Kota Surakarta | Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keterangan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya pada Selasa pagi, 10 November 2026. Pertemuan itu berlangsung sekitar dua setengah jam. Informasi mengenai percakapan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut posisi wakil presiden dan dinamika politik yang tengah berkembang.
Menurut Prasetyo, dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niatnya kepada Prabowo. Pernyataan ini perlu dipahami sesuai batas informasi yang disampaikan: Prasetyo menguraikan adanya niat yang disampaikan kepada presiden, bukan mengumumkan bahwa pengunduran diri telah diajukan secara resmi atau berlaku. Dengan demikian, keterangan tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan adanya surat pengunduran diri, proses formal yang telah dimulai, maupun keputusan akhir dari Gibran.
Sumber yang memuat keterangan itu mengaitkan pembicaraan tersebut dengan dinamika setelah muncul keputusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Namun, hubungan itu disampaikan sebagai konteks yang menyertai kabar mengenai pertemuan, bukan sebagai alasan resmi yang secara terperinci telah dijelaskan oleh Gibran. Tanpa keterangan tambahan dari pihak-pihak terkait, tidak tepat untuk menyimpulkan bahwa satu keputusan tertentu menjadi penyebab langsung niat tersebut.
Perbedaan niat dan pengunduran diri formal penting diperhatikan dalam membaca kabar ini. Penyampaian niat kepada presiden menunjukkan bahwa persoalan tersebut dibicarakan pada tingkat pimpinan negara, tetapi belum berarti jabatan wakil presiden telah kosong. Tahap berikutnya, bila ada, perlu dikonfirmasi melalui pernyataan resmi dan mekanisme konstitusional yang berlaku. Hingga informasi lebih lanjut tersedia, inti keterangan Prasetyo tetap terbatas pada adanya niat Gibran untuk mundur yang disampaikan dalam pertemuan dengan Prabowo, serta durasi pertemuan sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total harta kekayaan Gibran Rakabuming Raka tercatat sebesar Rp27.915.654.176. Laporan tersebut bertanggal 23 Maret 2026 dan memuat posisi kekayaan per 31 Desember 2025. Dengan demikian, angka yang dicantumkan menggambarkan harta pada tanggal posisi tersebut, bukan penilaian baru atas kekayaan setelah tanggal itu.
LHKPN juga mencatat bahwa Gibran tidak memiliki utang. Karena tidak ada kewajiban yang dikurangkan, jumlah kekayaan bersih yang dilaporkan tetap sebesar Rp27.915.654.176, atau sekitar Rp27,9 miliar. Penyebutan nilai secara lengkap membantu membedakan angka resmi dalam dokumen dari pembulatan yang lazim digunakan dalam pemberitaan. Sementara itu, tanggal pelaporan dan tanggal posisi harta memiliki fungsi berbeda: yang pertama menunjukkan kapan laporan bertanggal, sedangkan yang kedua menetapkan periode keadaan kekayaan yang dilaporkan.
LHKPN merupakan instrumen pelaporan kekayaan penyelenggara negara kepada KPK. Informasi yang disampaikan menggambarkan data dalam laporan untuk periode dan tanggal tertentu. Karena itu, pembaca perlu merujuk pada tanggal posisi harta saat membandingkan angka tersebut dengan laporan tahun lain atau informasi kekayaan pada waktu berbeda. Perubahan nilai pada laporan berikutnya tidak serta-merta berarti perubahan terjadi tepat pada tanggal laporan, sebab perbandingan perlu memperhatikan periode yang dicakup serta rincian aset dan kewajiban yang dilaporkan.
Dalam membaca angka Rp27,9 miliar tersebut, penting pula untuk tidak menyamakannya dengan taksiran independen atas nilai pasar terkini. Nilai yang tersedia di sini adalah jumlah harta sebagaimana tercantum dalam LHKPN dengan posisi akhir 2025. Laporan bertanggal 23 Maret 2026 tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa seluruh aset telah dinilai ulang pada Maret 2026. Penyajian tanggal dan nominal secara bersamaan memberikan konteks yang tepat mengenai cakupan informasi: harta tercatat Rp27.915.654.176 per 31 Desember 2025, dengan kewajiban atau utang sebesar nol.
Aset tanah dan bangunan menjadi komponen terbesar dalam laporan kekayaan Gibran, dengan nilai tercatat Rp17,44 miliar. Jumlah tersebut setara sekitar 62 persen dari keseluruhan kekayaan yang dilaporkan. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai asetnya berasal dari properti, bukan dari kendaraan, kas, atau kategori kekayaan lainnya. Dalam daftar yang disampaikan, terdapat tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen. Seluruh bidang tersebut dicatat berstatus hasil sendiri.
