Jakarta | Amerika Serikat pernah menjalani hampir empat tahun tanpa wakil presiden setelah Harry S. Truman mendadak menggantikan Franklin D. Roosevelt sebagai presiden. Kekosongan itu bermula pada April 1945 dan baru berakhir ketika masa jabatan presiden berikutnya dimulai pada 1949. Pada masa tersebut, aturan konstitusi belum menyediakan mekanisme untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong di tengah masa jabatan, sehingga Truman memimpin tanpa pasangan resmi dalam posisi itu.
Truman sebelumnya terpilih sebagai wakil presiden yang mendampingi Roosevelt dalam pemilihan presiden 1944. Ia relatif baru menjabat ketika perubahan besar terjadi. Roosevelt memulai masa jabatan keempatnya pada Januari 1945, di tengah Perang Dunia II, tetapi kesehatannya terus memburuk. Pada 12 April 1945, presiden berusia 63 tahun itu meninggal akibat pendarahan otak, kurang dari tiga bulan setelah pelantikannya. Kabar tersebut mengubah arah pemerintahan dan menempatkan Truman pada tanggung jawab tertinggi negara secara tiba-tiba.
Beberapa jam setelah menerima kabar kematian Roosevelt, Truman dipanggil ke Gedung Putih. Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, Harlan F. Stone, mengambil sumpah jabatan presiden di sana. Upacara berlangsung sederhana dan cepat, jauh dari suasana peralihan kekuasaan yang telah direncanakan. Truman belum sempat mempersiapkan diri untuk memimpin negara dalam masa perang, dan ia harus segera mengambil alih urusan pemerintahan serta menghadapi para pejabat yang sebelumnya bekerja langsung di bawah Roosevelt.
Besarnya keterkejutan Truman tampak dalam pengakuannya kepada wartawan. Ia menggambarkan perubahan mendadak itu seolah-olah bulan, bintang, dan seluruh planet jatuh menimpanya. Ungkapan tersebut mencerminkan bukan hanya duka atas kematian Roosevelt, tetapi juga kesadaran akan beban baru yang harus dipikulnya. Truman menjadi presiden ketika perang masih berlangsung dan keputusan besar menantinya. Pada saat yang sama, jabatan wakil presiden tetap kosong, membuat pergantian itu menandai awal periode panjang tanpa pejabat kedua dalam pemerintahan federal Amerika Serikat.
Ketika Franklin D. Roosevelt meninggal pada 12 April 1945, Wakil Presiden Harry S. Truman segera mengambil sumpah sebagai presiden. Peralihan tersebut membuat jabatan wakil presiden yang sebelumnya dipegang Truman menjadi kosong. Namun, kekosongan itu tidak langsung diisi oleh seorang pengganti. Catatan sejarah Senat Amerika Serikat menyebut posisi tersebut tetap kosong hingga Januari 1949, ketika masa jabatan presiden berikutnya dimulai. Dengan demikian, Amerika Serikat menjalani sekitar tiga tahun sembilan bulan tanpa wakil presiden.
Keadaan ini bukan sekadar akibat keterlambatan dalam memilih pejabat atau keputusan untuk menunda pengangkatan. Pada masa itu, konstitusi belum menyediakan mekanisme untuk menunjuk wakil presiden baru apabila jabatan tersebut kosong di tengah masa jabatan presiden. Pemilihan wakil presiden berlangsung bersama pemilihan presiden, sehingga tidak tersedia prosedur untuk mengisi posisi itu secara terpisah setelah presiden naik jabatan. Karena itu, setelah Truman menggantikan Roosevelt, kekosongan tersebut berlanjut tanpa pengganti sampai pemilihan presiden berikutnya.
Situasi ini memiliki arti praktis dalam tata pemerintahan. Wakil presiden merupakan pejabat yang dapat mengambil alih kepresidenan apabila presiden meninggal, mengundurkan diri, atau tidak mampu menjalankan tugas. Selama jabatan itu kosong, tidak ada wakil presiden yang dapat segera menjalankan peran tersebut. Meski demikian, presiden tetap melanjutkan tugasnya dan pemerintahan berjalan melalui pejabat serta lembaga yang berwenang. Pada Januari 1949, setelah pemilihan umum 1948, Alben W. Barkley mulai menjabat sebagai wakil presiden bersama dimulainya masa jabatan baru Truman. Kekosongan itu pun berakhir, bukan karena pengangkatan di tengah masa jabatan, melainkan karena hasil pemilihan berikutnya. Ketentuan konstitusional kemudian berubah melalui Amendemen ke-25, yang diratifikasi pada 1967 dan menyediakan prosedur pengisian kekosongan wakil presiden. Karena itu, pengalaman pada masa Truman menggambarkan aturan yang berlaku pada saat itu, bukan praktik yang masih berlaku sekarang.
