Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana untuk meningkatkan penyaluran kredit rakyat hingga Rp400 triliun pada 2027. Rencana tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026). Besaran sasaran ini menempatkan perluasan pembiayaan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Fokusnya bukan hanya memperbesar jumlah kredit, tetapi juga menjangkau kelompok yang selama ini menghadapi hambatan untuk memperoleh pembiayaan formal.
Kelompok yang disebut sebagai sasaran meliputi petani dan nelayan, masyarakat pedesaan, warga di daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di perkotaan. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa agenda pembiayaan dirancang untuk menjangkau berbagai kondisi ekonomi dan wilayah. Petani dan nelayan membutuhkan akses modal untuk mendukung kegiatan usaha mereka, sementara penduduk desa dan kawasan terpencil mungkin memiliki pilihan layanan keuangan yang lebih terbatas. Di perkotaan, masyarakat berpenghasilan rendah juga termasuk dalam kelompok yang perlu memperoleh peluang pembiayaan yang lebih mudah dijangkau.
Target Rp400 triliun pada 2027 menjadi sasaran penyaluran kredit rakyat, dengan perhatian pada siapa yang dapat mengakses pembiayaan dan di wilayah mana layanan perlu diperluas. Pelaksanaan rencana tersebut akan bergantung pada jalur penyaluran yang mampu menghubungkan lembaga keuangan dengan calon penerima secara efektif. Akses yang lebih luas dapat mendukung kegiatan produktif dan membuka kesempatan bagi usaha masyarakat untuk berkembang, selama pembiayaan disalurkan sesuai kebutuhan serta kemampuan penerima. Dengan menyebut petani, nelayan, warga pedesaan, penduduk daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di kota, pemerintah menegaskan jangkauan sosial dan geografis dari sasaran kredit tersebut. Rencana ini menjadi dasar untuk mendorong inklusi keuangan yang lebih merata, sekaligus memperhatikan kelompok yang kerap belum terlayani secara memadai oleh sistem pembiayaan.
Alasan program kredit yang direncanakan pemerintah untuk 2027 berkaitan dengan keinginan agar masyarakat memiliki literasi keuangan, dana untuk memenuhi pengeluaran, serta simpanan pada rekening bank masing-masing. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan penjelasan tersebut kepada awak media di kantornya pada Jumat (23/10/2026). Uraian itu menempatkan ketiga hal tersebut sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui program. Penjelasan ini memberi konteks mengenai sasaran program, di luar besaran kredit yang direncanakan mencapai Rp400 triliun.
Literasi keuangan disebut sebagai salah satu tujuan pemerintah. Dalam keterangan Airlangga, hal itu disampaikan bersama harapan agar masyarakat memiliki dana untuk pengeluaran dan simpanan di rekening bank masing-masing. Ketiga unsur tersebut perlu dipahami sebagaimana disampaikan: literasi keuangan, ketersediaan dana untuk belanja atau pengeluaran, dan adanya simpanan di rekening. Keterangan tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan bentuk kegiatan untuk meningkatkan literasi, aturan penggunaan dana, maupun ketentuan mengenai simpanan.
Pernyataan Airlangga juga tidak merinci dalam penjelasan yang disampaikan kepada media tersebut bagaimana sasaran-sasaran itu akan diwujudkan melalui jalur penyaluran kredit. Karena itu, tujuan program dapat dipaparkan secara terbatas sesuai keterangannya, tanpa menganggap bahwa seluruh penerima akan memperoleh hasil yang sama atau bahwa dana tertentu wajib digunakan untuk kebutuhan khusus. Rencana kredit Rp400 triliun pada 2027 menjadi konteks pembahasan, sedangkan alasan yang dikemukakan pemerintah adalah keinginan agar masyarakat memiliki literasi keuangan, dana untuk pengeluaran, dan simpanan dalam rekening bank masing-masing. Pembedaan ini menjaga agar penjelasan tentang tujuan tidak melampaui informasi yang disampaikan Airlangga pada kesempatan tersebut.
