai peran pajak dalam pembiayaan negara semakin luas dan kepatuhan dapat terus diperkuat. Media juga dapat membantu menyampaikan informasi mengenai kebutuhan penerimaan serta kaitannya dengan belanja negara secara akurat kepada masyarakat. Pemerintah, pada saat yang sama, tetap perlu mendorong pengumpulan penerimaan secara optimal. Dengan kerja bersama dan pemahaman yang baik, pemerintah berharap dapat menghimpun kekurangan Rp 514 triliun pada sisa tahun ini, sekaligus mendukung pembiayaan belanja negara sesuai kebutuhan.
Dalam dua bulan tersisa hingga akhir tahun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengintensifkan upaya pengumpulan penerimaan negara. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa langkah tambahan tersebut diarahkan pada sektor-sektor yang dinilai memiliki potensi penerimaan. Penguatan pengawasan dan pemantauan menjadi bagian penting dari upaya mengejar target, di tengah penerimaan pajak yang masih perlu ditingkatkan. Pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan kegiatan ekonomi serta kewajiban perpajakan yang melekat pada masing-masing sektor.
Sektor yang akan dioptimalkan mencakup perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan. Aktivitas pada bidang-bidang tersebut berkontribusi terhadap perputaran ekonomi dan dapat menjadi sumber penerimaan pajak. DJP akan memantau kewajiban perpajakan pelaku usaha dan kepatuhan wajib pajak, termasuk menilai apakah kewajiban yang seharusnya dipenuhi telah dilaksanakan. Pemantauan tersebut menjadi salah satu cara untuk mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap, sekaligus mendorong pembayaran pajak sesuai ketentuan. Upaya ini juga ditujukan agar penerimaan dari sektor-sektor ekonomi yang beragam dapat dihimpun secara lebih optimal sebelum tahun anggaran berakhir.
Perhatian juga diberikan kepada sektor digital yang terus berkembang. DJP berupaya memastikan pelaku ekonomi digital memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana pelaku usaha di sektor konvensional. Bimo menekankan pentingnya menjaga kesetaraan perlakuan kegiatan ekonomi digital dan kegiatan non-digital, sehingga perbedaan model usaha tidak menimbulkan perlakuan pajak yang tidak seimbang. Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik usaha, tetapi tetap mengacu pada aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, pengoptimalan penerimaan bukan hanya menyasar sektor tertentu, melainkan juga mendukung penerapan kewajiban yang adil bagi berbagai jenis kegiatan usaha. Langkah intensif hingga akhir tahun ini diharapkan membantu DJP menghimpun penerimaan dari potensi yang tersedia, sembari menjaga kepastian dan kesetaraan dalam pelaksanaan kewajiban pajak.
Untuk menjaga basis kepatuhan di tengah kebutuhan mengejar penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memperkuat pengawasan atas pembayaran pajak masa. Pemantauan ini membantu otoritas mengenali lebih dini wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban atau menunjukkan perubahan pola pembayaran. Dari hasil pengawasan, DJP dapat menentukan tindak lanjut yang sesuai, mulai dari imbauan dan klarifikasi hingga tindakan penegakan. Pendekatan tersebut ditujukan untuk memastikan kewajiban berjalan sebagaimana mestinya, sekaligus menjaga agar pengumpulan pajak berlangsung konsisten sampai akhir tahun. Upaya ini menjadi bagian dari langkah pemerintah mengurangi kekurangan penerimaan tanpa hanya mengandalkan satu jenis tindakan.
Selain pengawasan rutin, DJP menyiapkan beragam instrumen penegakan sesuai tingkat risiko dan temuan. Langkah yang dapat ditempuh mencakup audit, pemeriksaan bukti permulaan, penyelidikan, serta penagihan atas kewajiban yang belum dibayar. Setiap instrumen memiliki fungsi berbeda: audit menguji pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan, sedangkan bukti permulaan dan penyelidikan dapat digunakan ketika terdapat indikasi pelanggaran yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Penagihan diarahkan untuk mendorong pelunasan tunggakan. Pelaksanaan tindakan tersebut perlu didukung informasi yang memadai dan proses yang terukur, sehingga pengawasan tidak hanya menjangkau kepatuhan administratif, tetapi juga memperkuat penerimaan yang seharusnya masuk ke kas negara.
Untuk memperluas basis penerimaan, pemerintah juga akan memperkuat pemanfaatan data pihak ketiga. Sumbernya meliputi institusi pemerintahan, asosiasi pemerintah daerah, institusi bisnis, serta sektor keuangan dan perbankan, baik bank maupun lembaga nonbank. Informasi dari berbagai pihak itu akan digunakan untuk menguji dan mencocokkan data yang telah tersedia di sistem Coretax. Dengan perbandingan tersebut, DJP dapat memperoleh gambaran lebih utuh mengenai aktivitas dan kewajiban wajib pajak, serta mengenali perbedaan yang memerlukan tindak lanjut. Optimalisasi pengawasan, penegakan, dan pemanfaatan data ini direncanakan berlangsung selama dua bulan terakhir tahun ini, sebagai bagian dari upaya mengakselerasi pengumpulan pajak dan menjaga kepatuhan.
Baca juga: Waskita Karya Catat Pendapatan Rp8,13 Triliun, tetapi Rugi Bersih Masih Rp2,87 Triliun hingga September 2026 | BPK Soroti Kelemahan Sistem Informasi Pajak dalam Mendukung Penerimaan Negara | Pemerintah Masih Tangani Karhutla, Penetapan Status Bencana Nasional Belum Dilakukan
20 kunjungan