Jakarta | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta holding BUMN pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), atau ID Food, bersama Perum Bulog segera menyerap telur dari peternak lokal. Permintaan tersebut disampaikan setelah Amran bertemu dengan para peternak di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Selasa, 27 Oktober 2026. Pertemuan itu menjadi ruang bagi peternak untuk menyampaikan keluhan mengenai kondisi harga telur yang dinilai belum memadai di tingkat produsen.
Amran menyebut nilai pembelian telur yang direncanakan mencapai Rp30 miliar. Penyerapan tersebut ditujukan sebagai langkah darurat untuk membantu mengangkat harga telur di tingkat peternak, terutama ketika harga jual belum memberikan dukungan yang cukup bagi usaha mereka. Dengan melibatkan Bulog dan ID Food, pemerintah berharap telur dari peternak lokal dapat segera terserap sehingga tekanan terhadap harga di tingkat produsen dapat dikurangi.
Menurut Amran, kedua badan usaha pangan itu sanggup menjalankan penyerapan. Ia meminta Bulog dan ID Food mulai bergerak saat itu juga, agar arahan tersebut tidak berhenti sebagai rencana dan bantuan dapat segera dirasakan peternak. Langkah cepat dipandang penting untuk merespons keluhan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, sekaligus memberi kepastian bahwa pemerintah menindaklanjuti persoalan harga melalui keterlibatan lembaga pangan milik negara.
Penyerapan senilai Rp30 miliar ini menjadi bentuk intervensi langsung terhadap pasar, dengan sasaran utama membantu menjaga keberlangsungan usaha peternak lokal. Pelaksanaannya akan bergantung pada koordinasi Kementerian Pertanian, Bulog, ID Food, serta para peternak sebagai pemasok. Instruksi agar kedua perusahaan segera memulai kegiatan menunjukkan bahwa pemerintah menganggap persoalan harga membutuhkan respons segera. Bagi peternak, pembelian oleh lembaga negara diharapkan dapat membuka saluran penjualan tambahan dan membantu mendorong harga ke tingkat yang lebih baik, meski dampak akhirnya akan ditentukan oleh pelaksanaan serta jangkauan penyerapan di lapangan.
Peternak menyampaikan keluhan mengenai harga telur yang mereka terima saat menjual hasil produksinya. Telur disebut dilepas pada kisaran Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Angka tersebut menjadi perhatian karena berada di bawah harga acuan pembelian (HAP) yang tercantum sebesar Rp26.500 per kilogram. Dengan demikian, terdapat selisih harga jual yang dilaporkan peternak dan acuan pembelian tersebut. Keluhan ini menggambarkan posisi harga di tingkat peternak sebagaimana disampaikan dalam pembahasan mengenai serapan telur.
Perbandingan dengan HAP menunjukkan bahwa harga Rp20.000–Rp22.000 per kilogram belum mencapai angka acuan Rp26.500 per kilogram. HAP berfungsi sebagai angka pembanding dalam melihat harga yang disebut diterima peternak, bukan sebagai harga jual yang dinyatakan telah berlaku di setiap transaksi. Karena itu, penyebutan kisaran harga peternak dan HAP perlu dipahami sebagai dua informasi berbeda: yang pertama merupakan kisaran harga yang dikeluhkan, sedangkan yang kedua adalah harga acuan pembelian. Keduanya menunjukkan jarak harga yang menjadi pokok perhatian dalam isu ini.
Pemerintah menyebut pembelian telur secara massal oleh BUMN sebagai salah satu instrumen stabilisasi harga. Langkah tersebut dikaitkan dengan upaya menahan harga di tingkat peternak, sementara nilai serapan yang dibahas mencapai Rp30 miliar. Pembelian massal itu merupakan salah satu instrumen yang disebut pemerintah, bukan satu-satunya informasi untuk menggambarkan situasi harga. Dalam konteks keluhan peternak, kisaran harga Rp20.000–Rp22.000 per kilogram dapat dibandingkan dengan HAP Rp26.500 per kilogram, sedangkan serapan oleh BUMN menunjukkan bentuk intervensi yang disampaikan pemerintah. Uraian ini menempatkan keluhan harga, angka acuan, dan instrumen pembelian sebagai unsur utama tanpa menambahkan keterangan lain mengenai sebab maupun dampaknya.
