Bekasi | PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengajak para pengusaha daerah untuk mengambil bagian dalam pengembangan rantai pasok biomassa yang berasal dari pengolahan limbah dan sampah. Inisiatif ini membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk mengubah material yang selama ini dianggap tidak bernilai menjadi sumber energi. Biomassa tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif dalam program co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN. Dalam skema ini, biomassa dicampurkan dengan batu bara dalam proses pembakaran. Pengembangan rantai pasok mencakup pengumpulan, pengolahan, serta penyiapan bahan baku agar memenuhi kebutuhan pembangkit dan dapat dipasok secara berkelanjutan.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir menyampaikan bahwa kebutuhan pasokan biomassa diperkirakan mencapai 9 juta ton per tahun. Volume tersebut diperlukan untuk memasok 52 PLTU dengan total kapasitas 18.154 megawatt. Besarnya kebutuhan ini menunjukkan bahwa peluang usaha tidak hanya terbuka pada tahap penyediaan bahan baku, tetapi juga pada kegiatan pengolahan dan logistik. Bagi daerah yang memiliki limbah pertanian, perkebunan, kehutanan, atau sampah yang dapat diolah, keterlibatan dalam rantai pasok dapat menciptakan kegiatan ekonomi baru. Namun, pasokan harus disiapkan dengan kualitas dan jumlah yang sesuai agar kebutuhan pembangkit dapat dipenuhi secara konsisten.
Ajakan tersebut disampaikan Hokkop saat menghadiri rapat kerja daerah DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Jawa Barat di Bekasi. Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa pengembangan bisnis biomassa melibatkan sebanyak mungkin pengusaha lokal. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya peran pelaku usaha daerah dalam membangun jaringan pasokan yang menjangkau sumber bahan baku hingga pembangkit. Keterlibatan mereka dapat membantu memperkuat kapasitas pengumpulan dan pengolahan di tingkat lokal, sekaligus membuka kesempatan kerja serta kemitraan bagi masyarakat. Dengan kebutuhan yang besar dan cakupan pembangkit yang luas, kolaborasi PLN EPI dan pengusaha setempat menjadi bagian penting untuk memastikan rantai pasok biomassa berkembang dan berjalan efektif.
Rantai pasok biomassa mencakup beberapa tahapan yang saling berkaitan, dari sumber bahan baku hingga pemanfaatannya di PLTU. Pelaku usaha daerah dapat memulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan yang tersedia di sekitar mereka, seperti serbuk gergaji, sisa tebangan kayu, sekam padi, bonggol jagung, dan batang singkong. Berbagai jenis limbah lain yang memenuhi kebutuhan mutu juga berpotensi dimanfaatkan. Pengumpulan yang terorganisasi membantu memastikan pasokan tersedia secara berkelanjutan sekaligus membuka nilai ekonomi dari bahan yang sebelumnya belum banyak digunakan.
Setelah dikumpulkan, biomassa dapat melalui proses pengolahan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, termasuk pemilahan, pengeringan, pencacahan, atau pembentukan produk. Bahan kemudian disimpan dengan memperhatikan kondisi dan mutu agar siap dikirim. Tahap penyimpanan dan pengiriman memerlukan pengaturan volume, jadwal, serta transportasi yang memadai sebelum biomassa mencapai PLTU. Dengan pembagian proses yang jelas, pelaku usaha tidak harus menangani seluruh rantai pasok sendiri. PLN EPI menyediakan skema partisipasi fleksibel, sehingga mitra dapat mengambil peran sesuai kemampuan, sumber daya, dan lokasi usahanya.
Peran tersebut dapat mencakup pengelola sub hub, hub, maupun main hub. Sub hub dapat berfokus pada pengumpulan bahan baku dari sumber-sumber lokal, sedangkan hub mengonsolidasikan dan menyiapkan pasokan untuk tahap berikutnya. Main hub berperan mengelola aliran pasokan dalam skala lebih luas hingga mendukung pengiriman ke PLTU. Skema ini membuka peluang bagi koperasi, BUMDes, UMKM, kelompok tani, pengusaha daerah, dan sektor swasta, bukan hanya perusahaan besar. Hokkop menegaskan bahwa kesempatan berpartisipasi dalam rantai pasok biomassa terbuka bagi berbagai pelaku usaha, termasuk kelompok di tingkat lokal. Dengan demikian, calon mitra dapat memilih peran yang realistis, membangun kolaborasi, dan mengembangkan kapasitas secara bertahap. Keterlibatan mereka juga berpotensi menciptakan manfaat ekonomi setempat melalui pemanfaatan residu pertanian dan kehutanan, sekaligus memperluas jaringan pasokan energi biomassa yang lebih dekat dengan sumber bahan baku di daerah masing-masing.Pasokan biomassa PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mencapai 4,77 juta ton sepanjang periode 2023–2026. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa rantai pasok biomassa untuk mendukung co-firing pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terus berkembang. Namun, komposisi pasokan saat ini masih didominasi biomassa kayu, yang porsinya tercatat lebih dari 77 persen. Ketergantungan pada satu kelompok bahan baku menjadi alasan untuk memperluas sumber pasokan secara bertahap.
