Jakarta | Pemerintah telah memiliki landasan hukum baru sebagai acuan dalam menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut diundangkan pada 28 Oktober 2026. Dengan terbitnya aturan ini, pembahasan mengenai besaran upah minimum tahun depan perlu merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam beleid baru, bukan semata-mata berpegang pada mekanisme yang berlaku pada periode sebelumnya. Kehadiran dasar hukum tersebut menjadi bagian penting dari proses penetapan UMP, karena aturan itulah yang mengatur kerangka penghitungan upah minimum untuk tahun mendatang.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa mekanisme penghitungan upah minimum untuk tahun depan telah diatur dalam undang-undang tersebut. Pernyataan itu disampaikan ketika ia ditanya mengenai perkembangan penetapan UMP di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin. Saat ditanya apakah mekanisme penetapan masih sama seperti sebelumnya, Yassierli menyebut bahwa undang-undang baru telah terbit dan meminta publik merujuk pada ketentuan di dalamnya. Jawaban itu mengarahkan perhatian pada isi aturan yang kini menjadi dasar, sekaligus menegaskan bahwa penjelasan mengenai cara penghitungan perlu dibaca dari dokumen hukum yang berlaku.
Bagi pemerintah daerah, pengusaha, pekerja, dan masyarakat yang mengikuti penetapan UMP, perubahan landasan hukum ini menjadi alasan untuk mencermati ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2026 secara langsung. Informasi yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan memastikan bahwa mekanisme untuk 2027 telah diatur, tetapi rincian penerapannya harus dipahami sesuai bunyi beleid. Karena itu, pertanyaan mengenai apakah cara penghitungan tahun depan tetap sama tidak dapat dijawab hanya dengan mengasumsikan bahwa aturan lama masih berlaku. Acuan utamanya adalah ketentuan baru yang telah diundangkan. Publik dapat menelaah aturan tersebut untuk memahami dasar penghitungan dan mengikuti perkembangan penetapan UMP 2027 berdasarkan landasan hukum yang berlaku.
Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 menjadi dasar pengaturan penentuan upah minimum melalui formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak (KHL). Ketentuan ini menempatkan proses penetapan upah minimum dalam kerangka yang mempertimbangkan sejumlah unsur ekonomi dan kebutuhan hidup. Dengan demikian, besaran upah minimum tidak ditentukan dengan melihat satu faktor secara terpisah, melainkan menggunakan formula yang memuat beberapa variabel sebagai bahan pertimbangan.
Tiga variabel utama yang disebut dalam formula tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai perkembangan kegiatan ekonomi yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penghitungan. Inflasi mencerminkan perubahan harga barang dan jasa, sehingga turut diperhitungkan ketika menentukan besaran upah minimum. Sementara itu, indeks tertentu merupakan variabel lain yang juga masuk dalam formula dan menjadi bagian dari dasar pertimbangan penetapan.
Ketiga unsur itu berperan bersama dalam menentukan besaran kenaikan upah minimum. Artinya, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu tidak berdiri sebagai ketentuan yang terpisah dari proses penghitungan, tetapi menjadi variabel yang dipertimbangkan dalam formula sebagaimana diatur Pasal 139. Penggunaan formula tersebut memberi kerangka bagi penetapan upah minimum dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak, sesuai unsur yang dicantumkan dalam ketentuan.
Dalam memahami aturan ini, penting membedakan variabel yang menjadi pertimbangan dari hasil akhir penetapan. Pasal 139 menyebut tiga unsur utama sebagai dasar penghitungan, sedangkan besaran kenaikan upah minimum ditentukan melalui penerapan formula terhadap pertimbangan tersebut. Karena itu, penjelasan mengenai aturan baru sebaiknya berfokus pada peran masing-masing variabel dan keterkaitannya dalam proses penentuan, tanpa mengasumsikan angka, bobot, atau mekanisme tambahan yang tidak disebutkan dalam bahan ketentuan. Pendekatan ini membantu pembaca melihat bahwa perubahan aturan menegaskan dasar penghitungan, sekaligus menjaga pemahaman tetap sesuai dengan unsur yang dinyatakan. Formula penghitungan upah minimum atau KHL, dengan tiga variabel tersebut, menjadi acuan pembahasan mengenai penyesuaian upah minimum untuk periode yang ditetapkan. Pembaca dapat mencermati ketiga komponen itu sebagai landasan, bukan sebagai kepastian mengenai jumlah kenaikan sebelum penetapan dilakukan. Dengan demikian, setiap unsur memiliki tempat dalam pertimbangan penetapan upah minimum menurut ketentuan tersebut.