Selain mendorong badan usaha milik negara menyerap telur, pemerintah juga melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai jalur yang dapat membantu menyalurkan produksi peternak. Program tersebut membutuhkan pasokan bahan pangan secara berkelanjutan, sehingga telur berpotensi menjadi salah satu komoditas yang terserap melalui penyediaan makanan bagi para penerima manfaat. Pemanfaatan jalur ini diharapkan dapat mendukung permintaan sekaligus mengurangi tekanan ketika produksi telur melimpah.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan telah membicarakan kemungkinan penyerapan telur melalui MBG dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Pembahasan itu berkaitan dengan upaya mempertemukan kebutuhan program dengan pasokan dari peternak. Dengan koordinasi antarlembaga, kebutuhan bahan pangan untuk MBG dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari perencanaan penyaluran hasil produksi. Namun, pelaksanaannya memerlukan pengaturan pasokan, mutu, dan distribusi agar manfaatnya dapat menjangkau peternak secara efektif.
Di luar jalur penyerapan, pemerintah memandang penguatan ekosistem peternakan sebagai bagian penting dari penanganan persoalan harga. Perhatian tidak hanya diarahkan pada produksi telur, tetapi juga pada mata rantai yang mendukung kegiatan usaha, mulai dari ketersediaan pakan hingga keberlangsungan peternakan. Pakan merupakan salah satu unsur biaya utama, sementara kondisi usaha di tingkat peternak turut menentukan kesinambungan pasokan. Karena itu, perbaikan ekosistem perlu dilakukan secara menyeluruh agar langkah penyerapan tidak berdiri sendiri.
Amran juga menyebut pembangunan pabrik pengolahan telur menjadi tepung telur sebagai solusi jangka panjang. Produk olahan tersebut dapat memperluas pilihan pemanfaatan telur dan membuka cara penyimpanan serta penggunaan yang berbeda dari telur segar. Kehadiran fasilitas pengolahan berpotensi membantu menampung produksi ketika pasokan sedang tinggi, sekaligus menyediakan bahan baku untuk kebutuhan pangan dan industri. Meski demikian, keberhasilannya bergantung pada kesiapan investasi, ketersediaan bahan baku, teknologi, serta pasar. Kombinasi penyerapan melalui BUMN dan MBG, penguatan pakan dan peternakan, serta pengolahan menjadi tepung telur menjadi pendekatan yang menyasar kebutuhan segera maupun ketahanan usaha dalam jangka panjang.
Pemerintah merencanakan pembangunan tiga pabrik pengolahan tepung telur mulai 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat industri peternakan ayam petelur. Menurut Amran, fasilitas tersebut diharapkan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor tepung telur sekaligus menjadi saluran untuk menyerap kelebihan produksi dari peternak. Dengan adanya industri pengolahan, telur yang tidak terserap pasar segar dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dan disimpan lebih lama. Langkah ini juga ditujukan untuk membantu menjaga keseimbangan pasokan serta mendukung kestabilan harga di tingkat peternak.
Rencana pembangunan itu telah dibahas Amran bersama Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria dan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Pembahasan tersebut akan ditindaklanjuti melalui studi kelayakan untuk menilai kebutuhan lokasi, kapasitas, pembiayaan, serta bentuk pengelolaan masing-masing fasilitas. Perkiraan investasi awal mencapai sekitar Rp200 miliar untuk satu pabrik. Nilainya dapat meningkat menjadi Rp250 miliar apabila fasilitas juga mencakup pengolahan daging. Angka tersebut masih menjadi perkiraan dan akan dikaji lebih lanjut dalam tahap persiapan, termasuk melalui penilaian terhadap rancangan fasilitas dan kebutuhan operasional.
Amran menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas ditargetkan dimulai pada tahun berikutnya dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun, atau paling lama dua tahun. Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung investasi dan pelaksanaan proyek. Meski demikian, ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memperkuat industri pengolahan tersebut, agar fasilitas dapat mendukung kepentingan peternak dan ketahanan pasokan. Setelah pabrik berdiri, pemerintah berencana menghentikan impor tepung telur, sebagaimana dinyatakan Amran. Rencana itu menempatkan pembangunan pabrik sebagai bagian dari upaya membangun kapasitas pengolahan dalam negeri, sekaligus menciptakan pasar tambahan bagi produksi telur lokal.
Baca juga: Atlet Taekwondo TNI Raih Medali Perak Kategori Poomsae Tingkat Dunia di Korea Selatan | Bukan Sekadar Jalan Santai, 10 Ribu Peserta Satukan Langkah di HUT TNI | Ukir Prestasi Tingkat Nasional, Dandim Bojonegoro Raih Juara III Dansatgas Terbaik TMMD 129