Masih besarnya porsi biomassa kayu sekaligus menunjukkan adanya ruang untuk mengembangkan bahan baku alternatif. Sampah perkotaan, limbah pertanian, serta limbah perkebunan berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi apabila tersedia pengolahan yang sesuai, pasokan yang konsisten, dan jalur distribusi yang layak. Pemanfaatan bahan-bahan tersebut dapat membuka peluang bagi pelaku usaha daerah, termasuk pengelola sampah dan kelompok usaha yang bergerak di sektor pertanian maupun perkebunan. Pengembangannya tetap memerlukan penilaian kualitas bahan, kapasitas produksi, serta kesiapan fasilitas pengolahan dan angkutan.
Di Jawa Barat, PLN EPI membidik sampah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Gedebage untuk diolah menjadi bahan bakar jumputan padat (BBJP). Bahan bakar ini direncanakan sebagai salah satu sumber biomassa bagi kebutuhan co-firing PLTU. Rencana tersebut menghubungkan pengelolaan sampah kota dengan kebutuhan energi pembangkit, sekaligus menuntut koordinasi pemasok, pengolah, operator fasilitas, dan pihak yang mengatur pengangkutan. Keberlanjutan pasokan juga bergantung pada kemampuan memilah serta memproses sampah agar memenuhi persyaratan pemanfaatan.
Jarak dari TPS Gedebage menuju calon PLTU menjadi salah satu pertimbangan dalam pemetaan awal. PLTU Indramayu berjarak sekitar 150 kilometer, Pelabuhan Ratu 170 kilometer, Adipala 185 kilometer, sedangkan PLTU Lontar berjarak 240 kilometer. Perbedaan jarak ini berpengaruh langsung terhadap kebutuhan armada, waktu tempuh, frekuensi pengiriman, dan biaya logistik. Karena itu, lokasi tujuan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kapasitas pembangkit atau ketersediaan sampah. Perhitungan keekonomian perlu membandingkan biaya pengolahan dan pengangkutan dengan nilai bahan bakar yang diterima PLTU. Semakin efisien jalur distribusi dan semakin stabil mutu BBJP, semakin besar peluang pasokan Gedebage untuk bersaing sebagai bahan baku co-firing yang layak secara operasional dan ekonomi.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Erik Hidayat, menilai pelaku usaha daerah perlu memperoleh akses nyata agar dapat terlibat dalam rantai ekonomi yang lebih luas, termasuk peluang rantai pasok biomassa. Menurutnya, kesempatan tidak cukup berhenti pada sosialisasi atau ajakan berpartisipasi. Pengusaha lokal membutuhkan jalur yang jelas untuk memahami kebutuhan pasar, memenuhi standar, dan menjalin hubungan usaha dengan para mitra. Dengan demikian, potensi daerah dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan dunia usaha setempat.
Erik menyampaikan bahwa akses tersebut perlu disertai pembinaan yang berkelanjutan, kebijakan yang berpihak, serta program konkret yang dapat dijalankan di lapangan. Pelaku usaha membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kapasitas, memperoleh informasi mengenai persyaratan pengadaan, dan mengembangkan kemampuan memenuhi permintaan secara konsisten. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah, sehingga pemetaan potensi, pendampingan, dan pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan masing-masing wilayah. Kolaborasi itu diharapkan membuka ruang partisipasi yang lebih setara dan memperkuat peran pengusaha daerah dalam rantai pasok.
Dalam konteks tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengingatkan bahwa sektor usaha memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah. Ia menyebut ekonomi Jawa Barat tumbuh sekitar 5,73 persen, dengan dukungan konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.
Baca juga: Catatan Politik Bamsoet; Penyesuaian Transfer Daerah Idealnya Tidak Menimbukan Ekses Bagi Daerah | Dedy Luqman Hakim Soroti Mobil Leasing yang Digadaikan: “Yang Harus Dibuka Adalah Rantai Kewenangannya” | Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Sabtu, 5 September 2026: Peluang Cinta Baru Terbuka
