Kabupaten Bangka | Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah tersebut dapat mengelola sumber daya alam setempat. Harapan itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Arie Primajaya, di Pangkalpinang pada Jumat. Menurutnya, pengelolaan potensi daerah melalui koperasi diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
Dorongan tersebut menempatkan potensi lokal sebagai perhatian dalam pengembangan KDKMP. Wilayah Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya alam pada sejumlah sektor yang disebut Arie, yaitu pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Sektor-sektor itu menjadi bidang yang dapat dipertimbangkan koperasi dalam mengelola potensi setempat, sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang tersedia di masing-masing desa atau kelurahan.
Harapan agar koperasi mengelola sumber daya alam daerah berkaitan dengan tujuan memperkuat peran KDKMP dalam perekonomian masyarakat. Dengan mengarahkan perhatian pada potensi yang ada di lingkungan masing-masing, koperasi diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kegiatan ekonomi setempat. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pengembangan koperasi tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya daerah yang relevan.
Arie menyebut empat sektor yang dapat menjadi perhatian, tanpa membatasi potensi lokal pada satu bidang saja. Pertambangan, perkebunan, pertanian, serta perikanan merupakan ragam sumber daya alam yang terdapat di wilayah Bangka Belitung. KDKMP diharapkan dapat melihat peluang pengelolaan pada sektor-sektor tersebut sebagai bagian dari upaya mendukung ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan agar koperasi desa dan kelurahan dapat memberi perhatian pada kekuatan daerahnya sendiri, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian di lingkungan tempat koperasi beroperasi.
Arie berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Bangka Belitung tidak membatasi kegiatan usaha pada tujuh gerai atau layanan yang telah disebutkan. Ketujuhnya meliputi gerai sembako, klinik, apotek, simpan pinjam, cold storage, layanan logistik, dan kantor koperasi. Ragam layanan tersebut dapat menjadi bagian dari kegiatan koperasi, tetapi bukan satu-satunya pilihan untuk mengembangkan usaha. Menurut harapan itu, KDKMP perlu melihat lebih jauh peluang ekonomi yang tersedia di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, koperasi dapat merancang kegiatan yang sesuai dengan karakter wilayah dan potensi setempat, bukan sekadar menjalankan jenis layanan yang sama di seluruh daerah.
Di Babel, sejumlah potensi daerah yang dapat dipertimbangkan lain kelapa sawit, lada putih, nanas, serta perikanan tangkap. Komoditas dan kegiatan tersebut menggambarkan ragam sumber daya yang ada di wilayah itu. Koperasi dapat mengarahkan perhatian pada peluang yang paling relevan bagi desa atau kelurahan masing-masing, dengan tetap bertolak dari potensi yang tersedia. Harapan Arie bukan berarti setiap KDKMP harus mengelola seluruh jenis usaha tersebut. Sebaliknya, pengembangan usaha dapat disesuaikan dengan kondisi setempat sehingga pilihan kegiatan koperasi lebih dekat dengan sumber daya dan peluang di sekitarnya.
Pengembangan usaha berbasis potensi daerah ditujukan untuk mengoptimalkan potensi yang tersedia di setiap wilayah. Karena itu, koperasi diharapkan mampu memetakan peluang lokal sebelum menentukan kegiatan yang akan dijalankan. Tujuh gerai atau layanan tetap dapat menjadi bagian dari operasional KDKMP, sementara usaha yang memanfaatkan komoditas dan kegiatan ekonomi setempat dapat memperluas ruang geraknya. Pendekatan ini memberi perhatian pada perbedaan potensi antarwilayah, termasuk peluang dari sawit, lada putih, nanas, maupun perikanan tangkap. Dengan tidak terpaku pada satu pola usaha, KDKMP diharapkan dapat mengembangkan kegiatan koperasi yang sesuai dengan keadaan masing-masing daerah serta memanfaatkan sumber daya lokal secara lebih optimal.
Kepulauan Bangka Belitung memiliki 393 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di desa dan kelurahan pada tujuh kabupaten dan kota. Cakupan tersebut meliputi Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, serta Kota Pangkalpinang. Sebaran ini menempatkan koperasi sebagai salah satu bentuk kelembagaan ekonomi yang hadir di berbagai wilayah, baik di kawasan kepulauan maupun di pusat perkotaan. Keberadaan jumlah koperasi tersebut menggambarkan jangkauan program di tingkat desa dan kelurahan, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh unit telah menjalankan usaha dengan skala, kemampuan, atau hasil yang sama.
