Jakarta | PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) memperoleh persetujuan pemegang saham untuk menambah modal melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II), atau rights issue. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 6 November 2026. Persetujuan ini menjadi landasan bagi perseroan untuk melanjutkan rencana penerbitan saham baru sesuai ketentuan dan tahapan yang berlaku.
Dalam keputusan rapat, BSI mendapat persetujuan menerbitkan sebanyak-banyaknya 6,8 miliar saham Seri B. Setiap saham memiliki nilai nominal Rp500. Batas maksimal tersebut menetapkan jumlah saham yang dapat ditawarkan melalui aksi korporasi, sementara jumlah realisasi penerbitan akan mengikuti pelaksanaan PMHMETD II. Melalui mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu, pemegang saham yang memenuhi ketentuan memperoleh hak untuk mengambil bagian atas saham baru sesuai porsi kepemilikannya.
Hasil pemungutan suara menunjukkan dukungan yang sangat besar terhadap agenda penambahan modal. Sebanyak 99,60% suara pemegang saham yang hadir menyatakan setuju. Sementara itu, 565.193 saham, setara 0,0013%, menyatakan tidak setuju. Sebanyak 172,34 juta saham atau 0,3959% tercatat abstain. Dengan dukungan tersebut, usulan penerbitan saham baru dinyatakan memperoleh persetujuan RUPSLB.
Angka-angka pemungutan suara tersebut menggambarkan tingkat penerimaan pemegang saham atas rencana perseroan, sekaligus menunjukkan bahwa keputusan diambil melalui mekanisme rapat dan pencatatan suara. Persetujuan rapat bukan berarti seluruh saham maksimal langsung diterbitkan pada hari yang sama. Pelaksanaan tetap bergantung pada proses berikutnya, termasuk pemenuhan persyaratan dan penyampaian informasi resmi kepada pemegang saham serta publik.
Persetujuan untuk menerbitkan hingga 6,8 miliar saham Seri B menjadi langkah penting dalam rencana penguatan permodalan BSI. Dana yang dihimpun melalui PMHMETD II disiapkan untuk memperkuat modal dan mendukung pertumbuhan usaha. Rincian lebih lanjut mengenai jadwal, harga pelaksanaan, serta ketentuan penawaran akan mengikuti keterbukaan informasi perseroan. Dengan demikian, pemegang saham dan calon investor dapat menilai aspek teknis aksi korporasi berdasarkan dokumen resmi yang diterbitkan BSI.
Persetujuan pemegang saham mencakup perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) anggaran dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Perubahan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD), atau rights issue. Dengan penyesuaian ini, struktur permodalan perseroan dapat dicatat sesuai hasil penerbitan saham baru dan pelaksanaan aksi korporasi.
Selain menyetujui perubahan anggaran dasar, pemegang saham memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi untuk mengurus berbagai langkah pelaksanaan rights issue. Kewenangan tersebut meliputi penetapan jumlah saham baru yang akan diterbitkan, harga pelaksanaan, rasio PMHMETD, serta jadwal dan tahapan penawaran. Direksi juga dapat menentukan rincian teknis lain yang dibutuhkan agar proses berjalan sesuai ketentuan pasar modal dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, persetujuan pemegang saham menyediakan dasar bagi manajemen untuk menyiapkan pelaksanaan secara lebih terperinci.
Direksi turut diberi kewenangan menetapkan penggunaan dana yang diperoleh dari penerbitan saham. Penentuan alokasi dana menjadi bagian penting karena akan mengarahkan kontribusi hasil rights issue terhadap penguatan modal dan rencana pertumbuhan BSI. Perseroan dapat menyusun kebutuhan pendanaan dengan mempertimbangkan kondisi usaha, strategi, serta ketentuan yang berlaku, lalu menyampaikan informasi yang relevan kepada investor melalui dokumen dan pengumuman resmi. Rincian final akan mengikuti keputusan perseroan dan tahapan pelaksanaan yang ditetapkan.
