Jakarta | Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto menyampaikan bahwa pemberantasan narkoba menjadi prioritas bagi jajaran kepolisian di wilayah Jakarta. Penegasan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, yang menempatkan upaya memerangi peredaran narkotika sebagai perhatian penting. Dengan menjadikan penanganan narkoba sebagai prioritas, Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk merespons persoalan ini secara terarah dan berkelanjutan.
Sebagai langkah awal, Polda Metro Jaya telah memetakan tiga wilayah di DKI Jakarta yang diduga menjadi pusat peredaran sekaligus penggunaan narkoba. Pemetaan itu menjadi dasar untuk memusatkan perhatian dan menyusun langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan. Namun, informasi yang tersedia belum menyebutkan nama ketiga wilayah tersebut secara lengkap. Karena itu, lokasi yang belum terungkap tidak dapat dipastikan atau disebutkan tanpa keterangan resmi lebih lanjut.
Penentuan area fokus menunjukkan bahwa kepolisian berupaya menggunakan pemetaan dalam menetapkan sasaran awal pemberantasan narkoba. Informasi mengenai dugaan pusat peredaran dan penggunaan dapat membantu aparat menentukan titik yang perlu mendapat perhatian, sekaligus mengarahkan upaya penanganan agar lebih terukur. Meski demikian, status wilayah tersebut tetap merupakan dugaan sebagaimana disampaikan dalam keterangan, bukan pernyataan bahwa seluruh warga atau kegiatan di sana terkait narkotika.
Penegasan prioritas dan pemetaan wilayah menjadi bagian dari arah penanganan terpadu yang disiapkan Polda Metro Jaya. Langkah berikutnya akan bergantung pada informasi lapangan dan tindak lanjut aparat, sementara rincian mengenai lokasi maupun bentuk tindakan belum disampaikan secara lengkap. Masyarakat dapat mengikuti perkembangan melalui keterangan resmi kepolisian. Dengan demikian, pemberantasan narkoba di Jakarta ditempatkan sebagai agenda utama, dengan fokus awal pada tiga wilayah yang telah dipetakan tanpa mengungkapkan nama yang belum tersedia.
Kampung Ambon menjadi salah satu kawasan yang disebut secara khusus oleh Dadang dalam pembahasan mengenai penanganan terpadu narkoba di Jakarta. Kawasan ini berada di Kompleks Permata, Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Penyebutan lokasi tersebut muncul dalam konteks kegiatan bedah rumah yang digelar di kawasan itu pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Dengan demikian, perhatian terhadap Kampung Ambon tidak hanya berkaitan dengan kondisi permukiman, tetapi juga dengan upaya penataan sosial yang menyertai agenda penanganan narkoba.
Acara bedah rumah tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kehadiran kedua pejabat itu menempatkan kegiatan di Kompleks Permata dalam konteks kerja lintas sektor, yang mencakup isu perumahan, lingkungan permukiman, dan kehidupan masyarakat. Dalam menyampaikan perhatian terhadap wilayah rawan, Dadang menyebut Kampung Ambon sebagai salah satu lokasi yang perlu menjadi perhatian. Pernyataan itu disampaikan seiring berlangsungnya kegiatan di lingkungan setempat, bukan sebagai penetapan bahwa seluruh persoalan kawasan dapat diselesaikan melalui satu kegiatan saja.
Kampung Ambon juga tidak disebut sebagai satu-satunya wilayah prioritas. Informasi yang disampaikan menyebut terdapat tiga lokasi yang menjadi perhatian, sehingga penyebutan kawasan di Cengkareng perlu dipahami sebagai bagian dari cakupan yang lebih luas. Penjelasan ini penting agar perhatian publik terhadap Kampung Ambon tidak mengaburkan upaya penanganan di lokasi lainnya. Bedah rumah di Kompleks Permata menjadi salah satu bentuk kegiatan yang berlangsung di salah satu kawasan tersebut, sementara penanganan terpadu narkoba dan penataan sosial memerlukan perhatian berkelanjutan. Konteks acara, lokasi, serta kehadiran para menteri memberi gambaran mengenai keterkaitan agenda permukiman dengan upaya merespons persoalan sosial di Jakarta.
