Jakarta | US-ASEAN Business Council (US-ABC) menerbitkan sebuah white paper yang memuat rekomendasi untuk mendukung ambisi Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Dokumen ini hadir di tengah upaya pemerintah memperkuat fondasi pertumbuhan, meningkatkan produktivitas, dan memperluas peluang investasi. Rekomendasi di dalamnya dimaksudkan untuk membantu mengidentifikasi langkah yang dapat mendorong potensi ekonomi Indonesia, sekaligus memperkuat kerja sama pemerintah dan dunia usaha. Target 8 persen menjadi konteks penting bagi pembahasan mengenai kebijakan, sektor prioritas, serta kondisi yang diperlukan agar pertumbuhan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat lebih luas.
White paper tersebut disusun sebagai refleksi atas keterlibatan dan kolaborasi US-ABC dengan pemerintah serta pelaku industri di Indonesia. Melalui hubungan yang terjalin dalam berbagai sektor, organisasi ini menghimpun pengalaman mengenai tantangan, peluang, dan kebutuhan yang dihadapi perusahaan maupun pemangku kepentingan. Karena itu, dokumen ini tidak hanya menyajikan pandangan umum mengenai arah perekonomian, tetapi juga merangkum masukan yang muncul dari interaksi langsung dengan pihak-pihak yang memahami dinamika operasional dan kebijakan di lapangan. Pendekatan tersebut membantu menghubungkan aspirasi pertumbuhan nasional dengan isu-isu konkret yang berpengaruh terhadap investasi, daya saing, dan kegiatan usaha.
Landasan penyusunan rekomendasi mencakup kuesioner dan diskusi intensif bersama para anggota US-ABC. Proses ini memberi ruang bagi anggota untuk menyampaikan prioritas, berbagi perspektif lintas industri, serta menilai berbagai peluang dan hambatan secara lebih terarah. Masukan yang terkumpul kemudian digunakan untuk membangun pandangan kolektif, bukan semata-mata mencerminkan pengalaman satu perusahaan atau satu sektor. Dengan demikian, white paper dapat menjadi panduan bagi inisiatif strategis berikutnya, baik dalam dialog kebijakan maupun dalam pengembangan kolaborasi. Dokumen ini diharapkan membantu memusatkan perhatian pada bidang yang memiliki peluang memberi dampak berarti terhadap pertumbuhan. Rekomendasinya juga menyediakan titik awal untuk pembahasan lanjutan pemerintah, industri, dan mitra lainnya, dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi serta kebutuhan Indonesia yang terus berkembang.
Hubungan US-ABC dengan pemerintah Indonesia tercermin dalam intensitas komunikasi yang berlangsung sepanjang 2026. Country Head Indonesia, Bhredipta Socarana, menyampaikan bahwa organisasi tersebut telah mengadakan lebih dari 70 pertemuan dengan pihak pemerintah selama tahun itu. Jumlah ini menggambarkan upaya berkelanjutan untuk menjaga dialog, memahami prioritas kebijakan, serta menyampaikan masukan dari perusahaan-perusahaan anggota. Pertemuan bukan sekadar sarana memperkenalkan pandangan dunia usaha, melainkan juga ruang untuk membahas peluang dan hambatan yang memengaruhi iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi.
Skala keterlibatan tersebut turut terlihat dari agenda terbaru yang disampaikan CEO US-ABC, Ambassador Brian McFeeters. Ia menjelaskan bahwa US-ABC baru saja menggelar 21 pertemuan dengan para menteri dan pejabat tinggi. Di pejabat yang disebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta gubernur Bank Indonesia yang baru. Pertemuan dengan pemangku kebijakan di bidang ekonomi, fiskal, dan moneter memberi kesempatan untuk bertukar pandangan mengenai agenda nasional dan kepentingan perusahaan yang beroperasi di Indonesia.
Keberagaman pejabat yang dijumpai juga menunjukkan bahwa komunikasi US-ABC mencakup lebih dari satu ranah pemerintahan. Isu pertumbuhan, pengelolaan fiskal, stabilitas moneter, investasi, dan kebutuhan sektor usaha dapat saling berkaitan, sehingga dialog lintas lembaga menjadi relevan. Meski demikian, pertemuan tersebut tidak dengan sendirinya berarti bahwa setiap usulan organisasi akan diadopsi. Nilai utamanya terletak pada tersedianya saluran untuk menjelaskan perspektif anggota, mendengar pertimbangan pemerintah, dan mengidentifikasi tindak lanjut yang memungkinkan.
