Medan | Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) mendorong humas pemerintah daerah mengubah pola komunikasi yang selama ini cenderung berjalan satu arah. Humas tidak cukup hanya menyampaikan informasi atau mengumumkan keputusan pemerintah, tetapi juga perlu membuka ruang untuk mendengar aspirasi, pertanyaan, dan kritik masyarakat. Pendekatan tersebut disampaikan Plt. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom, Hariqo Wibawa Satria, dalam workshop penguatan komunikasi kehumasan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara di Medan, Jumat (23/10).
Menurut Hariqo, komunikasi yang efektif mengharuskan pemerintah hadir dalam percakapan publik, bukan sekadar menjadi sumber informasi. Masukan warga dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan di lapangan sekaligus mengenali hal-hal yang belum terjawab melalui kebijakan atau layanan. Karena itu, humas daerah perlu membangun saluran komunikasi yang memungkinkan warga menyampaikan pendapat dan memperoleh penjelasan. Mendengar tidak berarti pemerintah harus menerima setiap usulan tanpa pertimbangan, melainkan memastikan suara masyarakat menjadi bagian dari proses memahami persoalan dan menerangkan keputusan.
Hariqo juga menekankan bahwa perubahan paradigma pemerintah perlu dijelaskan kepada masyarakat. Peralihan dari pendekatan ekonomi yang berpusat pada segelintir pihak menuju kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak merupakan perubahan mendasar. Namun, gagasan tersebut tidak akan dipahami hanya melalui pengumuman hasil atau angka capaian. Pemerintah perlu menjelaskan alasan suatu kebijakan dibuat, kelompok yang hendak dilayani, serta tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat hubungan arah kebijakan dan kepentingan publik, sekalipun manfaatnya belum langsung terlihat.
Penjelasan mengenai tujuan kebijakan juga membantu membangun konteks ketika pemerintah menghadapi kritik atau perbedaan pandangan. Humas daerah dapat menyampaikan informasi secara jernih, menjawab pertanyaan berdasarkan fakta, dan mengakui apabila suatu persoalan masih memerlukan tindak lanjut. Sikap terbuka seperti ini membuat komunikasi lebih dari sekadar penyebaran pesan: ia menjadi proses timbal balik pemerintah dan warga. Dengan mendengarkan sekaligus menerangkan arah kebijakan, humas dapat mendukung pemahaman publik dan menjaga hubungan yang lebih responsif serta akuntabel.
Hariqo memandang masukan dan kritik warga bukan sebagai gangguan terhadap kerja pemerintah, melainkan sebagai bagian dari pelayanan publik. Ketika masyarakat menyampaikan keluhan, pertanyaan, atau usulan, mereka memberi petunjuk tentang kebutuhan dan persoalan yang mungkin belum tertangkap dalam perencanaan. Karena itu, humas daerah perlu menyambut tanggapan tersebut dengan sikap terbuka, mencatat substansinya, lalu meneruskannya kepada pihak yang berwenang. Respons yang baik tidak selalu berarti semua permintaan dapat dipenuhi, tetapi warga berhak memperoleh penjelasan yang jujur mengenai tindak lanjutnya. Dengan cara ini, komunikasi pemerintah menjadi ruang interaksi, bukan sekadar saluran satu arah untuk mengumumkan keputusan.
Humas daerah memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami konteks lokal, sehingga dapat menangkap aspirasi lebih awal. Kedekatan itu membantu petugas mengenali perubahan suasana, isu yang mulai berkembang, serta pertanyaan yang berulang sebelum menjadi persoalan yang lebih besar. Mendengar secara aktif mencakup perhatian pada percakapan langsung maupun kanal digital, tanpa menganggap setiap unggahan sebagai gambaran lengkap keadaan. Informasi yang terkumpul perlu diperiksa, dikelompokkan, dan disampaikan kepada unit terkait agar pemerintah dapat merespons berdasarkan kebutuhan nyata. Dalam proses tersebut, warga sebaiknya diperlakukan sebagai mitra yang pengetahuannya tentang lingkungan sekitar dapat melengkapi data dan pertimbangan pemerintah.
