Bandung | Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat bersama Pelajar Progresif Indonesia menggelar kegiatan edukasi literasi media dan politik bertajuk “Trias Politika” di Bandung pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti 500 pelajar dari wilayah Bandung Raya. Jumlah peserta tersebut menunjukkan besarnya perhatian generasi muda terhadap isu politik dan informasi yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas peserta merupakan pemilih pemula, sehingga pemahaman tentang media dan proses politik menjadi bekal penting menjelang keterlibatan mereka dalam pemilu maupun ruang publik.
Melalui kegiatan ini, para pelajar diajak memahami bahwa informasi politik dapat hadir melalui beragam saluran, termasuk siaran, media daring, dan platform media sosial. Kecepatan penyebaran informasi tidak selalu disertai ketepatan atau konteks yang memadai. Karena itu, peserta didorong untuk tidak langsung menerima atau menyebarkan suatu kabar sebelum memeriksa sumber, membandingkan informasi, serta mempertimbangkan tujuan dan sudut pandang di balik pesan yang disampaikan. Kebiasaan tersebut membantu pelajar mengenali informasi menyesatkan dan mengurangi risiko ikut menyebarkan klaim yang belum terverifikasi.
Fokus utama edukasi ini adalah membekali pelajar agar lebih cermat menghadapi arus informasi sekaligus mampu berperan sebagai konsumen media yang kritis. Sikap kritis tidak berarti menolak semua informasi, melainkan menilai isi pesan secara rasional, mencari bukti pendukung, dan memahami perbedaan fakta, opini, serta kepentingan tertentu. Bagi pemilih pemula, keterampilan ini juga dapat mendukung pengambilan keputusan politik yang lebih sadar. Dengan memahami cara kerja media dan menelaah informasi secara bertanggung jawab, pelajar diharapkan dapat berpartisipasi dalam percakapan publik tanpa mudah terpengaruh kabar yang tidak jelas asal-usulnya. Kegiatan “Trias Politika” menjadi ruang bagi pelajar Bandung Raya untuk membangun kebiasaan tersebut sejak dini.
Materi yang diberikan kepada pelajar Bandung Raya menekankan pentingnya menyaring informasi politik sebelum menerima atau membagikannya. Peserta diajak memeriksa isi, sumber, konteks, serta bukti yang menyertai suatu informasi. Langkah ini membantu membedakan pernyataan yang dapat diverifikasi dari klaim yang belum didukung keterangan memadai. Informasi politik dapat beredar melalui beragam saluran, sehingga pembaca perlu mencermati asal kabar dan tidak hanya mengandalkan judul atau potongan isi. Dengan menimbang informasi secara saksama, pelajar dapat membangun pemahaman yang lebih objektif tentang isu yang sedang dibicarakan. Sikap kritis tersebut juga mencakup kesediaan membandingkan keterangan dari beberapa sumber, tanpa tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Materi ini menjadi bekal untuk menghadapi beragam pesan politik secara lebih hati-hati.
Peserta juga diperkenalkan pada cara mengenali hoaks. Sebuah informasi patut ditelaah ketika sumbernya tidak jelas, bukti pendukungnya tidak tersedia, atau isinya disajikan tanpa konteks yang cukup. Pemeriksaan tidak berhenti pada kesan awal; pelajar perlu melihat apakah informasi tersebut dapat dikonfirmasi dan apakah bagian-bagian yang disampaikan sesuai dengan rujukan yang tersedia. Dalam pembahasan ini, mengenali hoaks bukan berarti langsung menolak setiap informasi yang berbeda pandangan. Yang diperlukan adalah menilai klaim berdasarkan keterangan yang dapat diperiksa dan menjaga jarak dari penyebaran kabar yang belum terverifikasi. Kebiasaan tersebut mendorong peserta untuk bertanya, mencari penjelasan, serta memahami batas informasi yang diketahui sebelum menyampaikan pendapat. Dengan demikian, tanggapan terhadap isu politik dapat disusun secara lebih cermat.
Materi turut membahas filter bubble dan echo chamber sebagai fenomena yang perlu dipahami ketika pelajar menerima informasi politik. Peserta diperkenalkan pada kemungkinan bahwa informasi yang dijumpai dapat berkaitan dengan pilihan paparan dan lingkungan percakapan yang mereka temui. Karena itu, memahami kedua istilah tersebut menjadi bagian dari upaya membaca dinamika politik secara sehat dan objektif, bukan dasar untuk membuat penilaian yang terburu-buru. Pelajar didorong memperhatikan keragaman sudut pandang, memeriksa konteks, dan menilai isi pesan secara mandiri. Pembahasan ini menghubungkan literasi informasi dengan pemahaman politik: peserta diharapkan tidak sekadar mengikuti arus percakapan, tetapi mampu menelaah klaim dan membentuk pandangan berdasarkan informasi yang diperiksa. Keseluruhan materi menempatkan sikap kritis sebagai cara menghadapi informasi politik secara bertanggung jawab.
