Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pembahasan mengenai pengisian kursi wakil presiden tidak dapat dimulai hanya berdasarkan kabar atau pernyataan informal tentang kemungkinan Gibran Rakabuming Raka mundur. Menurut Yusril, langkah awal yang harus ditempuh adalah penyampaian pernyataan tertulis pengunduran diri oleh Gibran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Dokumen itu menjadi dasar formal bagi lembaga negara untuk menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Yusril mengaitkan mekanisme tersebut dengan kedudukan presiden dan wakil presiden sebagai pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat. Keduanya juga mengucapkan sumpah jabatan di gedung MPR. Karena itu, menurut penjelasannya, pengunduran diri seorang wakil presiden harus disampaikan kepada lembaga yang berkaitan dengan proses pelantikan dan pengucapan sumpah tersebut, bukan cukup dinyatakan melalui saluran lain. Pernyataan tertulis diperlukan agar sikap pejabat yang bersangkutan tercatat secara resmi dan dapat menjadi pijakan bagi tahapan berikutnya.
Setelah surat pengunduran diri diterima, proses selanjutnya tetap harus mengacu pada konstitusi dan tata tertib MPR. Yusril menyatakan bahwa kewenangan terkait pemberhentian presiden maupun wakil presiden berada di MPR menurut aturan tersebut. Dengan demikian, status pengunduran diri dan tindak lanjutnya tidak serta-merta ditentukan oleh spekulasi publik, melainkan melalui prosedur kelembagaan. Penjelasan ini menempatkan MPR sebagai pihak yang memproses persoalan sesuai dasar hukum, sekaligus menegaskan bahwa pengisian posisi yang kosong baru dapat dibicarakan setelah langkah awal dilakukan.
Penegasan mengenai surat tertulis juga membedakan wacana politik dan tindakan resmi kenegaraan. Selama belum ada pernyataan formal yang disampaikan kepada MPR, belum terdapat dasar untuk memperlakukan kemungkinan mundurnya Gibran sebagai pengunduran diri yang telah diproses. Yusril tidak menyamakan munculnya isu dengan berakhirnya masa jabatan. Tahapan hukum, menurut penjelasannya, dimulai dari dokumen resmi, kemudian dilanjutkan melalui mekanisme MPR sebagaimana diatur konstitusi dan tata tertib lembaga. Urutan ini penting agar keputusan mengenai jabatan wakil presiden memiliki landasan prosedural yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah surat pengunduran diri Wakil Presiden diterima, tahapan berikutnya berpusat pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut penjelasan Yusril, MPR dapat menggelar sidang untuk menindaklanjuti surat tersebut dan menyampaikan secara resmi bahwa jabatan wakil presiden mengalami kekosongan. Pengumuman itu menjadi penanda bahwa proses pengisian jabatan dapat bergerak ke langkah selanjutnya, bukan sekadar kabar mengenai pengunduran diri.
Dalam sidang, MPR membahas dan mengumumkan keadaan kosongnya jabatan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, lembaga tersebut menjalankan fungsi kelembagaannya setelah menerima pemberitahuan pengunduran diri. Pengumuman mengenai kekosongan juga memberikan dasar bagi komunikasi resmi MPR dan Presiden, sehingga tahapan pengajuan kandidat dapat dilakukan secara tertib dan terdokumentasi.
Sesudah menyatakan adanya kekosongan, MPR akan menyurati Presiden Prabowo Subianto. Surat itu berisi pemberitahuan bahwa kursi wakil presiden kosong sekaligus permintaan agar Presiden mengajukan dua calon wakil presiden baru. Yusril menerangkan bahwa penyuratan tersebut merupakan bagian dari rangkaian prosedur untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan, bukan penetapan langsung oleh MPR atas siapa yang akan menduduki posisi itu.
Pengajuan dua nama oleh Presiden perlu disertai berkas dan persyaratan pencalonan. Kelengkapan tersebut menjadi bagian dari proses resmi yang harus disiapkan bersama usulan kandidat, sebagaimana disampaikan Yusril. Setelah pengajuan diterima, tahap berikutnya dapat dijalankan sesuai ketentuan yang mengatur pemilihan dan pengisian jabatan wakil presiden. Karena itu, surat MPR kepada Presiden berfungsi sebagai pemberitahuan sekaligus permintaan formal agar proses pencalonan dimulai dengan dokumen yang diperlukan.