Dalam formula penetapan upah minimum, indeks tertentu ditetapkan pada rentang 0,5 hingga 1. Rentang ini memberi ruang bagi penyesuaian nilai indeks dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di daerah. Indeks tersebut menjadi salah satu komponen penghitungan, bersama pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sehingga hasil formula tidak hanya mencerminkan perubahan harga maupun aktivitas ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan faktor yang relevan bagi penetapan upah. Besaran indeks yang digunakan perlu mengikuti ketentuan dan proses penetapan yang berlaku.
Ketentuan Pasal 139 ayat (4) menambahkan pembanding penting dalam menentukan upah minimum. Penetapan didasarkan pada nilai tertinggi hasil formula penghitungan upah minimum dan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang disepakati dewan pengupahan daerah. Dengan demikian, hasil formula bukan satu-satunya angka yang menjadi acuan. Nilai KHL yang telah disepakati ikut diperhitungkan untuk memastikan keputusan penetapan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak pekerja di wilayah bersangkutan.
Mekanisme membandingkan kedua nilai tersebut berarti pemerintah daerah perlu melihat hasil penghitungan formula dan angka KHL secara bersamaan sebelum menetapkan besaran upah minimum. Jika nilai KHL yang disepakati lebih tinggi daripada hasil formula, ketentuan tersebut menjadikan KHL sebagai nilai pembanding yang menentukan. Sebaliknya, apabila hasil formula lebih tinggi, hasil penghitungan itu menjadi dasar nilai tertinggi. Penerapan prinsip ini membantu menjelaskan bagaimana nilai akhir ditentukan, tanpa mengabaikan komponen pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Karena itu, pembahasan mengenai perubahan aturan UMP 2027 perlu mencakup dua sisi: cara formula menghasilkan angka dan peran KHL dalam perbandingan akhir. Dewan pengupahan daerah berperan dalam menyepakati nilai KHL, sedangkan hasil formula menyediakan ukuran berdasarkan indikator ekonomi dan indeks yang ditetapkan dalam rentang tersebut. Memahami kedua acuan ini membantu pekerja, pengusaha, dan masyarakat membaca dasar penetapan secara lebih utuh. Nilai upah minimum akhirnya mengacu pada nilai tertinggi di keduanya sesuai ketentuan Pasal 139 ayat (4).
UU Nomor 27 Tahun 2026 memuat sejumlah pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penetapan upah minimum. Pasal 138 menyebut kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan sebagai faktor yang menjadi dasar dalam proses tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penetapan upah tidak semata-mata ditentukan oleh satu indikator atau perubahan angka tertentu. Pemerintah perlu melihat keterkaitan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup, keadaan perekonomian, dan situasi pasar kerja sebelum menetapkan upah minimum.
KHL berperan sebagai rujukan untuk menilai kecukupan upah dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Dalam formula pengupahan, KHL dapat menjadi pertimbangan yang berkaitan dengan tingkat upah dan dinamika ekonomi, bukan angka yang otomatis menghasilkan besaran kenaikan tertentu. Penilaian terhadap KHL perlu ditempatkan bersama data dan kondisi lain yang relevan. Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan pekerja tetap menjadi perhatian, sementara penetapan juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan keberlanjutan kegiatan usaha.
Selain KHL, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan membantu memberikan gambaran mengenai konteks penetapan upah. Perkembangan ekonomi dapat memengaruhi daya beli maupun kemampuan dunia usaha, sedangkan keadaan ketenagakerjaan mencakup situasi pasar kerja yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan. Faktor-faktor itu digunakan untuk membaca perubahan dan menyusun pertimbangan, bukan sebagai dasar untuk mengasumsikan hasil akhir tanpa data resmi. Mekanisme pembanding juga penting agar penilaian terhadap upah minimum dapat dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan KHL serta kondisi yang berlaku.
Karena itu ketentuan Pasal.
15 kunjungan