KPID Jawa Barat menyoroti kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk pandangan politik generasi muda. Dalam pemaparan yang dikutip lembaga tersebut, riset 5.1 menunjukkan bahwa sebanyak 80,20 persen pandangan politik Generasi Z diperoleh dari media sosial. Angka ini memperlihatkan bahwa platform digital bukan sekadar ruang hiburan atau komunikasi, melainkan juga sumber utama informasi politik bagi banyak anak muda. Karena informasi dapat beredar dengan cepat dan menjangkau khalayak luas, kualitas serta konteks pesan yang diterima menjadi perhatian penting. Arus informasi yang deras pun menuntut kecakapan untuk menilai isi sebelum mempercayai atau membagikannya kepada orang lain.
Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, menekankan pentingnya membangun ketahanan informasi pada generasi muda. Ketahanan ini mencakup kemampuan mengakses, memeriksa, dan memahami informasi secara kritis, termasuk membedakan kabar politik yang valid dari hoaks di media baru. Pelajar perlu memeriksa sumber, menelusuri konteks, dan membandingkan klaim dengan informasi tepercaya sebelum menarik kesimpulan. Sikap tersebut membantu mereka agar tidak mudah terpengaruh oleh judul provokatif, potongan video tanpa konteks, maupun unggahan yang sengaja dirancang untuk memancing emosi. Literasi media menjadi bekal untuk menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab, sekaligus menjaga agar perbedaan pendapat tidak mengaburkan fakta.
Adiyana juga mengingatkan bahwa konten tertentu berisiko merusak proses berpikir apabila diterima tanpa pemeriksaan. Informasi menyesatkan dapat membentuk prasangka, menyederhanakan persoalan, dan mendorong seseorang mengambil sikap politik berdasarkan emosi, bukan pertimbangan yang matang. Karena itu, pelajar Bandung Raya diharapkan tidak hanya menjadi pengguna media sosial yang aktif, tetapi juga konsumen media yang kritis. Mereka perlu berani menunda penilaian, mencari sumber pembanding, dan bersikap terbuka terhadap koreksi ketika menemukan kekeliruan. Harapannya, kebiasaan tersebut membantu mereka menghadapi informasi politik dengan lebih tenang dan cermat. Sebagai pemilih pemula, mereka diharapkan mampu menentukan pilihan secara sadar, cerdas, dan berintegritas, serta ikut menjaga percakapan publik agar tetap berlandaskan fakta dan saling menghormati.
Ketua Umum Pelajar Progresif Indonesia, Chandra, memandang kolaborasi dalam pendidikan politik bagi pelajar sebagai langkah konkret untuk membangun kesadaran politik yang sehat. Menurutnya, pelajar perlu memperoleh ruang belajar yang mendorong sikap kritis, terbuka, dan bertanggung jawab ketika memahami berbagai isu publik. Pendidikan politik tidak semestinya berhenti pada pengenalan istilah atau peristiwa, tetapi membantu peserta menilai informasi secara cermat serta memahami kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Melalui kerja bersama, penyelenggara dapat menghadirkan pembahasan yang lebih relevan sekaligus mempertemukan pengetahuan politik dengan pengalaman pelajar. Pendekatan ini diharapkan menguatkan partisipasi yang berlandaskan pemahaman, bukan sekadar reaksi terhadap informasi yang beredar di ruang publik dan media sosial.
Chandra menekankan bahwa isu politik memiliki pengaruh terhadap kebijakan publik, termasuk keputusan yang dapat berdampak pada masyarakat dan generasi muda. Karena itu, pelajar perlu memahami bagaimana informasi politik terbentuk, disampaikan, dan ditafsirkan sebelum menentukan sikap. Perspektif penyiaran dinilai penting untuk melengkapi pendidikan politik tersebut. Pemahaman mengenai proses penyebaran informasi dapat membantu peserta mengenali sumber yang dapat dipercaya, memeriksa konteks, dan membedakan fakta dari opini. Bekal ini juga diperlukan untuk mencegah misinformasi dan hoaks masuk ke dalam pembelajaran maupun percakapan sehari-hari. Dengan kemampuan memilah informasi, pelajar diharapkan tidak mudah menyebarkan kabar yang belum terverifikasi dan dapat berkontribusi pada diskusi yang lebih sehat.
Ia juga berharap.
Baca juga: Rakornas Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia, Bamsoet Tegaskan Ekonomi Kuat, Dunia Usaha Aman, Pertahanan Mandiri Jadi Kunci Kedaulatan Nasional | Catatan Politik Bamsoet: Pendidikan Gratis dan Relevansinya Mewujudkan Indonesia Emas 2045 | Catatan Politik Bamsoet; Harapan Pelaku Sektor Riel Setelah Konsolidasi Sektor Moneter dan Fiskal