Urutan ini menegaskan pembagian peran antarlembaga: MPR mengumumkan kekosongan dan menyampaikan permintaan, sedangkan Presiden mengusulkan dua calon beserta persyaratan pencalonannya. Rangkaian tersebut memberi kerangka administratif bagi penanganan situasi apabila pengunduran diri benar-benar terjadi. Penjelasan Yusril menguraikan langkah setelah surat diterima, sehingga pengumuman, korespondensi, dan kelengkapan berkas menjadi bagian penting dalam proses pengisian kursi wakil presiden.
Yusril menjelaskan bahwa pengisian jabatan wakil presiden apabila Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri mengikuti tahapan yang telah diatur dalam ketentuan konstitusional. Prosesnya tidak langsung dimulai dengan pemilihan, melainkan menunggu surat dari presiden yang disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Surat tersebut menjadi dasar bagi lembaga itu untuk melanjutkan proses pengisian jabatan yang kosong. Dengan demikian, penerimaan surat presiden merupakan tahapan penting dalam rangkaian prosedur yang dipaparkan Yusril.
Di dalam surat itu, presiden memuat dua nama calon pengganti wakil presiden, berikut persyaratan yang harus dipenuhi masing-masing calon. Setelah menerima surat beserta informasi tersebut, MPR akan mengadakan pemilihan untuk menentukan wakil presiden. Yusril menyebut tenggat pelaksanaan pemilihan adalah paling lambat 60 hari sejak surat presiden diterima oleh MPR. Perhitungan waktu tersebut, sebagaimana dijelaskan, bertumpu pada tanggal penerimaan surat, bukan semata-mata pada saat munculnya kabar mengenai kemungkinan pengunduran diri.
Penjelasan itu menempatkan pengiriman surat presiden dan penerimaan oleh MPR sebagai rangkaian yang mendahului pemilihan. Karena itu, prosesnya memiliki urutan yang jelas: presiden menyampaikan dua nama calon beserta persyaratannya, MPR menerima surat tersebut, kemudian lembaga itu mengadakan pemilihan dalam batas waktu 60 hari. Yusril menegaskan bahwa alur tersebut merupakan mekanisme normatif-konstitusional. Istilah itu merujuk pada prosedur yang berlandaskan norma dan aturan konstitusi, sehingga pengisian jabatan tidak dilakukan di luar kerangka yang berlaku. Pemaparan Yusril berfokus pada tahapan dan tenggat tersebut, tanpa menguraikan lebih jauh hal-hal lain di luar mekanisme yang telah dijelaskan.
Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka masih berstatus sebagai wakil presiden, meskipun telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri. Menurut Yusril, penyampaian niat tersebut belum dengan sendirinya mengakhiri jabatan yang sedang diemban Gibran. Status itu tetap berlaku selama belum ada tindakan resmi yang membuatnya berhenti atau diberhentikan dari jabatan tersebut. Karena itu, pembicaraan mengenai kemungkinan pengisian kursi wakil presiden belum dapat diperlakukan sebagai proses yang otomatis berjalan hanya berdasarkan pernyataan pengunduran diri.
Penegasan itu disampaikan Yusril saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Ia menjelaskan bahwa perubahan status seorang wakil presiden harus mengacu pada keadaan dan mekanisme yang berlaku, bukan semata-mata pada kabar atau wacana yang berkembang di ruang publik. Selama belum terdapat keputusan atau tindakan yang mengakhiri masa jabatan, Gibran tetap menjalankan kedudukannya sebagai wakil presiden. Dengan demikian, tahapan pengisian jabatan baru relevan dibicarakan apabila posisi tersebut benar-benar dinyatakan kosong.
Yusril juga menanggapi polemik mengenai ijazah Gibran dan mengaitkannya dengan putusan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, putusan kedua lembaga tersebut tidak menggugurkan status Gibran sebagai wakil presiden. Ia menekankan bahwa persoalan hukum yang menjadi perbincangan tidak serta-merta mengubah kedudukan Gibran dalam pemerintahan. Selama tidak ada dasar resmi yang menyatakan sebaliknya, status dan jabatan yang telah melekat padanya tetap berlaku. Pernyataan ini sekaligus membedakan polemik hukum tentang ijazah dari prosedur konstitusional terkait berhentinya seorang wakil presiden.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan langkah politik berikutnya, Yusril menyatakan tidak ingin mendahului perkembangan. Ia memilih menunggu dinamika yang berlangsung dalam beberapa hari mendatang sebelum menyampaikan penilaian lebih jauh. Sikap tersebut, menurut keterangannya, mempertimbangkan bahwa situasi masih dapat berubah dan keputusan politik belum tentu telah diambil. Untuk saat ini, ia kembali berpegang pada status formal Gibran yang masih menjabat.
Baca juga: Aturan Pengisian Pertalite di Sintang Diperpanjang hingga 14 Oktober 2026
15 kunjungan