Jakarta | Pemerintah sedang menghitung kembali kebutuhan kuota Pertalite atau bahan bakar minyak (BBM) beroktan 90 (RON 90) untuk memastikan pasokan mencukupi hingga akhir 2026. Penghitungan ini dilakukan menyusul peningkatan konsumsi yang perlu dicermati dalam perencanaan alokasi. Dengan kebutuhan yang berubah, pemerintah meninjau kembali proyeksi pemakaian agar kuota yang tersedia dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Langkah tersebut masih berada pada tahap kajian, sehingga belum menjadi keputusan mengenai besaran tambahan pasokan.
Salah satu faktor yang dikaitkan dengan naiknya pemakaian Pertalite adalah pergeseran sebagian pengguna dari Pertamax series, yang memiliki angka oktan RON 92. Perubahan pilihan bahan bakar tersebut dinilai dapat menambah tekanan terhadap kebutuhan Pertalite apabila berlangsung dalam skala yang cukup besar. Peralihan konsumen menjadi bagian yang diperhitungkan dalam membaca tren konsumsi, bersama kebutuhan untuk memenuhi pasokan sampai penghujung tahun. Namun, kaitan itu tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh kenaikan konsumsi berasal dari perpindahan pengguna Pertamax series.
Karena itu, perhitungan teknis masih berlangsung sebelum pemerintah menetapkan apakah kuota Pertalite perlu ditambah dan berapa besar penyesuaiannya. Pemerintah perlu mencocokkan proyeksi kebutuhan dengan alokasi yang telah disiapkan, termasuk memperhatikan perkembangan konsumsi pada periode berikutnya. Sampai proses tersebut selesai, tambahan kuota belum ditetapkan secara pasti. Artinya, kajian yang sedang dilakukan belum dapat dipahami sebagai keputusan final ataupun jaminan bahwa alokasi akan bertambah. Perkembangan hasil penghitungan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya, agar kebutuhan konsumen dapat diantisipasi tanpa mendahului keputusan resmi mengenai jumlah kuota hingga akhir 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan melakukan penghitungan teknis pada akhir bulan untuk menilai kebutuhan tambahan kuota bahan bakar minyak. Kajian tersebut diperlukan sebelum pemerintah menetapkan apakah alokasi BBM bersubsidi perlu disesuaikan. Perhitungan akan melihat perkembangan konsumsi di lapangan dan perubahan pola penggunaan bahan bakar oleh masyarakat, sehingga keputusan tidak hanya didasarkan pada perkiraan awal.
Bahlil menjelaskan bahwa kenaikan konsumsi menjadi salah satu alasan pemerintah mempertimbangkan penyesuaian alokasi. Selain itu, terdapat pergeseran jenis BBM yang digunakan, termasuk perubahan permintaan menuju Pertalite. Perubahan tersebut dapat memengaruhi kebutuhan masing-masing produk dan membuat alokasi yang sebelumnya ditetapkan perlu ditinjau kembali. Karena itu, pemerintah ingin memastikan angka kebutuhan terkini sebelum menentukan besaran tambahan kuota.
Meski opsi penambahan sedang dikaji, Bahlil belum memastikan apakah peningkatan kuota akan mencapai 10 persen. Besaran itu, menurutnya, masih harus menunggu hasil penghitungan teknis yang dijadwalkan pada akhir bulan. Pemerintah akan menggunakan data konsumsi dan proyeksi kebutuhan sebagai dasar untuk menentukan skala penyesuaian. Dengan demikian, angka yang beredar belum dapat diperlakukan sebagai keputusan final ataupun kepastian mengenai tambahan pasokan.
Pemerintah juga menyatakan telah memperhitungkan kesiapan anggaran subsidi untuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya alokasi. Perhitungan anggaran menjadi bagian penting dalam pembahasan, sebab tambahan volume BBM bersubsidi dapat berdampak pada kebutuhan pembiayaan negara. Kesiapan tersebut diharapkan memungkinkan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan pengelolaan fiskal. Namun, kepastian mengenai besaran dana maupun kuota tetap bergantung pada evaluasi teknis dan keputusan setelah kajian selesai.
Peninjauan ini menunjukkan bahwa penyesuaian kuota tidak hanya ditentukan oleh kenaikan konsumsi secara umum, tetapi juga oleh komposisi permintaan terhadap jenis BBM. Setelah memperoleh hasil penghitungan, pemerintah dapat membandingkan alokasi yang tersedia dengan kebutuhan aktual dan memperkirakan konsekuensi subsidi. Sampai proses tersebut rampung, Bahlil belum menyampaikan angka pasti. Pemerintah masih menimbang data serta kemampuan anggaran sebelum menetapkan kebijakan tambahan kuota.
