Pontianak | Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari jumlah tersebut, empat perusahaan merupakan penanaman modal asing (PMA), sedangkan 16 lainnya adalah perusahaan dalam negeri. Penetapan ini menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar dugaan perbuatan individu, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan badan usaha.
Informasi tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers mengenai penegakan hukum karhutla di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (29/10). Dalam kesempatan itu, ia menyebut Polri menangani 104 laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan korporasi dalam perkara karhutla. Angka laporan tersebut menggambarkan cakupan penanganan yang dilakukan kepolisian, tetapi tidak dengan sendirinya berarti seluruh laporan berujung pada penetapan tersangka.
Perkara kebakaran hutan dan lahan dapat memiliki rangkaian penyebab serta pihak yang perlu diperiksa. Karena itu, penyidik menelusuri informasi dan bukti untuk menentukan apakah dugaan tindak pidana melibatkan orang perseorangan, korporasi, atau keduanya. Dalam konteks korporasi, pemeriksaan dapat berkaitan dengan aktivitas usaha maupun pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab di dalamnya, sesuai proses hukum yang berlaku.
Status tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan bukan putusan bahwa suatu perusahaan telah terbukti bersalah. Penilaian mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada akhirnya harus ditentukan melalui mekanisme peradilan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum. Oleh sebab itu, informasi mengenai 20 korporasi tersebut perlu dipahami sebagai perkembangan penegakan hukum atas dugaan karhutla, bukan sebagai kesimpulan akhir atas perkara.
Penanganan terhadap laporan-laporan yang ada akan menjadi perhatian publik, terutama dalam melihat konsistensi penyidik menguji bukti dan menerapkan hukum. Pengungkapan jumlah tersangka korporasi menegaskan bahwa penyidikan karhutla tidak terbatas pada pelaku perorangan. Namun, proses yang terbuka dan pemeriksaan yang cermat tetap diperlukan agar setiap pihak memperoleh perlakuan sesuai hukum, sementara pertanggungjawaban hanya ditetapkan setelah pembuktian melalui proses peradilan.
Ketua Bidang Organisasi Ikatan Alumni Doktor Ilmu Pemerintahan (Ikadip) IPDN, Achmad Baidowi atau Awiek, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut Awiek, penetapan tersebut memperlihatkan keseriusan aparat dalam memproses dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan badan usaha. Ia menilai tindakan itu penting untuk menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada pernyataan atau imbauan, melainkan dilanjutkan melalui proses hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab.
Awiek berpandangan, langkah Kapolri mencerminkan ketegasan dalam menegakkan supremasi hukum. Dalam pandangannya, aturan perlu diterapkan secara konsisten kepada setiap pihak, termasuk korporasi, tanpa membedakan skala usaha ataupun latar belakangnya. Ia mengapresiasi proses penetapan tersangka tersebut sebagai sinyal bahwa dugaan pelanggaran di sektor kehutanan dan lingkungan dapat ditangani melalui mekanisme hukum. Penilaian itu, sebagaimana disampaikan Awiek, berkaitan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan tanggung jawab aparat untuk memastikan aturan berlaku bagi seluruh pelaku.
Secara khusus, Awiek menyoroti informasi bahwa empat dari 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA). Ia menilai keterlibatan korporasi dengan status tersebut memperlihatkan bahwa penegakan aturan dilakukan tanpa pilih kasih. Bagi Awiek, asal modal perusahaan tidak semestinya menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum. Apresiasi yang ia sampaikan ditujukan pada sikap aparat yang, menurut penilaiannya, menerapkan hukum kepada perusahaan domestik maupun PMA secara setara. Ia juga memandang konsistensi seperti itu dapat memperkuat kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam menangani karhutla. Pernyataan Awiek merupakan penilaian atas langkah kepolisian; proses hukum terhadap para tersangka tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, dan penetapan tersangka tidak dengan sendirinya menggantikan pembuktian di pengadilan. Dengan demikian, fokus apresiasi tersebut terletak pada ketegasan penindakan dan prinsip tidak membeda-bedakan pihak yang diperiksa, sebagaimana ia sampaikan mengenai perkara ini.
