Jakarta | Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi menyumbang sekitar 40 persen terhadap pertumbuhan ekonomi digital Asia Tenggara. Pernyataan tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu penggerak utama perkembangan ekonomi berbasis teknologi di kawasan. Potensi ini didukung oleh besarnya pasar domestik, meningkatnya penggunaan layanan digital, serta bertambahnya pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi untuk menjangkau konsumen. Meski demikian, angka 40 persen tersebut merupakan proyeksi, bukan capaian yang telah dipastikan. Besarnya kontribusi pada masa mendatang akan bergantung pada kemampuan Indonesia menjaga laju pertumbuhan, memperluas akses digital, dan membangun ekosistem yang memungkinkan berbagai sektor memanfaatkan teknologi secara produktif dan berkelanjutan.
Dalam acara Road to Awards 2026 “Best AI Ecosystem” pada Jumat, 30 Oktober 2026, Nezar menyebut nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai US$365 miliar pada 2030. Pada waktu yang sama, nilai ekonomi digital Asia Tenggara secara keseluruhan diperkirakan mencapai US$1 triliun. Kedua angka tersebut menggambarkan skala peluang yang diperkirakan terbuka bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan. Jika dibandingkan secara sederhana, proyeksi Indonesia setara dengan porsi besar dari nilai regional tersebut. Namun, perbandingan itu tidak dengan sendirinya membuktikan besaran kontribusi terhadap pertumbuhan, sebab nilai ekonomi dan pertumbuhan merupakan ukuran yang berbeda. Karena itu, angka 40 persen perlu dipahami sebagai perkiraan mengenai potensi peran Indonesia dalam ekspansi kawasan.
Proyeksi tersebut memberikan gambaran arah, sekaligus menjadi acuan untuk menilai kesiapan ekosistem digital nasional. Untuk merealisasikan peluangnya, Indonesia perlu memperkuat infrastruktur konektivitas, meningkatkan keterampilan digital, mendorong inovasi, serta memastikan pemanfaatan kecerdasan buatan dan teknologi lain berlangsung secara bertanggung jawab. Dukungan terhadap usaha rintisan dan transformasi digital perusahaan juga dapat membantu memperluas nilai ekonomi yang tercipta, termasuk di luar pusat-pusat bisnis utama. Pada saat yang sama, kepastian regulasi, keamanan data, dan akses yang inklusif menjadi faktor penting agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Dengan demikian, proyeksi US$365 miliar dan potensi kontribusi 40 persen bukan hasil yang otomatis tercapai, melainkan sasaran yang bergantung pada kebijakan, investasi, dan kolaborasi berkelanjutan.
Untuk mengubah besarnya potensi ekonomi digital menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan, pemerintah menyiapkan dukungan yang mencakup pembangunan infrastruktur dan penguatan kolaborasi. Infrastruktur menjadi landasan agar kegiatan digital dapat berkembang dan menjangkau lebih banyak pelaku maupun pengguna. Tanpa dukungan dasar yang memadai, peluang dari meningkatnya penggunaan teknologi berisiko tidak tersebar secara merata. Karena itu, kesiapan infrastruktur perlu dipandang sebagai bagian penting dari upaya memperluas aktivitas ekonomi digital, bukan sekadar pelengkap. Langkah ini juga dapat membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan berbagai inovasi dan layanan digital bertumbuh, sekaligus memperkuat kemampuan Indonesia untuk mengambil bagian dalam perkembangan ekonomi digital Asia Tenggara.
Selain pembangunan infrastruktur, kolaborasi dibutuhkan untuk membentuk ekosistem ekonomi digital yang saling terhubung. Pengembangan ekosistem tidak hanya bertumpu pada satu pihak, tetapi memerlukan keterlibatan dan kerja bersama berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi dapat mendukung pemanfaatan teknologi, pertukaran pengetahuan, serta penciptaan lingkungan yang mendorong kegiatan digital. Dalam konteks ini, upaya pemerintah diarahkan untuk membantu membangun fondasi ekosistem yang mampu menopang potensi tersebut. Keterhubungan infrastruktur dan kerja sama menjadi penting: infrastruktur menyediakan dasar bagi aktivitas digital, sementara kolaborasi membantu mempertemukan kebutuhan, kemampuan, dan peluang di dalam ekosistem. Keduanya menjadi bagian dari persiapan untuk mendukung pertumbuhan yang lebih luas.
Namun, penguatan ekosistem juga perlu disertai kesiapan menghadapi perubahan teknologi, termasuk adopsi kecerdasan buatan. Ketersediaan talenta menjadi kebutuhan agar teknologi dapat dipahami dan dimanfaatkan secara tepat. Pada saat yang sama, perangkat regulasi diperlukan untuk memitigasi risiko yang dapat muncul seiring penggunaan kecerdasan buatan. Kesiapan tersebut membantu memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya. Pemerintah, dengan demikian, perlu menyiapkan dukungan yang seimbang: membangun infrastruktur, mendorong kolaborasi, memperhatikan kebutuhan talenta, serta menyiapkan aturan untuk mengelola risiko. Pendekatan ini dapat menjadi dasar bagi ekosistem ekonomi digital yang lebih siap, sehingga potensi Indonesia dapat dikembangkan secara bertanggung jawab di tengah pertumbuhan kawasan.