Kepolisian telah melakukan berbagai langkah penegakan hukum di sejumlah titik yang sebelumnya dipetakan sebagai lokasi rawan persoalan narkoba. Upaya tersebut mencakup tindakan terhadap aktivitas yang terindikasi melanggar hukum, serta pemantauan untuk mengetahui perkembangan situasi di lapangan. Namun, menurut Dadang, hasil penanganan di titik-titik tersebut masih fluktuatif. Perubahan kondisi dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa penindakan dapat memberi dampak, tetapi belum selalu menghasilkan penyelesaian yang bertahan lama. Karena itu, capaian operasi perlu dibaca bersama dengan dinamika sosial dan faktor yang membuat persoalan terus muncul.
Dadang menilai penanganan narkoba tidak cukup jika hanya mengandalkan tindakan hukum. Penegakan hukum tetap penting untuk menghentikan peredaran, menindak pelaku, dan menjaga keamanan warga. Akan tetapi, langkah tersebut perlu disertai pendekatan yang menjangkau kondisi masyarakat di sekitar lokasi terdampak. Tanpa upaya pendampingan dan perbaikan lingkungan, penindakan berisiko hanya merespons gejala sesaat, sementara persoalan yang melatarbelakanginya tetap ada. Pendekatan terpadu memberi ruang bagi aparat, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat untuk memahami kebutuhan setempat serta merancang langkah yang sesuai.
Penataan sosial dan peningkatan kualitas hidup warga dapat menjadi bagian penting dari penanganan dari hulu ke hilir. Lingkungan yang tertata, akses terhadap layanan sosial, peluang pendidikan dan pekerjaan, serta dukungan bagi keluarga dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Upaya tersebut bukan pengganti proses hukum, melainkan pelengkap yang memperkuat pencegahan dan pemulihan. Dengan koordinasi lintas sektor, pemetaan masalah dapat diterjemahkan menjadi program yang berkelanjutan, bukan hanya kegiatan sesaat. Evaluasi berkala juga dibutuhkan untuk melihat apakah kondisi di titik rawan membaik dan apakah warga memperoleh dukungan yang diperlukan. Dengan demikian, penanganan narkoba di Jakarta dapat menggabungkan ketegasan aparat dengan langkah sosial yang menyasar akar persoalan, sekaligus menjaga agar perubahan positif dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Menurut Dadang, penanganan persoalan narkoba tidak cukup bertumpu pada penegakan hukum. Langkah hukum tetap diperlukan untuk menangani peredaran dan penyalahgunaan, tetapi dampaknya perlu ditopang oleh program penataan sosial yang menyentuh kondisi kehidupan warga. Pendekatan tersebut penting agar upaya yang dilakukan tidak berhenti pada penindakan, melainkan turut memperhatikan lingkungan tempat masyarakat tinggal dan beraktivitas. Dengan demikian, penanganan dapat dirancang sebagai proses jangka panjang yang memberi ruang bagi perubahan sosial dan peningkatan kesejahteraan.
Salah satu bagian dari penataan sosial yang disoroti adalah intervensi perumahan. Dadang memandang kondisi hunian dan lingkungan sebagai aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Perhatian terhadap perumahan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas lingkungan, sekaligus mendukung kebutuhan warga secara lebih menyeluruh. Intervensi semacam ini bukan pengganti penegakan hukum, tetapi dapat melengkapinya dengan pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan. Perencanaan dan pelaksanaannya perlu ditempatkan dalam kerangka terpadu, sehingga penanganan narkoba berkaitan dengan pembenahan sosial yang relevan bagi masyarakat setempat.
Dadang menekankan bahwa keberlanjutan menjadi hal penting dalam upaya tersebut. Penanganan narkoba yang disertai penataan sosial diharapkan mampu memberi dampak lebih luas daripada tindakan yang hanya berfokus pada persoalan hukum. Perpaduan keduanya dapat membuka peluang bagi lingkungan untuk berkembang, dengan memperhatikan keadaan warga serta kebutuhan perumahan mereka. Harapan itu juga mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun prosesnya memerlukan perhatian dan upaya yang berkelanjutan. Dadang optimistis bahwa jika penegakan hukum berjalan berdampingan dengan penataan sosial, persoalan narkoba dapat dihadapi melalui pendekatan yang lebih menyeluruh. Ia berharap perpaduan tersebut turut mendorong kemajuan lingkungan Kampung Ambon, tanpa melepaskan perhatian pada kesejahteraan warga sebagai bagian penting dari penanganan jangka panjang.
Baca juga: Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi di Jakarta | Penanganan Karhutla Sektor Selatan Kalbar Diperkuat, TNI Alihkan Perkuatan Pasukan | Respons Cepat Diperkuat, Lanud Sjamsudin Noor Siagakan Tangki Portable Untuk Penanganan di Titik Rawan Karhutla