Potensi usaha setiap daerah dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kegiatan koperasi. Pengelolaan sumber daya alam melalui koperasi, misalnya, dapat diarahkan agar manfaat ekonomi setempat lebih dekat dengan warga dan tidak berhenti pada aktivitas pengambilan atau penjualan bahan mentah. Bentuk usaha yang tepat perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah, ketersediaan sumber daya, keterampilan masyarakat, akses pasar, serta kapasitas pengurus. Karena itu, pemetaan potensi dan perencanaan yang cermat penting dilakukan sebelum koperasi memilih bidang usaha. Pendampingan, tata kelola yang transparan, dan kemitraan juga dapat membantu koperasi membangun kegiatan yang berkelanjutan, tanpa mengabaikan kebutuhan serta kepentingan masyarakat desa dan kelurahan.
Arah tersebut sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto agar koperasi ikut menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan warga desa dan kelurahan. Harapan itu merupakan tujuan yang ingin didorong, bukan keterangan bahwa dampaknya telah tercapai di seluruh wilayah. Dengan 393 KDKMP tersebar di tujuh kabupaten dan kota, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap koperasi mampu mengenali peluang lokal dan mengelolanya secara bertanggung jawab. Hasilnya akan bergantung pada kesiapan kelembagaan, partisipasi anggota, dukungan pemerintah, serta kemampuan membangun usaha yang memberi nilai tambah. Pendekatan yang sesuai dengan karakter masing-masing daerah dapat membuka ruang agar potensi sumber daya alam mendukung kegiatan ekonomi koperasi dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat setempat.
Penguatan koperasi tidak cukup diukur dari terbentuknya organisasi atau tersusunnya perangkat kelembagaan. Koperasi juga perlu memiliki kegiatan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah, serta dikelola dengan tata kerja yang tertib. Dalam konteks Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pengembangan usaha produktif menjadi bagian penting agar keberadaan koperasi terhubung dengan aktivitas ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan. Karena itu, perhatian terhadap kelembagaan dan usaha perlu berjalan beriringan, bukan diperlakukan sebagai dua agenda yang terpisah.
Pengelolaan yang profesional dapat membantu koperasi menjalankan kegiatan secara lebih terarah, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan operasional. Usaha yang dikembangkan juga perlu mempertimbangkan kondisi setempat, sehingga tidak sekadar mengikuti bentuk kegiatan yang sama di setiap wilayah. Pendekatan tersebut memberi ruang bagi koperasi untuk merespons potensi dan kebutuhan masyarakat masing-masing. Pada saat yang sama, keberlanjutan usaha perlu menjadi perhatian, agar kegiatan ekonomi yang dijalankan dapat dipertahankan dan dikembangkan secara bertahap. Penguatan kapasitas kelembagaan menjadi penopang bagi proses tersebut.
Arie menjelaskan bahwa program KDKMP merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat pada tingkat desa dan kelurahan. Menurut pandangannya, koperasi yang telah berjalan dan berkembang tetap mempunyai peran dalam menggerakkan aktivitas ekonomi. Kehadiran program baru, dengan demikian, tidak meniadakan kontribusi koperasi yang sudah ada. Keduanya dapat menjadi bagian dari upaya penguatan ekonomi masyarakat, dengan tetap memperhatikan kapasitas dan kegiatan usaha masing-masing. Harapannya, KDKMP maupun koperasi yang telah lebih dahulu beroperasi tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu mengembangkan kegiatan usaha yang produktif, profesional, dan berkelanjutan.
Baca juga: Kodim 1714/Puncak Jaya Gandeng Masyarakat Binaan Membangun Jembatan Merah Putih di Kampung Kulok Enggame | Catatan Politik Bamsoet; Penyesuaian Transfer Daerah Idealnya Tidak Menimbukan Ekses Bagi Daerah | Sinergi Bersama Hadapi Potensi Bencana, Personel Kodim Bojonegoro Segarkan Kemampuan Jinakkan Api
