Jakarta | PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) akan diselenggarakan pada Rabu, 28 Oktober 2026. Penjadwalan ini menjadi perkembangan terbaru dalam agenda persiapan demutualisasi bursa. Rapat tersebut sebelumnya direncanakan berlangsung pada 15 September 2026, tetapi kemudian ditunda karena peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur demutualisasi belum diterbitkan. Dengan jadwal baru itu, BEI akan menyelenggarakan RUPSLB lebih dari sebulan setelah tanggal yang semula direncanakan.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik sebelumnya menjelaskan pada 15 September bahwa pelaksanaan rapat masih menunggu terbitnya Peraturan OJK (POJK) mengenai demutualisasi. Ia menyatakan, pihak bursa akan mempelajari aturan tersebut setelah diterbitkan. Keterangan itu menjelaskan alasan penundaan RUPSLB: BEI perlu terlebih dahulu memperoleh dan mencermati ketentuan yang menjadi dasar dalam proses demutualisasi. Karena aturan belum tersedia pada saat jadwal awal, rapat tidak dilaksanakan sesuai rencana pada 15 September.
Demutualisasi merupakan perubahan penting terkait struktur dan status suatu bursa, sehingga ketentuan yang mengaturnya menjadi rujukan bagi langkah-langkah berikutnya. Dalam konteks BEI, penerbitan POJK menjadi perhatian karena jadwal RUPSLB berkaitan dengan persiapan proses tersebut. Setelah peraturan terbit, BEI menyatakan akan mempelajarinya sebelum melanjutkan agenda. Namun, informasi mengenai tanggal baru ini hanya memastikan rencana penyelenggaraan RUPSLB pada 28 Oktober 2026; rincian keputusan rapat maupun tahapan lanjutan demutualisasi belum dapat disimpulkan dari pengumuman jadwal tersebut.
Perubahan tanggal menunjukkan bahwa agenda perusahaan menyesuaikan diri dengan kesiapan kerangka regulasi. Bagi pemegang saham dan pihak yang mengikuti perkembangan bursa, jadwal 28 Oktober menjadi tanggal penting untuk memantau kelanjutan pembahasan. Sampai aturan OJK terbit dan dipelajari, proses persiapan masih berjalan. Dengan demikian, RUPSLB yang dijadwalkan pada akhir Oktober akan berlangsung setelah masa penantian terhadap POJK yang sebelumnya membuat agenda pada pertengahan September tertunda. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada ketentuan yang diterbitkan serta pembahasan resmi dalam rapat tersebut.
Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan bagian dari mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Melalui perubahan tersebut, kepemilikan bursa berpotensi tidak lagi terbatas pada anggota bursa. Pengaturan ini membuka ruang bagi lembaga negara tertentu untuk menjadi pemegang saham, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan struktur kelembagaan pasar modal. Meski demikian, proses persiapan masih berlangsung, sehingga rincian pelaksanaan dan susunan kepemilikan belum dapat diperlakukan sebagai keputusan yang telah ditetapkan.
Sejumlah lembaga negara yang dimungkinkan masuk sebagai pemegang saham mencakup Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Untuk Danantara, rencana keterlibatan masih berada pada tahap komunikasi dan koordinasi dengan BEI serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tahap tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai partisipasi lembaga dan bentuk investasinya masih perlu diselaraskan dengan pihak-pihak terkait. Karena itu, kemungkinan calon pemegang saham belum berarti transaksi atau kepemilikan telah terealisasi.
Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer BPI Danantara, menyampaikan bahwa Danantara telah memberikan arahan kepada Danantara Investment Management untuk melaksanakan investasi terkait demutualisasi BEI. Pernyataan itu menjadi gambaran adanya langkah awal dari sisi Danantara, tetapi tidak dengan sendirinya memastikan besaran dana, waktu investasi, ataupun porsi saham yang akan dimiliki. Informasi yang beredar menyebut kemungkinan porsi kepemilikan Danantara dapat berada di atas 5%. Angka tersebut perlu dipahami sebagai kabar mengenai kemungkinan yang disebut dalam sumber, bukan keputusan final atau komitmen kepemilikan yang telah diumumkan secara resmi.