Lima bidang berada di Kota Surakarta. Salah satunya berupa tanah seluas 500 meter persegi dengan bangunan seluas 300 meter persegi, yang dilaporkan bernilai Rp6 miliar. Bidang berikutnya berupa tanah dan bangunan seluas 112 meter persegi dengan nilai Rp1,5 miliar. Selain dua aset tersebut, terdapat tiga bidang tanah dengan luas masing-masing 113 meter persegi, 896 meter persegi, dan 1.124 meter persegi. Nilai ketiganya secara berurutan tercatat Rp700 juta, Rp1,79 miliar, dan Rp2,24 miliar.
Dua bidang lainnya berlokasi di Kabupaten Sragen. Keduanya dicatat sebagai tanah dan bangunan, masing-masing dengan luas 2.000 meter persegi dan nilai Rp2,6 miliar. Dengan demikian, daftar aset properti mencakup lima bidang di Surakarta serta dua bidang di Sragen, semuanya dengan status kepemilikan hasil sendiri sebagaimana tercantum dalam laporan.
Jika nilai setiap aset dijumlahkan berdasarkan rincian tersebut, totalnya mencapai sekitar Rp17,43 miliar. Angka ini mendekati nilai keseluruhan Rp17,44 miliar yang dicantumkan untuk kategori tanah dan bangunan; selisih kecil dapat muncul akibat pembulatan atau penyajian angka. Nilai setiap properti dalam laporan merupakan angka yang dinyatakan untuk aset terkait, bukan keterangan mengenai harga pasar terkini. Rincian lokasi, luas, dan nilai memberi gambaran lebih terperinci mengenai besarnya porsi properti dalam kekayaan Gibran. Karena mencakup beberapa bidang dengan luas dan nilai berbeda, kontribusi masing-masing aset terhadap total kekayaan pun tidak sama. Namun secara keseluruhan, properti tetap menjadi kelompok aset dominan dalam laporan tersebut.
Dalam komposisi harta yang dilaporkan, Gibran mencatat tujuh kendaraan dengan nilai keseluruhan Rp286,5 juta. Seluruh kendaraan tersebut berstatus hasil sendiri. Rinciannya mencakup tiga sepeda motor dan empat mobil, dengan nilai yang dicantumkan untuk masing-masing kendaraan dalam laporan.
Tiga sepeda motor itu adalah Honda Scoopy tahun 2015 senilai Rp6,5 juta, Honda CB-125 tahun 1974 senilai Rp5 juta, dan Royal Enfield tahun 2017 senilai Rp40 juta. Adapun empat mobil yang tercatat terdiri atas Toyota Avanza tahun 2016 senilai Rp75 juta, Toyota Avanza tahun 2012 senilai Rp50 juta, Isuzu Panther tahun 2012 senilai Rp55 juta, serta Daihatsu Grand Max tahun 2015 senilai Rp55 juta. Jika dijumlahkan, nilai seluruh kendaraan tersebut mencapai Rp286,5 juta, sesuai total yang dilaporkan.
Di luar kendaraan, terdapat harta bergerak lainnya senilai Rp280 juta. Nilai surat berharga tercatat sebesar Rp5,55 miliar, sedangkan kas dan setara kas berjumlah Rp4.357.154.176. Sementara itu, pada kategori harta lainnya, laporan mencantumkan nilai nihil. Angka-angka tersebut menggambarkan beberapa kelompok aset yang tercantum secara terpisah, sehingga setiap kategori memiliki nilai dan keterangan masing-masing.
Jika nilai kendaraan, harta bergerak lainnya, surat berharga, serta kas dan setara kas dijumlahkan, totalnya adalah Rp10.473.654.176. Angka tersebut merupakan akumulasi empat kelompok aset yang dirinci di bagian ini, bukan penjumlahan seluruh kategori harta dalam laporan. Dengan demikian, nilai total aset yang tercatat pada kelompok-kelompok tersebut adalah Rp10.473.654.176, sementara kategori harta lainnya dilaporkan nihil.
Baca juga: Pemerintah Dorong Pengaktifan Kembali Dewan Pertimbangan Transmigrasi di Bawah Presiden | Mentrans Dorong Dewan Pertimbangan Transmigrasi Dibentuk Lagi, Dikomandoi Presiden
10 kunjungan