Hariqo juga mengingatkan bahwa arus informasi berlangsung setiap saat, sementara kebutuhan warga untuk memperoleh jawaban tidak selalu mengikuti jadwal kantor. Hal ini tidak berarti setiap petugas harus bekerja tanpa batas, tetapi pelayanan komunikasi perlu memiliki mekanisme pemantauan, pembagian tanggung jawab, dan penanganan pesan di luar jam kerja, terutama untuk isu mendesak. Tugas humas dengan demikian tidak berhenti pada penyampaian informasi resmi. Mereka perlu mendengarkan pertanyaan, mengidentifikasi kesalahpahaman, serta membantu masyarakat memahami alasan, tujuan, dan dampak kebijakan. Penjelasan yang kontekstual dan konsisten memungkinkan warga menilai keputusan secara lebih utuh. Dengan mendengar sekaligus menerangkan, humas dapat memperkuat kepercayaan dan memastikan komunikasi pemerintah benar-benar mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Hariqo menyampaikan capaian sektor kesehatan sebagai contoh informasi yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Data program cek kesehatan gratis, misalnya, menunjukkan bahwa sebanyak 70 juta orang telah mengikutinya sepanjang 2025. Hingga Oktober 2026, jumlah peserta pada tahun tersebut telah melampaui 109 juta orang. Dengan demikian, secara kumulatif lebih dari 179 juta orang telah mengikuti program sejak dimulai pada 2025. Angka-angka ini memberi gambaran tentang jangkauan layanan, sekaligus membantu publik memahami skala pelaksanaan kebijakan kesehatan.
Namun, penyampaian capaian akan lebih bermakna bila disertai penjelasan mengenai manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Warga perlu mengetahui siapa yang dapat mengakses pemeriksaan, bagaimana prosedurnya, dan layanan lanjutan apa yang tersedia apabila ditemukan masalah kesehatan. Informasi yang jelas juga dapat menjawab pertanyaan tentang pemerataan akses antardaerah serta langkah yang perlu ditempuh untuk menggunakan layanan. Karena itu, humas daerah dapat menghubungkan angka nasional dengan informasi praktis di wilayah masing-masing, termasuk lokasi fasilitas, jadwal layanan, dan saluran untuk menyampaikan kendala atau keluhan.
Contoh lainnya adalah peningkatan kelas 66 rumah sakit daerah agar mampu menangani kanker, stroke, penyakit jantung, dan ginjal dengan lebih dekat dari tempat tinggal warga. Arah kebijakan ini penting dijelaskan, terutama mengenai layanan yang tersedia dan tahapan pengembangannya di setiap rumah sakit. Hariqo juga menyebut tunjangan khusus sebesar Rp30.012.000 per bulan bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Tunjangan tersebut ditetapkan melalui Perpres 81 Tahun 2025. Penjelasan publik dapat menguraikan tujuan dukungan itu, yakni membantu penempatan tenaga ahli di wilayah yang membutuhkan. Dengan komunikasi yang terukur, masyarakat dapat menilai capaian sekaligus memahami proses, sasaran, dan manfaat kebijakan, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk terus menyampaikan aspirasi mengenai mutu layanan kesehatan di daerahnya.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mendukung penguatan komunikasi pemerintah agar masyarakat memahami perubahan kebijakan dan alasan yang melatarinya. Menurutnya, perubahan paradigmatik dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu dijelaskan secara terbuka kepada rakyat. Penjelasan tersebut penting agar kebijakan tidak hanya diketahui sebagai keputusan pemerintah, tetapi juga dipahami tujuan dan arah pelaksanaannya.
Sugiat mengaitkan pemahaman kebijakan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan perekonomian untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu, komunikasi publik perlu menerangkan bagaimana kebijakan berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tujuan tersebut. Di era digital, informasi menyebar dengan cepat, sementara penerimaan publik turut menentukan apakah pesan pemerintah dapat dimengerti dan dipercaya. Komunikasi yang baik, dalam pandangannya, perlu mendengar aspirasi warga sekaligus memberi penjelasan yang mudah dipahami.
Keselarasan narasi pemerintah pusat dan daerah juga dinilai penting. Pesan pokok mengenai kebijakan perlu sejalan agar masyarakat memperoleh keterangan yang konsisten dari berbagai tingkat pemerintahan. Namun, keselarasan tidak berarti setiap daerah harus menyampaikan informasi dengan cara yang seragam. Humas daerah perlu menyesuaikan pilihan bahasa, contoh, dan metode penyampaian dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat, tanpa mengubah substansi kebijakan. Dengan demikian, narasi nasional dapat diterima secara lebih relevan di berbagai wilayah.
Pandangan tersebut disampaikan dalam workshop yang diikuti humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta perwakilan dari 33 kabupaten dan kota. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi Bakom dengan Kementerian Dalam Negeri, setelah pemerintah daerah meminta pembinaan secara langsung.
Baca juga: Warga Diminta Bantu Cari Tika Dwi Martiana, Sudah Sebulan Tak Ada Kabar | Pesan Sesepuh TNI Pada HUT Ke-81, TNI Diminta Terus Mengabdi Untuk Rakyat | Catatan Politik Bamsoet; Penyesuaian Transfer Daerah Idealnya Tidak Menimbukan Ekses Bagi Daerah
