Jakarta | Perkembangan perkara gugatan wanprestasi yang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan bahwa Ruben Onsu belum menyepakati proposal perdamaian yang diajukan Sarwendah. Sikap tersebut berarti pembahasan damai belum menghasilkan kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa pada tahap ini. Sarwendah disebut menawarkan penyerahan sebuah vila sebagai bagian dari upaya penyelesaian perkara. Namun, tawaran itu belum menjadi dasar bagi Ruben untuk menyetujui perdamaian, sebab pihaknya masih menilai apakah pengalihan aset tersebut memberikan manfaat yang jelas bagi kliennya. Dengan demikian, statusnya bukan penolakan final, melainkan belum adanya persetujuan setelah proposal itu dipertimbangkan.
Alasan yang disampaikan terkait proposal tersebut adalah pihak Ruben belum melihat sisi yang menguntungkan dari penyerahan vila. Dalam penyelesaian sengketa, bentuk kompensasi atau pengalihan aset perlu dinilai berdasarkan manfaatnya bagi pihak yang menerima, bukan semata-mata berdasarkan nilai atau jenis aset yang ditawarkan. Sejauh informasi yang disampaikan, belum ada penjelasan bahwa Ruben telah menerima vila, menyetujui pengalihannya, atau menetapkan keputusan akhir atas tawaran Sarwendah. Karena itu, tawaran tersebut masih berada dalam tahap pertimbangan. Pihak Ruben disebut belum menemukan keuntungan yang dapat diperoleh kliennya apabila proposal itu disepakati. Penilaian tersebut menjadi alasan mengapa persetujuan belum diberikan, sekaligus menegaskan bahwa keberadaan tawaran damai belum otomatis menyelesaikan gugatan wanprestasi yang sedang berjalan.
Perbedaan penilaian mengenai manfaat vila menjadi hal penting dalam proses mencari jalan damai. Agar sebuah proposal dapat diterima, para pihak perlu melihat apakah bentuk penyelesaian yang ditawarkan sesuai dengan kepentingan masing-masing dan dapat menjawab pokok persoalan dalam gugatan. Dalam kasus ini, informasi yang tersedia hanya menyebutkan bahwa Sarwendah menawarkan penyerahan vila dan Ruben belum bersedia menyepakatinya karena belum melihat keuntungan bagi kliennya. Belum ada keterangan bahwa negosiasi telah ditutup atau bahwa tawaran itu tidak mungkin dibahas kembali. Perkembangan berikutnya bergantung pada penilaian pihak Ruben serta kemungkinan adanya pembahasan lanjutan mengenai syarat penyelesaian. Untuk saat ini, perkara tetap berjalan dengan status proposal perdamaian yang belum disepakati.
Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menjelaskan bahwa pihaknya telah menelaah proposal perdamaian yang diajukan Sarwendah terkait gugatan wanprestasi. Penelaahan itu dilakukan untuk memahami isi tawaran secara menyeluruh, termasuk bentuk penyelesaian yang disampaikan dan konsekuensinya bagi kedua pihak. Karena itu, menurut Minola, sikap Ruben tidak dapat dinilai hanya dari adanya proposal atau disebut sebagai penolakan tanpa mempertimbangkan substansi yang tertulis di dalamnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam tawaran tersebut adalah penyerahan sebuah vila. Namun, sampai Minola memberikan keterangan, ia belum melihat manfaat yang dapat diperoleh Ruben dari skema itu. Ia menyampaikan bahwa proposal tersebut memang sudah dipelajari, tetapi isi yang berkaitan dengan penyerahan vila belum menunjukkan keuntungan atau penyelesaian yang jelas bagi kliennya. Pernyataan itu menggambarkan pertimbangan pihak Ruben pada saat tersebut, bukan keterangan bahwa pembahasan telah berakhir atau bahwa seluruh kemungkinan perdamaian tertutup.
Menurut Minola, sebuah tawaran damai perlu dinilai berdasarkan hal-hal yang benar-benar diatur di dalamnya, bukan semata-mata karena ada aset yang disebutkan. Bentuk penyerahan, nilai, hubungan tawaran dengan pokok sengketa, serta kepastian pelaksanaannya dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam menilai apakah proposal memberikan jalan keluar yang seimbang. Dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media, ia tidak menyatakan bahwa vila itu sama sekali tidak bernilai, melainkan menegaskan bahwa manfaatnya bagi Ruben belum terlihat dari proposal yang telah ditelaah.