Dalam kewenangan tersebut, direksi juga dapat memutuskan apakah aksi korporasi akan melibatkan pembeli siaga. Keberadaan pembeli siaga dapat dipertimbangkan untuk mendukung penyerapan saham yang tidak diambil pemegang hak, tetapi keputusan mengenai keterlibatannya berada pada direksi. Seluruh rincian, termasuk pihak terkait apabila ada, akan ditentukan dalam proses persiapan. Kuasa ini memungkinkan direksi menyesuaikan struktur dan mekanisme penawaran dengan kebutuhan perseroan, sekaligus tetap menjalankan proses sesuai persetujuan pemegang saham, anggaran dasar, dan regulasi yang berlaku. Persetujuan perubahan pasal dan pemberian kuasa tersebut merupakan landasan tata kelola bagi langkah-langkah berikutnya, bukan penetapan otomatis atas setiap rincian transaksi.Dalam pembahasan mengenai rencana penambahan modal, salah satu pemegang saham menanyakan apakah investor publik, baik investor ritel maupun institusi, memiliki peluang untuk ikut berpartisipasi. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan akses pemegang saham di luar pemegang saham pengendali terhadap penerbitan saham baru yang disiapkan perseroan. Manajemen menjelaskan bahwa penambahan modal akan dilakukan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).
Melalui mekanisme tersebut, kesempatan pertama untuk berpartisipasi diberikan kepada seluruh pemegang saham yang telah ada. Kesempatan ini mencakup pemegang saham publik, sehingga investor ritel maupun institusi yang tercatat sebagai pemegang saham tidak dikecualikan dari proses penawaran. Dengan demikian, hak untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi tidak hanya ditujukan kepada pemegang saham tertentu, tetapi berlaku bagi para pemegang saham eksisting sesuai mekanisme PMHMETD.
Penjelasan manajemen itu menegaskan bahwa investor publik memiliki posisi sebagai bagian dari pemegang saham yang memperoleh kesempatan awal dalam aksi korporasi tersebut. Bagi investor ritel, keterangan ini menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan ikut serta dalam penambahan modal, sementara bagi investor institusi, prinsip yang sama berlaku selama mereka merupakan pemegang saham yang sudah ada. Partisipasi publik menjadi bagian dari rancangan mekanisme yang digunakan perseroan.
Namun, keterangan tersebut terbatas pada prinsip pemberian kesempatan pertama kepada pemegang saham eksisting. Informasi mengenai jadwal maupun ketentuan partisipasi belum ditetapkan dalam bahan yang tersedia, sehingga tidak dapat disimpulkan lebih jauh pada tahap ini. Pemegang saham dapat mencermati pengumuman resmi perseroan untuk memperoleh informasi lanjutan ketika rincian pelaksanaan telah tersedia. Untuk saat ini, pokok jawaban manajemen adalah bahwa PMHMETD memberi kesempatan awal kepada seluruh pemegang saham yang telah ada, termasuk investor publik, untuk berpartisipasi dalam penambahan modal.
Manajemen BSI menyampaikan bahwa dana yang diperoleh melalui rights issue diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan. Permodalan yang lebih kuat diharapkan memberi ruang bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha secara lebih kokoh, sekaligus mendukung pengelolaan kebutuhan bisnis dan risiko secara terukur. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesiapan perseroan dalam menghadapi dinamika industri dan perubahan kebutuhan usaha. Dengan basis modal yang memadai, BSI juga dapat meningkatkan kapasitasnya untuk mengembangkan kegiatan bisnis sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Selain mendukung permodalan, hasil rights issue akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan menopang agenda pertumbuhan perseroan. Penguatan kapasitas ini ditujukan agar perusahaan memiliki dukungan yang memadai untuk menjalankan rencana bisnis serta menangkap peluang pengembangan yang relevan. Penggunaan dana tetap mengacu pada kebutuhan dan prioritas perusahaan, serta diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan demikian, aksi korporasi tersebut tidak hanya berorientasi pada penambahan sumber pendanaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga kesinambungan bisnis dan memperkuat posisi BSI.
Manajemen menegaskan komitmen untuk mengelola hasil rights issue secara prudent, transparan, dan akuntabel. Penggunaan dana akan dilakukan dengan memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik serta kepentingan perseroan dan para pemegang saham. Komitmen tersebut disampaikan dalam konteks RUPSLB yang dihadiri pemegang satu saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B.
Baca juga: Lumba-Lumba Liar Perkuat Daya Tarik Wisata Bahari Pulau Weh | Pemkab Minahasa Tenggara Perkuat Pendampingan Hukum Program Perumahan di Sulawesi Utara
10 kunjungan