Pertamina menyatakan akan menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat di seluruh Indonesia, seiring meningkatnya kebutuhan dan pergeseran konsumsi ke Pertalite. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan bahwa perusahaan berupaya memastikan pasokan tetap tersedia serta distribusi berjalan andal di berbagai daerah. Komitmen tersebut mencakup penyesuaian langkah operasional berdasarkan kebutuhan di lapangan, sehingga pelayanan kepada konsumen dapat berlangsung dengan baik. Upaya ini penting terutama ketika permintaan meningkat atau kondisi wilayah memerlukan penanganan khusus.
Simon menyebut tiga langkah yang disiapkan Pertamina. Pertama, perusahaan akan menambah pasokan BBM sesuai kebutuhan, sebagai upaya menjaga kecukupan stok dan mengantisipasi peningkatan permintaan. Kedua, jam operasi dapat diperpanjang pada kondisi tertentu agar masyarakat memiliki akses layanan yang lebih memadai. Kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan situasi setempat, termasuk kebutuhan konsumen dan kesiapan operasional. Ketiga, Pertamina dapat menyediakan layanan tambahan apabila kondisi lapangan menunjukkan perlunya dukungan lebih lanjut. Ketiga langkah ini menjadi bagian dari respons operasional perusahaan dalam memastikan pelayanan tetap berjalan.
Penguatan pasokan dan distribusi diarahkan untuk mendukung kecukupan stok di daerah, bukan hanya menjaga ketersediaan BBM secara umum. Keandalan penyaluran menjadi penting karena kebutuhan dan tantangan distribusi dapat berbeda satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dengan memperhatikan kondisi lapangan, Pertamina berupaya menyesuaikan dukungan agar pasokan dapat menjangkau masyarakat secara lebih tepat. Penambahan pasokan, penyesuaian jam layanan, dan layanan tambahan diharapkan saling melengkapi, terutama ketika terjadi tekanan permintaan. Komitmen yang disampaikan Simon tersebut menegaskan bahwa pemantauan kebutuhan dan kesiapan distribusi menjadi bagian dari upaya menjaga layanan energi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang meningkat, layanan tambahan disiapkan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Simon menyebut bahwa upaya memperluas akses bahan bakar tidak hanya bergantung pada penambahan kuota, tetapi juga pada cara penyaluran yang dapat menjangkau konsumen secara lebih efektif. Pengaturan layanan dapat disesuaikan dengan kepadatan permintaan, kapasitas fasilitas, serta kesiapan petugas di masing-masing wilayah.
Salah satu bentuk dukungan yang dapat dilakukan adalah menambah titik layanan melalui SPBU modular. Fasilitas ini dapat membantu memperluas akses pengisian bahan bakar, khususnya di lokasi yang membutuhkan kapasitas tambahan atau belum terlayani secara optimal oleh stasiun pengisian yang ada. Penempatan dan pengoperasiannya tetap perlu memperhatikan kesiapan sarana, pasokan, dan ketentuan keselamatan. Dengan demikian, SPBU modular dapat berperan sebagai pilihan tambahan untuk mendukung kelancaran pelayanan, bukan sekadar menambah jumlah titik secara formal.
Simon juga menyampaikan adanya layanan pengisian BBM dalam kemasan yang dilakukan langsung ke kendaraan konsumen di SPBU. Skema tersebut menjadi salah satu bentuk pelayanan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi operasional. Pelaksanaannya perlu dikelola secara tertib agar konsumen memperoleh layanan dengan aman, sementara aktivitas pengisian di area SPBU tetap berjalan lancar. Penyesuaian cara pelayanan seperti ini dapat membantu mengurangi hambatan bagi masyarakat ketika permintaan meningkat, terutama apabila diterapkan pada lokasi yang sesuai.
Keandalan pelayanan juga dapat diperkuat melalui penambahan jam operasional. Cakupan penyesuaian waktu kerja tidak hanya terbatas pada SPBU, tetapi dapat melibatkan terminal BBM, mobil tangki, dan petugas SPBU. Kesiapan seluruh unsur tersebut penting agar kegiatan penerimaan, pengangkutan, dan penyaluran bahan bakar dapat berlangsung lebih konsisten. Operasional yang lebih panjang dapat membantu menjaga kesinambungan distribusi, selama tetap didukung pengaturan kerja yang memadai serta koordinasi antarpihak.
Pertamina menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan seluruh pihak yang membantu kelancaran distribusi BBM. Dukungan tersebut dinilai penting dalam menghadapi perubahan pola permintaan dan menjaga pelayanan tetap berjalan. Perusahaan juga menyatakan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan guna menjaga keandalan pasokan. Melalui koordinasi, penyesuaian layanan, dan kesiapan operasional, distribusi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih andal.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
