KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan hasil investigasi atas temuan Ombudsman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Investigasi tersebut dilakukan untuk menelusuri dugaan pelanggaran dalam pengelolaan fasilitas serta perlakuan khusus di lingkungan lapas yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
Hasil pemeriksaan disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan dalam jumpa pers di kantor Kementerian Imipas, Jakarta Selatan, pada Senin, 5 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Rudi menjelaskan bahwa tim investigasi menemukan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong dan pihak lainnya.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang muncul bukan sekadar pelanggaran prosedur administratif. Sejumlah tindakan diduga memanfaatkan kewenangan dan akses kedinasan untuk memberikan perlakuan berbeda di dalam lapas. Kondisi itu dinilai tidak sejalan dengan prinsip integritas, akuntabilitas, serta kesetaraan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
Kementerian Imipas kemudian menjatuhkan sanksi kepada 17 pegawai yang dinilai memiliki keterkaitan dengan rangkaian pelanggaran tersebut. Pemberian sanksi menjadi tindak lanjut atas proses pemeriksaan internal sekaligus bentuk pertanggungjawaban kementerian terhadap hasil temuan Ombudsman.
Rudi menegaskan bahwa investigasi dilakukan dengan memeriksa berbagai informasi, keterangan, dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas di Lapas Cibinong. Pemeriksaan itu juga mencakup pihak-pihak lain yang diduga berperan atau memperoleh manfaat dari penyalahgunaan kewenangan. Kementerian menyatakan langkah penindakan diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan.
Kasus ini memperlihatkan pentingnya pengawasan berlapis di lembaga pemasyarakatan. Selain memastikan kepatuhan pegawai terhadap aturan, pengawasan diperlukan agar fasilitas dan layanan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Hasil investigasi Kementerian Imipas menjadi dasar bagi penegakan disiplin serta perbaikan tata kelola di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Dasar penindakan terhadap pegawai yang dinilai terlibat dalam temuan di klaster mewah Cibinong merujuk pada ketentuan disiplin aparatur negara. Dalam pemaparan Rudi Setiawan, pegawai yang terlibat disebut telah melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan tersebut menjadi rujukan dalam menilai tindakan pegawai berdasarkan hasil pemeriksaan dan investigasi yang telah dilakukan.
Rudi juga menyampaikan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 dapat berimplikasi pada penerapan ketentuan dalam Pasal 8 peraturan yang sama. Pasal 8 disebut sebagai dasar bagi ancaman atau penerapan hukuman disiplin terhadap pegawai yang terbukti terlibat. Penyebutan pasal tersebut menunjukkan bahwa proses penindakan ditempatkan dalam kerangka aturan disiplin yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan penilaian internal tanpa dasar hukum.
Kementerian kemudian menindaklanjuti hasil investigasi dengan menjatuhkan hukuman disiplin kepada 17 pegawai yang dinilai terlibat. Keputusan tersebut diambil setelah temuan mengenai keterlibatan pegawai diproses melalui mekanisme pemeriksaan yang menjadi bagian dari penanganan perkara. Jenis hukuman maupun tingkatannya mengikuti ketentuan yang berlaku dan keputusan resmi kementerian.
Penjelasan mengenai Pasal 5 dan Pasal 8 disampaikan untuk menerangkan dasar normatif di balik sanksi yang diberikan. Informasi tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan bentuk perbuatan setiap pegawai secara terpisah, karena penilaian terhadap keterlibatan dilakukan berdasarkan hasil investigasi. Dengan demikian, dasar hukum yang disebutkan dalam pemaparan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sementara penjatuhan hukuman disiplin merupakan tindak lanjut kementerian atas hasil pemeriksaan terhadap pegawai yang dinilai terlibat dalam temuan tersebut.
Sebanyak 17 pegawai dikenai hukuman disiplin sebagai tindak lanjut atas temuan klaster mewah Cibinong. Pemberian sanksi tersebut mencakup beberapa kategori hukuman, sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan yang menjadi dasar pemeriksaan. Rincian ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap perkara tersebut tidak berhenti pada proses klarifikasi, tetapi telah berlanjut pada penetapan hukuman disiplin bagi pegawai yang dinilai bertanggung jawab.