Selanjutnya, perkembangan proses akan bergantung pada hasil koordinasi dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan mandat P2SK. BEI dan OJK memiliki peran penting dalam pembahasan teknis, sementara lembaga yang dipertimbangkan sebagai investor perlu menentukan langkah sesuai kewenangannya. Dengan demikian, arah demutualisasi dan kemungkinan keterlibatan Danantara masih terbuka untuk dibahas. Publik sebaiknya membedakan mandat undang-undang, komunikasi awal, dan keputusan investasi final sampai terdapat pengumuman resmi yang menjelaskan struktur, persentase, serta tahapan realisasinya.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menilai proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) masih membutuhkan waktu. Perubahan bentuk kepemilikan dan tata kelola tersebut belum dapat segera memasuki tahap berikutnya karena sejumlah infrastruktur bursa dinilai belum siap. Dengan demikian, agenda demutualisasi tidak hanya berkaitan dengan keputusan korporasi, tetapi juga memerlukan penyesuaian menyeluruh terhadap perangkat aturan dan kesiapan operasional.
Hasan menyampaikan bahwa BEI saat ini sedang mengidentifikasi peraturan internal yang perlu diubah. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan ketentuan yang berlaku dapat mendukung struktur kepemilikan yang lebih terbuka, apabila bursa beralih dari model yang dimiliki para anggotanya. Identifikasi dilakukan terhadap aturan dan dokumen kelembagaan yang berpotensi menjadi kendala, sehingga perubahan dapat dirumuskan secara terarah sebelum proses persiapan lanjutan dilakukan.
Menurut Hasan, aturan dan anggaran dasar BEI saat ini masih mencerminkan karakter bursa mutual. Dalam model tersebut, pemegang saham dibatasi hanya bagi anggota bursa. Selain pembatasan kepemilikan itu, terdapat pula ketentuan yang tidak menyediakan ruang bagi pembagian dividen. Ketentuan tersebut sesuai dengan kerangka mutual yang telah berlaku, tetapi perlu ditinjau apabila BEI hendak membuka kemungkinan kepemilikan kepada pihak di luar keanggotaan.
Oleh sebab itu, perubahan anggaran dasar dan sejumlah peraturan internal menjadi pekerjaan penting yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Penyesuaian harus memberi landasan tata kelola yang jelas serta mengatur kepemilikan dan hak pemegang saham sesuai dengan model baru yang direncanakan. Kesiapan infrastruktur bursa juga perlu dipastikan agar kebijakan yang telah diubah dapat diterapkan secara konsisten, bukan hanya tertulis dalam dokumen kelembagaan.
Hasan menegaskan bahwa tahap persiapan awal untuk menawarkan saham kepada pihak nonanggota belum dapat dimulai sebelum prasyarat tersebut dipenuhi. Urutannya, BEI perlu menuntaskan penelaahan dan perubahan aturan, termasuk anggaran dasar, sekaligus membenahi kesiapan infrastrukturnya. Pandangan OJK ini menunjukkan bahwa demutualisasi merupakan proses bertahap dengan pekerjaan mendasar yang masih berjalan. Karena itu, jadwal pelaksanaannya bergantung pada penyelesaian berbagai penyesuaian tersebut, bukan semata-mata pada rencana untuk memperluas basis pemegang saham.Hasan menjelaskan bahwa penawaran saham kepada pihak di luar anggota bursa belum dapat dilakukan sebelum sejumlah tahapan internal diselesaikan. BEI perlu membenahi aturan internal dan anggaran dasar, kemudian menuntaskan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setelah persyaratan tersebut terpenuhi dan keputusan rapat terlaksana, bursa dapat mulai memasuki tahap persiapan awal untuk menawarkan saham kepada calon investor nonanggota. Dengan demikian, agenda RUPS dan perubahan tata kelola bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari landasan yang diperlukan sebelum proses penawaran bergerak lebih jauh.
Calon pihak yang dapat menerima penawaran mencakup Danantara, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, maupun badan hukum Indonesia lainnya. Pihak-pihak tersebut dapat dipertimbangkan sebagai mitra atau investor strategis, sesuai kebutuhan dan rancangan transaksi BEI. Pada tahap awal, bursa perlu menyiapkan rencana penawaran, termasuk pihak yang akan dihubungi serta bentuk dan cakupan saham yang ditawarkan. Setelah penawaran disampaikan, calon investor yang berminat dapat memberikan respons. Respons itu menjadi dasar untuk melanjutkan pembicaraan, tetapi belum dengan sendirinya berarti kesepakatan investasi telah tercapai.
Jika terdapat minat, proses berikutnya mencakup negosiasi mengenai valuasi BEI dan harga saham. Tahap tersebut dapat melibatkan pembahasan lebih lanjut bursa dan pihak yang berminat, sebelum rincian transaksi ditetapkan.
Baca juga: Antusias Warga Ramaikan Turnamen Orado Dalam Rangka HUT TNI Yang Digelar Kodim 0906/Kkr
