Jakarta | Pemerintah perlu memprioritaskan insentif bagi sektor usaha padat karya agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga. Dukungan tersebut dinilai penting karena perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja berperan langsung dalam mempertahankan kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga. Kepala Ekonom PT Permata Bank Tbk, Josua Pardede, menyampaikan pandangan itu dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2026 di Jakarta, Kamis (22/10). Menurutnya, kebijakan yang mendorong kegiatan usaha dan menjaga penyerapan pekerja dapat membantu menahan tekanan terhadap konsumsi masyarakat.
Josua menjelaskan, salah satu tantangan yang perlu diperhatikan adalah perlambatan pertumbuhan pendapatan riil. Sebelum pandemi, pertumbuhan pendapatan riil tercatat lebih dari 5 persen. Setelah pandemi, lajunya berada di bawah 5 persen. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan yang telah memperhitungkan perubahan harga tidak sekuat sebelumnya. Dengan kata lain, sekalipun pendapatan nominal meningkat, kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa belum tentu bertambah dengan kecepatan yang sama. Kondisi itu menjadi relevan bagi kelas menengah, yang daya belinya turut menentukan kekuatan konsumsi domestik.
Dalam paparannya, Josua menekankan bahwa perlambatan pendapatan riil dapat membatasi ruang rumah tangga untuk membelanjakan uang, terutama ketika biaya kebutuhan sehari-hari tetap menjadi pertimbangan utama. Karena itu, ia mendorong pemerintah memberi perhatian pada sektor-sektor yang membutuhkan banyak pekerja, bukan hanya melalui dukungan umum bagi dunia usaha. Insentif yang tepat sasaran diharapkan membantu perusahaan menjaga aktivitas produksi sekaligus mempertahankan atau membuka lapangan kerja. Langkah tersebut dapat mendukung aliran pendapatan kepada pekerja dan keluarga mereka, sehingga tekanan terhadap konsumsi tidak semakin besar. Pandangan itu menempatkan kebijakan ketenagakerjaan dan daya beli dalam satu rangkaian: ketika usaha padat karya tetap berjalan dan tenaga kerja terserap, pendapatan rumah tangga lebih berpeluang terjaga. Bagi Josua, konteks perlambatan pertumbuhan pendapatan riil menjadi alasan mengapa dukungan bagi sektor tersebut patut diprioritaskan dalam upaya menjaga daya beli kelas menengah.
Pemerintah memiliki beragam program yang ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan masyarakat. Namun, ruang fiskal yang tersedia tetap perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas belanja. Ketika anggaran terbatas, keputusan mengenai penggunaan dana publik perlu memperhatikan seberapa besar manfaat suatu program bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penciptaan kesempatan kerja menjadi salah satu hal yang dapat dipertimbangkan saat pemerintah menyusun prioritas dan memilih bentuk dukungan. Arah belanja yang mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja juga berkaitan dengan upaya menjaga pendapatan rumah tangga, terutama kelompok menengah yang rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi.
Josua menyoroti perubahan arah investasi yang semakin banyak mengalir ke sektor jasa dan sektor padat modal. Kedua kelompok sektor tersebut tidak selalu dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan demikian, bertambahnya investasi saja belum tentu berarti terbukanya banyak lapangan kerja. Perbedaan kemampuan menyerap pekerja ini dapat menjadi pertimbangan ketika pemerintah merancang insentif atau menentukan sektor yang akan memperoleh dukungan. Fokusnya bukan semata-mata pada besarnya investasi, melainkan juga pada potensi kegiatan usaha untuk menyediakan pekerjaan bagi lebih banyak orang. Pertimbangan tersebut menjadi relevan ketika kondisi fiskal menuntut pemerintah mengutamakan belanja dengan dampak yang luas bagi masyarakat.
Menurut Josua, apabila anggaran tersedia, dukungan insentif perlu diarahkan kepada sektor yang mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Penyaluran insentif dengan pertimbangan tersebut dapat menyelaraskan bantuan pemerintah dengan kebutuhan penciptaan kerja. Arah ini juga berhubungan dengan pentingnya menjaga pendapatan kelas menengah, agar mereka tidak turun ke kelompok miskin. Karena itu, penentuan prioritas belanja tidak hanya membahas program mana yang dapat dijalankan, tetapi juga sasaran dukungan dan kemampuan sektor penerima dalam menyediakan pekerjaan. Pemerintah memiliki berbagai pilihan program, sementara keterbatasan fiskal membuat penetapan prioritas perlu dilakukan secara cermat. Mempertimbangkan penciptaan kerja dalam keputusan belanja dan insentif menjadi salah satu cara untuk memusatkan dukungan pada sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, sekaligus memperhatikan kondisi pendapatan masyarakat kelas menengah.Josua menekankan bahwa keberhasilan ekonomi tidak semestinya diukur hanya dari pencapaian angka pertumbuhan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa ekspansi ekonomi dirasakan masyarakat melalui kenaikan pendapatan dan tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas. Pertumbuhan yang tinggi, tetapi tidak diikuti perbaikan kondisi rumah tangga atau penyerapan tenaga kerja, belum cukup untuk menopang kesejahteraan secara merata. Karena itu, kebijakan ekonomi perlu menghubungkan capaian makro dengan manfaat nyata bagi pekerja, pencari kerja, dan pelaku usaha. Perhatian tersebut juga penting untuk menjaga daya beli, terutama ketika rumah tangga menghadapi tekanan biaya hidup dan ketidakpastian pendapatan.