Dalam membahas pemanfaatan kecerdasan buatan di sektor finansial, Nezar menekankan pentingnya menetapkan batas yang jelas dukungan teknologi dan kewenangan mengambil keputusan. AI dapat membantu mengolah data, mengenali pola, atau menyediakan bahan analisis bagi pihak yang bertanggung jawab. Namun, menurut pandangannya, sistem tersebut tidak seharusnya ditempatkan sebagai pengambil keputusan akhir dalam layanan keuangan. Penegasan ini bukan berarti seluruh penggunaan AI di bidang finansial perlu dihentikan. Intinya adalah menjaga agar keputusan yang berdampak pada nasabah, lembaga, dan stabilitas sistem tetap berada dalam kendali manusia, dengan pemahaman memadai atas konteks dan konsekuensinya.
Alasan utama yang disampaikan Nezar berkaitan dengan risiko kesalahan dalam keputusan berbasis AI. Sistem dapat menghasilkan penilaian yang keliru, dan dampaknya menjadi lebih serius apabila AI diberi kewenangan untuk menetapkan keputusan secara langsung. Kesalahan yang dibuat pada satu proses dapat memengaruhi pihak lain, lalu merambat melalui hubungan pengguna, penyedia layanan, dan lembaga keuangan. Dalam situasi demikian, persoalannya bukan hanya ketidakakuratan pada satu hasil analisis, melainkan kemungkinan munculnya gangguan yang lebih luas. Nezar mengingatkan bahwa keputusan otomatis yang salah berpotensi menimbulkan kekacauan sistemis, terutama bila prosesnya berlangsung dalam skala besar dan tanpa pemeriksaan manusia yang memadai.
Karena itu, pandangan tersebut mengarah pada penerapan AI secara bertanggung jawab, bukan penolakan menyeluruh terhadap teknologi. AI tetap dapat digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung analisis, selama pembagian tanggung jawabnya jelas. Manusia perlu memiliki peran untuk meninjau rekomendasi, memahami dasar keputusan, serta melakukan intervensi ketika hasil sistem tidak sesuai dengan keadaan. Pengawasan juga penting agar kesalahan dapat dikenali sebelum berkembang menjadi dampak yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, manfaat teknologi tetap dapat dimanfaatkan tanpa menyerahkan sepenuhnya keputusan finansial kepada mesin. Batas peran tersebut menjadi perhatian penting seiring berkembangnya pemanfaatan AI dalam layanan keuangan di Indonesia.
Perkembangan ekonomi digital turut mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan di berbagai bidang, termasuk kesehatan. Namun, kemampuan teknologi untuk mengolah informasi tidak serta-merta menjadikannya pengganti tenaga kesehatan dalam menetapkan diagnosis. Hasil yang diberikan sistem AI perlu dipahami sebagai dukungan, bukan keputusan akhir yang berdiri sendiri. Penilaian klinis tetap memerlukan tenaga kesehatan yang dapat mempertimbangkan informasi secara menyeluruh dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Pembedaan bantuan teknologi dan kewenangan profesional ini penting agar manfaat inovasi tidak menutupi keterbatasan sistem. Dalam konteks diagnosis, penggunaan AI harus ditempatkan secara hati-hati, dengan keputusan tetap melibatkan tenaga kesehatan yang kompeten.
Risiko muncul ketika keluaran AI diperlakukan sebagai kepastian, padahal sistem dapat keliru. Kesalahan pada proses diagnosis berpotensi memengaruhi keputusan berikutnya, sehingga dampaknya tidak berhenti pada masalah teknis. Karena itu, kecepatan atau kemampuan sistem memproses data tidak cukup untuk menjadi alasan menyerahkan kewenangan mengambil keputusan sepenuhnya kepada mesin. Pengawasan dan penilaian manusia tetap diperlukan untuk membaca hasil secara kritis serta menentukan langkah yang sesuai. Pendekatan ini menempatkan AI sebagai alat bantu yang dapat mendukung pekerjaan, tanpa menghilangkan peran profesional kesehatan. Pemahaman mengenai batas kemampuan teknologi menjadi bagian penting dari penggunaan yang bertanggung jawab.
Perhatian Nezar terhadap risiko adopsi AI relevan dengan isu tersebut.
Baca juga: Dedy Luqman Hakim: Sisa Kuota Bukan Sekadar Angka Digital, Ada Hak Ekonomi Konsumen di Dalamnya | Pesan Ketua Dewan Ekonomi Nasional : Berikan Keteladanan dan Loyalitas | Menerima Kunjungan Persahatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Maroko