Awiek menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) penting karena dampaknya langsung menyentuh kepentingan publik. Menurutnya, kebakaran bukan hanya persoalan kerusakan lingkungan, tetapi juga ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Asap yang timbul dapat memperburuk kualitas udara, sehingga warga yang tinggal di wilayah terdampak harus menghadapi risiko dan gangguan dalam kegiatan sehari-hari. Karena itu, Awiek berpandangan bahwa penanganan karhutla perlu dilakukan secara serius, terukur, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat, bukan semata-mata sebagai respons terhadap pelanggaran hukum. Ia juga menekankan bahwa kepentingan warga harus menjadi pertimbangan utama ketika aparat mengusut dugaan pembakaran lahan.
Awiek menyebut masyarakat di Kalimantan dan Sumatera merasakan dampak kualitas udara yang buruk akibat asap karhutla. Menurutnya, keadaan tersebut menunjukkan bahwa akibat kebakaran dapat meluas dan mengganggu kehidupan banyak orang, tidak terbatas pada lokasi api atau pihak yang mengelola lahan. Ia juga menyoroti sejumlah penerbangan di Kalimantan yang dibatalkan karena gangguan asap. Pembatalan itu, dalam pandangan Awiek, memperlihatkan bahwa karhutla turut memengaruhi keselamatan dan kelancaran transportasi udara. Ia menyatakan bahwa risiko terhadap kesehatan, lingkungan, dan penerbangan memperkuat alasan mengapa penegakan hukum harus berjalan, sehingga dugaan pelanggaran ditangani dan masyarakat tidak dibiarkan menanggung dampaknya tanpa kepastian.
Dalam menilai langkah Polri, Awiek menyebut penanganan karhutla mencerminkan prinsip tata kelola yang baik apabila dilakukan secara adil dan terbuka. Ia menekankan supremasi hukum yang tidak pandang bulu, sehingga proses penegakan hukum berlaku tanpa memihak pihak tertentu. Awiek juga menilai transparansi penting agar publik dapat memantau perkembangan penanganan perkara dan memahami langkah yang ditempuh aparat. Selain itu, ia menggarisbawahi daya tanggap kepolisian dalam melayani serta memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Menurut Awiek, respons yang cepat dan sesuai kebutuhan warga merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik. Dengan demikian, ia memandang penanganan karhutla bukan hanya upaya menindak dugaan pelanggaran, melainkan juga wujud perlindungan terhadap masyarakat serta penerapan tata kelola yang dapat dipercaya.
Awiek mendorong agar proses hukum terhadap korporasi yang berstatus tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan secara tegas, transparan, dan berujung pada sanksi yang setimpal apabila kesalahan mereka terbukti di pengadilan. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Penyidikan perlu menelusuri tanggung jawab perusahaan, termasuk kemungkinan keterlibatan pengambil keputusan, serta menghimpun bukti secara cermat agar perkara dapat diproses sesuai aturan. Ia berharap pelanggaran yang terbukti menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat dapat dikenai hukuman berat, tanpa mengabaikan hak setiap pihak untuk menjalani proses hukum yang adil.
Ia juga berharap Kapolri terus menempatkan kepentingan publik sebagai perhatian utama dalam menangani kasus karhutla. Sikap tersebut, kata Awiek, penting karena kebakaran bukan sekadar persoalan kerusakan kawasan, melainkan dapat berpengaruh terhadap kesehatan warga, kegiatan ekonomi, dan keberlangsungan hidup masyarakat di sekitar lokasi. Penanganan yang konsisten, disertai penyampaian informasi yang jelas, dapat membantu menjaga kepercayaan publik. Namun, ketegasan aparat harus tetap berjalan seiring dengan asas praduga tak bersalah: perusahaan-perusahaan yang kini berstatus tersangka masih harus melalui pemeriksaan dan persidangan sebelum dapat dinyatakan bersalah.
Awiek menilai langkah penanganan perkara tersebut sejalan dengan semangat polisi bersama masyarakat untuk melindungi kepentingan bersama. Kerja sama itu dapat diwujudkan melalui penegakan hukum, pencegahan kebakaran, serta keterbukaan terhadap laporan warga dan hasil pemantauan di lapangan.
Baca juga: Satgas Karhutla TNI Kawal Penyaluran Bantuan Korporasi untuk Desa Terdampak di Melawi | Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Satgas Karhutla TNI Mediasi Masyarakat dan Korporasi di Melawi