Harry S. Truman mulai menjabat pada 12 April 1945 setelah Franklin D. Roosevelt meninggal dunia. Ia menghadapi perang dunia yang belum berakhir, sementara masa kepresidenannya hampir empat tahun pertama berlangsung tanpa wakil presiden. Di Eropa, pasukan Sekutu menerima penyerahan tanpa syarat Jerman Nazi pada 8 Mei 1945, yang menandai berakhirnya perang di kawasan tersebut. Namun, konflik di Pasifik masih berlangsung dan menuntut keputusan berat dari presiden baru. Truman harus menimbang tujuan militer, keselamatan tentara, serta dampak jangka panjang dari langkah yang akan diambil.
Truman menyetujui penggunaan senjata atom terhadap Jepang. Bom dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus. Pemerintahannya menyatakan bahwa keputusan itu dimaksudkan untuk mempercepat berakhirnya perang dan menghindari korban besar yang diperkirakan akan timbul jika pasukan Amerika Serikat menginvasi Jepang. Keputusan tersebut tetap menjadi salah satu tindakan paling kontroversial dalam sejarah kepresidenan Amerika. Jepang mengumumkan penerimaan atas penyerahan diri pada 14 Agustus 1945; penyerahan resmi kemudian ditandatangani pada 2 September. Dengan berakhirnya perang, tantangan Truman beralih dari medan tempur menuju pembentukan tatanan internasional pascaperang.
Hubungan Amerika Serikat dengan Uni Soviet segera memburuk karena perbedaan ideologi dan persaingan pengaruh di Eropa. Ketegangan ini berkembang menjadi Perang Dingin, sehingga pemerintahan Truman menerapkan containment, yaitu upaya membendung perluasan pengaruh komunisme. Pada 1947, Doktrin Truman menjanjikan bantuan kepada Yunani dan Turki, yang saat itu menghadapi tekanan politik dan ketidakstabilan. Kebijakan tersebut menandai komitmen Amerika untuk mendukung negara-negara yang dianggap terancam oleh ekspansi Soviet. Pada tahun yang sama, Truman mendukung Marshall Plan, program bantuan ekonomi untuk pemulihan negara-negara Eropa. Pelaksanaannya dimulai pada 1948 dan membantu membangun kembali produksi, perdagangan, serta kestabilan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bagaimana presiden tanpa wakil harus menangani krisis luar negeri sekaligus menetapkan arah strategis Amerika Serikat pada masa damai yang rapuh.
Kekosongan jabatan wakil presiden yang dimulai setelah Franklin D. Roosevelt meninggal pada 12 April 1945 berakhir ketika Harry S. Truman memenangkan pemilihan presiden pada November 1948. Truman sebelumnya telah menjalankan tugas kepresidenan selama hampir seluruh masa jabatan tanpa wakil presiden. Dalam pemilihan tersebut, ia mengalahkan Thomas E. Dewey, meskipun banyak jajak pendapat dan pemberitaan saat itu memperkirakan kemenangan bagi lawannya. Kemenangan Truman memastikan bahwa pemerintahan baru akan segera memiliki wakil presiden, tetapi pengisian jabatan itu tetap harus menunggu dimulainya masa jabatan berikutnya.
Pada 20 Januari 1949, Truman kembali dilantik sebagai presiden untuk masa jabatan penuh, dan Alben W. Barkley dilantik sebagai wakil presiden. Dengan demikian, Amerika Serikat telah menjalani hampir empat tahun tanpa wakil presiden sejak wafatnya Roosevelt. Selama periode itu, apabila Truman meninggal atau tidak mampu menjalankan tugas, tidak ada wakil presiden yang dapat langsung menggantikannya. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa aturan yang berlaku kala itu menyediakan jalur suksesi untuk presiden, tetapi tidak mekanisme untuk segera mengisi kekosongan kursi wakil presiden.
Perubahan penting datang kemudian melalui Amendemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat, yang diratifikasi pada 1967. Pasal 2 amendemen itu menetapkan bahwa apabila jabatan wakil presiden kosong, presiden dapat mengajukan seorang calon untuk mengisinya. Calon tersebut harus memperoleh persetujuan mayoritas di kedua kamar Kongres, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Mekanisme ini memungkinkan pengisian jabatan di tengah masa pemerintahan, tanpa menunggu pemilihan presiden berikutnya. Sebelum aturan tersebut berlaku, kekosongan wakil presiden akibat kematian atau pengunduran diri dapat bertahan sampai masa jabatan baru dimulai.
Baca juga: Pemerintah Dorong Pengaktifan Kembali Dewan Pertimbangan Transmigrasi di Bawah Presiden | Mentrans Dorong Dewan Pertimbangan Transmigrasi Dibentuk Lagi, Dikomandoi Presiden | Komposisi Baru PBNU dan Meluasnya Sumber Otoritas Kepemimpinan NU
20 kunjungan