Dalam pandangan Josua, kualitas pertumbuhan perlu memperoleh perhatian lebih besar daripada kuantitas semata. Pemerintah perlu melihat sektor mana yang berkembang, seberapa banyak lapangan kerja yang tercipta, serta apakah peningkatan aktivitas usaha menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Dengan demikian, evaluasi pertumbuhan dapat mencakup bukan hanya laju produk domestik bruto, melainkan juga persebaran manfaat ekonomi. Upaya mendorong usaha yang menyerap banyak pekerja dapat membantu menghubungkan pertumbuhan dengan peningkatan penghasilan. Fokus pada kualitas juga dapat menjadi dasar untuk menilai ketahanan ekonomi dan memastikan bahwa kemajuan tidak terkonsentrasi pada sektor atau kelompok tertentu saja.
Permata Bank memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,2–5,3 persen pada 2026 dan 2027. Pada periode yang sama, inflasi diperkirakan tetap terkendali di kisaran 3 persen. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berpeluang terus berkembang, sementara tekanan harga diperkirakan masih dapat dikelola. Josua menilai prospek pertumbuhan Indonesia relatif tangguh, meskipun lingkungan eksternal dan global belum sepenuhnya kondusif. Ketidakpastian di pasar internasional dan berbagai risiko global tetap perlu dicermati, tetapi tidak serta-merta menghapus potensi pertumbuhan domestik. Menurutnya, menjaga momentum tersebut membutuhkan kebijakan yang tidak hanya mendukung ekspansi, tetapi juga memperkuat pendapatan dan kesempatan kerja agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Proyeksi suku bunga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menilai arah ekonomi domestik dan kemampuan rumah tangga mempertahankan daya beli. Josua memperkirakan BI Rate dapat berada di kisaran 6 persen pada akhir 2027. Perkiraan tersebut menunjukkan bahwa ruang penurunan suku bunga tidak selalu terbuka lebar. Jika tekanan ekonomi meningkat, Bank Indonesia masih memiliki kemungkinan untuk kembali mengetatkan kebijakan moneter. Langkah seperti itu dapat ditempuh untuk menjaga stabilitas, meskipun berpotensi menambah beban biaya pembiayaan bagi pelaku usaha maupun konsumen.
Keputusan kebijakan akan bergantung pada perkembangan sejumlah indikator, terutama inflasi dan nilai tukar rupiah. Inflasi yang meningkat dapat mengurangi daya beli masyarakat, sementara pelemahan rupiah berisiko mendorong kenaikan harga barang impor dan bahan baku. Kedua perkembangan itu dapat memengaruhi ekspektasi pasar serta pertimbangan bank sentral dalam menentukan suku bunga. Biaya pembiayaan juga perlu dicermati karena perubahan suku bunga acuan dapat diteruskan ke bunga kredit. Bagi perusahaan, pembiayaan yang lebih mahal dapat menahan investasi, ekspansi, dan perekrutan tenaga kerja. Karena itu, kestabilan harga dan kurs berhubungan erat dengan aktivitas ekonomi serta upaya menjaga kesempatan kerja.
Josua memperkirakan nilai fundamental rupiah berada di kisaran Rp17.800–Rp18.000 per dolar AS. Angka tersebut menjadi salah satu acuan untuk membaca tekanan terhadap mata uang, tetapi pergerakan aktual tetap dipengaruhi kondisi pasar dan faktor eksternal.
Baca juga: Beri Kuliah Pascasarjana Universitas Pertahanan, Bamsoet Ingatkan Kekuatan Negara Ditentukan Kemampuan Mengelola Konflik dan Menjaga Kepercayaan Publik | Menerima Kunjungan Persahatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Maroko | Hadiri Peringatan 10 Tahun Hubungan Jiangxi–Indonesia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Dari Perdagangan ke Investasi dan Basis Produksi