Dari total 17 pegawai, satu orang diberhentikan. Selain itu, lima pegawai direkomendasikan dan telah dijatuhi hukuman disiplin berat. Kelompok berikutnya terdiri atas 11 pegawai yang menerima hukuman disiplin sedang. Pembagian tersebut menjadi rincian resmi mengenai jumlah pegawai yang telah dikenai sanksi, tanpa mencantumkan bentuk hukuman lain di luar kategori yang telah disampaikan.
Menurut Rudi, seluruh sanksi itu telah diberikan hingga saat keterangan disampaikan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses penjatuhan hukuman terhadap 17 pegawai telah dilakukan, bukan sekadar berada pada tahap rekomendasi atau pembahasan. Dengan demikian, satu pegawai telah menerima hukuman berupa pemberhentian, lima pegawai telah dijatuhi hukuman disiplin berat, dan 11 pegawai telah memperoleh hukuman disiplin sedang.
Rudi juga menyampaikan bahwa pemberian seluruh sanksi mengacu pada peraturan yang berlaku. Acuan tersebut menjadi dasar dalam menentukan jenis hukuman yang diterapkan kepada masing-masing pegawai. Karena itu, rincian sanksi mencerminkan pelaksanaan ketentuan disiplin sesuai prosedur yang digunakan dalam perkara tersebut. Sampai dengan waktu penyampaian keterangan, tidak disebutkan adanya tambahan jumlah pegawai maupun kategori hukuman di luar 17 pegawai dengan pembagian satu pemberhentian, lima hukuman disiplin berat, dan 11 hukuman disiplin sedang.
Pemindahan barang-barang dari bangunan klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong disebut berlangsung pada Rabu malam, 23 September 2026. Keterangan tersebut muncul setelah Ombudsman melakukan inspeksi di lingkungan lapas sejak pagi hingga siang hari. Pemeriksaan itu berkaitan dengan temuan mengenai fasilitas yang dinilai tidak semestinya berada di dalam area pemasyarakatan dan diduga memberikan perlakuan berbeda kepada penghuni tertentu.
Menurut Rudi, pemindahan dilakukan oleh sejumlah aparatur sipil negara yang bertugas di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong. Langkah tersebut berlangsung menjelang rencana inspeksi mendadak oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Rentang waktu pemeriksaan Ombudsman dan kedatangan menteri itu menjadi bagian penting dalam rangkaian peristiwa yang kini mendapat perhatian publik.
Rudi menyampaikan bahwa ketika Menteri Imipas datang untuk melakukan pemeriksaan, barang-barang yang sebelumnya berada di lokasi klaster tersebut sudah tidak ditemukan di tempat semula. Kondisi itu membuat pemeriksaan terhadap fasilitas dan barang yang terkait menjadi lebih sulit dilakukan secara langsung. Namun, penelusuran lanjutan kemudian menemukan sebagian barang yang dipindahkan berada di kandang sapi di area lapas.
Temuan tersebut menambah pertanyaan mengenai alasan pemindahan, pihak-pihak yang terlibat, serta prosedur yang digunakan dalam menyimpan barang-barang tersebut. Penempatan di kandang sapi juga dipandang perlu dijelaskan melalui pemeriksaan internal agar rangkaian tindakan dapat dipastikan berdasarkan bukti dan keterangan yang terverifikasi. Kementerian terkait selanjutnya menghadapi tuntutan untuk mengungkap kronologi secara terbuka, termasuk memastikan apakah pemindahan dilakukan atas perintah tertentu atau merupakan inisiatif aparatur di lapangan.
Peristiwa ini menjadi salah satu dasar penting dalam penanganan dugaan pelanggaran di Lapas Cibinong. Selain menjatuhkan sanksi kepada 17 pegawai Imipas, pemerintah perlu memastikan pengawasan berjalan konsisten dan setiap fasilitas di lapas digunakan sesuai ketentuan. Transparansi dalam penyelidikan diharapkan dapat mencegah penghilangan atau pemindahan barang ketika pemeriksaan serupa dilakukan pada masa mendatang.