McFeeters memandang rangkaian pertemuan itu sebagai contoh kemitraan operasional US-ABC dan pemerintah Indonesia, sekaligus langkah konkret untuk menindaklanjuti dialog. Pandangan tersebut menekankan pentingnya hubungan yang tidak berhenti pada pernyataan dukungan atau agenda umum. Interaksi yang teratur dapat membantu menghubungkan prioritas pertumbuhan dengan pengalaman praktis pelaku industri, serta memperjelas bidang yang memerlukan pembahasan lanjutan. Dengan komunikasi yang konsisten, kedua pihak memiliki dasar untuk menguji gagasan, menguraikan tantangan, dan membangun pemahaman bersama. Bagi ambisi pertumbuhan ekonomi Indonesia, keterlibatan semacam ini dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga hubungan kerja yang terarah, tanpa menggantikan proses kebijakan resmi atau kewenangan pemerintah dalam menentukan keputusan.
Para pengusaha Amerika Serikat menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen dapat dicapai. Penilaian tersebut disertai syarat bahwa pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas membangun kerja sama yang kuat. Dengan demikian, pencapaian sasaran itu dipandang bukan sebagai tanggung jawab satu pihak saja, melainkan sebagai upaya bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai unsur. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bergerak searah dalam mendukung ambisi pertumbuhan tersebut. Pandangan ini menempatkan kolaborasi sebagai unsur penting dalam membicarakan kelayakan target, sekaligus menunjukkan bahwa dukungan lintas pihak menjadi prasyarat yang ditekankan oleh para pengusaha AS. Penilaian itu berangkat dari pentingnya kerja sama untuk mendorong pertumbuhan.
Socarana mengemukakan bahwa Indonesia pernah mencapai pertumbuhan sebesar 8 persen pada era 1980-an. Ia mengaitkan capaian tersebut dengan lonjakan pasokan minyak pada periode itu. Keterangan historis ini memberikan contoh bahwa angka pertumbuhan 8 persen pernah tercatat dalam perjalanan ekonomi Indonesia, meskipun kondisi yang menyertainya pada masa tersebut berkaitan dengan pasokan minyak. Pernyataan Socarana menyebut hubungan lonjakan pasokan minyak dan pencapaian pertumbuhan itu, tanpa mengubah makna bahwa 8 persen merupakan angka yang pernah dicapai. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari konteks yang disampaikan ketika membahas kemungkinan mencapai target serupa, bukan jaminan bahwa capaian masa lalu akan otomatis terulang dalam keadaan berbeda.
Socarana juga menyampaikan bahwa stabilitas ekonomi berlanjut pada angka 6,9 persen pada era 1990-an, berkat industrialisasi. Dengan demikian, catatan yang ia paparkan mencakup dua periode: pertumbuhan 8 persen pada 1980-an yang dikaitkan dengan lonjakan pasokan minyak, serta stabilitas pada angka 6,9 persen pada 1990-an yang didukung industrialisasi. Kedua keterangan itu menggambarkan pengalaman pertumbuhan yang berbeda menurut periode dan faktor yang disebutkan. Dalam menilai ambisi pertumbuhan saat ini, para pengusaha AS menekankan kerja sama yang kuat pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pelajaran historis tersebut disampaikan sebagai konteks, sementara penilaian bahwa target 8 persen realistis tetap disertai syarat kolaborasi bersama.Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, investasi dipandang sebagai daya ungkit yang paling potensial bagi peningkatan produk domestik bruto (PDB). Perannya dinilai dapat melampaui kontribusi konsumsi domestik maupun aktivitas ekspor-impor, terutama ketika modal baru mendukung perluasan kapasitas produksi dan pengembangan usaha. Karena itu, mendorong investasi bukan sekadar mengundang dana masuk, melainkan menciptakan kondisi agar perusahaan bersedia menjalankan proyek jangka panjang. Investasi yang terealisasi dapat memperkuat kegiatan ekonomi, menambah kapasitas industri, serta mendorong terciptanya nilai tambah di dalam negeri. Potensi tersebut akan lebih besar apabila keputusan bisnis didukung lingkungan yang dapat dipahami dan diperkirakan oleh pelaku usaha.
Untuk menarik investasi, kepercayaan yang tinggi menjadi salah satu prasyarat utama. Kepercayaan itu ditopang oleh kejelasan regulasi, sehingga perusahaan dapat mengetahui aturan yang berlaku, memahami proses perizinan, dan memperhitungkan risiko sebelum mengambil keputusan. Di samping kepastian aturan, kapabilitas juga diperlukan, baik dalam bentuk keterampilan tenaga kerja maupun kemampuan institusi dan industri dalam melaksanakan proyek secara efektif. Faktor lainnya adalah kemitraan strategis yang menghubungkan investor dengan pelaku usaha, pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait.
Baca juga: Rakornas Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia, Bamsoet Tegaskan Ekonomi Kuat, Dunia Usaha Aman, Pertahanan Mandiri Jadi Kunci Kedaulatan Nasional | Pesan Ketua Dewan Ekonomi Nasional : Berikan Keteladanan dan Loyalitas | Menerima Kunjungan Persahatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Maroko
