Kota Kendari | Warga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, kembali mengeluhkan kendala saat hendak membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sejumlah warga menyebut QR code yang mereka gunakan untuk bertransaksi ternyata telah tercatat dipakai di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) lain. Kondisi tersebut membuat proses pembelian tidak dapat dilanjutkan, meskipun pemilik kendaraan merasa belum menggunakan kode tersebut pada hari yang sama.
Keluhan itu muncul ketika warga menunjukkan QR code kepada petugas SPBU untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Setelah dilakukan pemindaian, sistem menampilkan keterangan bahwa kode telah digunakan di lokasi berbeda. Warga pun diminta menunggu atau melakukan pengecekan lebih lanjut, sementara kebutuhan untuk mengisi bahan bakar tidak bisa segera dipenuhi. Situasi ini dinilai merugikan, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan BBM bersubsidi untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
Beberapa warga mengaku kebingungan karena QR code tersebut tersimpan pada akun atau perangkat mereka dan tidak pernah diberikan kepada pihak lain. Mereka mempertanyakan bagaimana data transaksi dapat muncul di SPBU lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Persoalan serupa sebelumnya juga pernah dikeluhkan, sehingga warga berharap terdapat penanganan yang lebih cepat dan jelas dari pihak terkait.
Gangguan tersebut tidak hanya menimbulkan antrean, tetapi juga membuat masyarakat harus mengeluarkan waktu dan biaya tambahan untuk mencari SPBU lain atau menunggu proses verifikasi. Warga meminta pengelola sistem pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi segera memeriksa kemungkinan kesalahan pencatatan, kendala pemindaian, maupun penyalahgunaan QR code. Mereka juga berharap tersedia saluran pengaduan yang mudah diakses agar setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara transparan.
Sejumlah warga kembali menyampaikan keluhan ketika hendak membeli BBM bersubsidi menggunakan QR code yang telah dimiliki. Kode tersebut seharusnya menjadi sarana verifikasi agar transaksi dapat diproses sesuai ketentuan. Namun, saat dipindai di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), sistem justru menampilkan keterangan bahwa QR code sudah digunakan di SPBU lain. Kondisi ini membuat kode tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya di lokasi tempat warga melakukan pembelian.
Masalah tersebut menempatkan warga pada situasi yang sulit karena mereka tidak dapat melanjutkan proses pembelian, meskipun QR code masih mereka pegang dan berniat menggunakannya secara sah. Informasi dari sistem mengenai penggunaan di lokasi berbeda menimbulkan pertanyaan, terutama karena warga tidak merasa melakukan transaksi dengan kode tersebut di tempat lain. Ketidaksesuaian kondisi yang dialami warga dan catatan pada sistem kemudian menjadi sumber utama keluhan.
Kendala ini juga menunjukkan bahwa proses penggunaan QR code untuk BBM bersubsidi masih dapat menghadapi persoalan teknis atau pencatatan. Ketika sistem tidak mengenali kode sebagai kode yang dapat digunakan, petugas di lokasi pun tidak dapat memproses pembelian melalui mekanisme tersebut. Warga akhirnya membutuhkan penjelasan mengenai penyebab munculnya status telah terpakai, sekaligus kepastian agar QR code dapat kembali digunakan sesuai peruntukannya. Keluhan yang kembali muncul diharapkan menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk memeriksa data transaksi, menelusuri penggunaan kode di SPBU lain, dan memperbaiki sistem apabila terdapat ketidaksesuaian.
Keluhan mengenai QR Code bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tercatat telah digunakan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) lain kembali disampaikan oleh warga Kota Kendari. Peristiwa ini bukan disebut sebagai kejadian pertama, karena persoalan serupa sebelumnya juga telah menjadi perhatian di kalangan masyarakat. Munculnya keluhan terbaru menunjukkan bahwa isu tersebut kembali dirasakan dan dibicarakan oleh warga.
Dalam kejadian yang kembali dikeluhkan ini, warga mempertanyakan status penggunaan QR Code ketika hendak melakukan pembelian BBM bersubsidi. Sistem disebut menunjukkan bahwa kode tersebut telah terpakai di lokasi SPBU berbeda dari tempat warga berada. Kondisi itu membuat proses pembelian tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai pencatatan transaksi pada layanan digital tersebut.
Pengulangan laporan semacam ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan akses warga terhadap BBM bersubsidi. Bagi masyarakat yang menggunakan QR Code sebagai bagian dari proses pembelian, informasi mengenai status kode memiliki peran penting dalam kelancaran transaksi. Ketika muncul keterangan bahwa kode sudah digunakan di tempat lain, warga perlu memperoleh penjelasan mengenai situasi yang mereka hadapi.
Keluhan yang kembali muncul di Kota Kendari perlu dicatat sebagai rangkaian laporan yang disampaikan masyarakat, bukan sebagai peristiwa tunggal. Namun, informasi tersebut belum dengan sendirinya menjelaskan penyebab terjadinya pencatatan penggunaan pada lokasi berbeda. Karena itu, uraian mengenai penyebab, pihak yang bertanggung jawab, maupun ada atau tidaknya penyalahgunaan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan keluhan warga. Fakta yang disampaikan sejauh ini adalah adanya laporan berulang mengenai QR Code BBM bersubsidi yang dinyatakan telah digunakan di SPBU lain.
Informasi yang tersedia dalam pemberitaan ini terbatas pada keluhan warga Kendari mengenai QR code untuk pembelian BBM bersubsidi. Keluhan tersebut menyebutkan bahwa QR code milik warga telah digunakan di SPBU lain. Fakta ini menjadi pokok persoalan yang dapat dicatat dari bahan sumber yang ada. Tidak terdapat keterangan tambahan mengenai lokasi SPBU yang disebut, waktu kejadian, atau identitas pihak yang mengalami persoalan tersebut.
Uraian yang tersedia juga belum menjelaskan bagaimana warga mengetahui bahwa kode tersebut sudah digunakan di SPBU lain, kapan transaksi itu tercatat, ataupun apakah pembelian BBM bersubsidi dapat dilakukan setelah muncul keterangan tersebut. Bahan yang disampaikan tidak memuat kronologi lengkap mengenai kejadian itu. Selain itu, belum ada jumlah warga yang terdampak, sehingga luas persoalan tersebut tidak dapat ditentukan berdasarkan informasi yang tersedia. Tidak ada pula rincian mengenai apakah keluhan serupa terjadi secara bersamaan atau dalam waktu yang berbeda.
Bahan sumber tidak memuat tanggapan dari pengelola SPBU, pihak penyalur BBM bersubsidi, maupun instansi pemerintah terkait. Karena itu, belum tersedia penjelasan mengenai penyebab QR code dapat tercatat telah digunakan di lokasi lain. Informasi mengenai pemeriksaan, tindak lanjut, atau mekanisme penyelesaian bagi warga yang mengalami kendala tersebut juga tidak tercantum. Dengan demikian, fakta yang dapat disampaikan hanya sebatas adanya keluhan warga Kendari bahwa QR code pembelian BBM bersubsidi telah digunakan di SPBU lain. Keterangan mengenai kronologi, jumlah warga terdampak, tanggapan pihak terkait, dan solusi masih belum tersedia dalam bahan sumber.