Minola menyampaikan penjelasan tersebut ketika ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Senin, 26 Oktober 2026. Dengan demikian, alasan yang disampaikan pihak kuasa hukum berpusat pada hasil penelaahan atas isi tawaran, khususnya belum tampaknya manfaat penyerahan vila bagi Ruben. Sikap itu menjelaskan mengapa tawaran tersebut belum diterima pada saat keterangan diberikan, tanpa menambahkan rincian mengenai keputusan lanjutan yang belum disampaikan secara terbuka. Perkembangan selanjutnya bergantung pada komunikasi dan kesepakatan para pihak, serta ketentuan yang mungkin dibahas dalam proses penyelesaian sengketa.Alasan Ruben Onsu belum menerima tawaran damai Sarwendah, sebagaimana disampaikan melalui kuasa hukumnya, berkaitan dengan sikapnya untuk kembali berpegang pada kesepakatan pembagian harta bersama yang telah disahkan melalui Akta 39. Dengan merujuk pada kesepakatan tersebut, pihak Ruben menempatkan dokumen itu sebagai acuan dalam menyikapi perkara gugatan wanprestasi yang sedang menjadi perhatian publik.
Posisi ini perlu dipahami sebagai keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum Ruben, bukan sebagai putusan pengadilan mengenai tawaran damai. Pernyataan tersebut juga tidak menunjukkan adanya kesepakatan baru Ruben dan Sarwendah. Yang disampaikan adalah bahwa Ruben memilih kembali bertumpu pada pengaturan yang telah disahkan melalui Akta 39, alih-alih menjadikan tawaran damai sebagai dasar baru dalam pembicaraan mereka.
Pembedaan itu penting agar sikap Ruben tidak ditafsirkan melampaui keterangan yang tersedia. Belum diterimanya tawaran damai tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh pertimbangan hukum dalam perkara, dan tidak pula menjadi bukti bahwa pengadilan telah menetapkan hasil tertentu. Informasi yang disampaikan kuasa hukum terbatas pada pilihan Ruben untuk berpegang pada kesepakatan yang sudah ada. Karena itu, penjelasan tentang alasan tersebut sebaiknya tetap dikaitkan dengan posisi pihak Ruben, bukan dianggap sebagai kesimpulan resmi dari proses persidangan.
Akta 39 menjadi rujukan yang disebut dalam penjelasan itu karena kesepakatan pembagian harta bersama telah disahkan melalui akta tersebut. Namun, tanpa keterangan tambahan dari sumber, isi maupun rincian pembagian tidak perlu diasumsikan atau ditambahkan. Fokusnya adalah pada sikap Ruben terhadap kesepakatan yang telah disahkan, bukan pada uraian mengenai aset atau ketentuan tertentu di dalamnya. Dengan demikian, pembaca dapat membedakan sikap yang disampaikan melalui kuasa hukum, dokumen kesepakatan yang dirujuk, dan keputusan pengadilan yang mungkin muncul dalam proses hukum. Hingga ada penjelasan resmi lain, alasan tersebut sebaiknya dipahami sebatas pernyataan pihak Ruben dalam perkara ini, tanpa menganggapnya sebagai kesepakatan baru ataupun putusan yang telah dijatuhkan.
Dalam menjelaskan alasan Ruben Onsu belum menerima tawaran damai Sarwendah, Minola menyoroti ketentuan dalam Akta 39 mengenai kewajiban mencicil utang. Poin yang menjadi perhatian Ruben adalah bahwa tanggung jawab untuk membayar cicilan sampai utang dinyatakan lunas tidak dibebankan kepada satu pihak saja. Menurut penjelasan tersebut, kesepakatan itu menempatkan kewajiban pembayaran sebagai tanggung jawab bersama kedua belah pihak.
Dengan demikian, persoalan yang dipandang penting bukan semata-mata adanya cicilan atau rencana pelunasan, melainkan bagaimana kewajiban dalam akta itu dipahami dan dijalankan oleh masing-masing pihak. Akta 39, sebagaimana diterangkan Minola, memuat tanggung jawab kedua belah pihak untuk mencicil utang hingga lunas. Ruben memperhatikan rumusan tersebut ketika menilai proposal perdamaian yang diajukan. Penjelasan ini menempatkan isi kesepakatan sebagai salah satu pertimbangan dalam sikapnya, bukan sebagai pernyataan mengenai seluruh pokok perkara.
Penekanan pada tanggung jawab bersama juga menjelaskan mengapa proposal perdamaian belum serta-merta diterima. Dalam pandangan yang disampaikan Minola, penyelesaian perlu memperhatikan kewajiban yang telah disepakati dalam Akta 39, termasuk bahwa pembayaran cicilan sampai lunas merupakan beban dan tanggung jawab kedua pihak. Karena itu, pembahasan mengenai perdamaian berkaitan dengan kesesuaian tawaran tersebut terhadap pemahaman atas kewajiban dalam akta. Minola menjelaskan poin ini sebagai bagian dari alasan di balik sikap Ruben, tanpa menyatakan bahwa salah satu pihak telah memenuhi atau mengabaikan kewajibannya.
Baca juga: Uang Tak Kembali, Apakah Otomatis Penipuan? Praktisi Hukum Dedy Luqman Hakim Bedah Batas Wanprestasi dan Pidana | Menerima Kunjungan Persahatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Maroko | Menerima Ketum PERIKLINDO Jenderal Moeldoko Bamsoet Dorong Indonesia Jadi Basis Industri Kendaraan Listrik Dunia