Airlangga menyampaikan bahwa rencana penyaluran kredit dapat ditempuh melalui sejumlah alternatif, bukan hanya satu skema. Salah satu jalur yang disebut adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung pelaku usaha. Pilihan mekanisme penyaluran tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan dukungan kredit dengan kebutuhan dan karakteristik sektor yang menjadi sasaran. Namun, keterangan yang tersedia belum merinci seluruh jalur alternatif maupun bentuk pelaksanaan masing-masing skema.
Dalam penjelasannya, pemerintah mengalokasikan Rp300 triliun untuk KUR pada tahun ini. Selain alokasi tersebut, terdapat tambahan Rp50 triliun untuk KUR sektor perumahan. Kedua angka itu merujuk pada dukungan pembiayaan melalui KUR, dengan tambahan khusus yang diarahkan ke sektor perumahan. Informasi tersebut menunjukkan bahwa KUR menjadi salah satu instrumen dalam pembahasan perluasan kredit, sekaligus memperlihatkan adanya perhatian tersendiri terhadap pembiayaan di bidang perumahan. Angka alokasi yang disebutkan tidak dengan sendirinya menjelaskan keseluruhan rancangan kredit yang direncanakan.
Airlangga juga menyatakan bahwa penambahan alokasi kredit akan dibagi sesuai sektor masing-masing. Dengan pendekatan tersebut, penyaluran dapat dikaitkan dengan kebutuhan tiap sektor, sementara rincian pembagian dan besaran untuk sektor lain tidak disebutkan dalam keterangan yang tersedia. Karena itu, angka Rp300 triliun untuk KUR dan tambahan Rp50 triliun bagi KUR perumahan perlu dipahami sesuai konteks alokasi yang disebutkan, bukan sebagai rincian lengkap seluruh kredit lintas sektor. Informasi lanjutan mengenai sektor penerima, porsi masing-masing, serta mekanisme operasionalnya masih diperlukan untuk menggambarkan rancangan secara utuh. Untuk saat ini, poin utamanya adalah tersedianya beberapa alternatif penyaluran, termasuk KUR, dan prinsip bahwa tambahan alokasi disesuaikan dengan sektor terkait. Penjelasan tersebut menegaskan arah pembagian, tetapi tidak menetapkan nilai khusus bagi sektor selain yang telah disebut secara eksplisit.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program pembiayaan mulai menjangkau masyarakat dalam skala luas dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperluas akses modal. Sekitar dua juta warga disebut telah memperoleh manfaat dari penyaluran tersebut. Angka ini memberi gambaran tentang cakupan penerima, sekaligus menegaskan bahwa kredit tidak hanya dirancang sebagai target nominal, tetapi juga sebagai dukungan yang dapat dirasakan oleh rumah tangga dan pelaku kegiatan ekonomi. Apresiasi itu disampaikan dalam konteks rencana peningkatan penyaluran kredit pada tahun-tahun mendatang, termasuk sasaran Rp400 triliun pada 2027. Dengan demikian, capaian saat ini menjadi pijakan untuk menilai kesiapan mekanisme, jangkauan, dan kebutuhan pembiayaan lebih lanjut.
Di samping mencermati hasil penyaluran yang telah berjalan, pemerintah juga membuka pembahasan mengenai kemungkinan memperluas jalur distribusi kredit. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penyaluran melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dipertimbangkan. Gagasan ini menempatkan koperasi sebagai salah satu opsi untuk menjangkau masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, terutama apabila lembaga tersebut dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan setempat serta menghubungkan calon penerima dengan akses pembiayaan. Namun, pernyataan tersebut belum berarti bahwa koperasi telah ditetapkan sebagai jalur penyaluran. Pemerintah masih perlu melihat lebih lanjut bagaimana skema yang sesuai dapat dirancang, termasuk peran koperasi, proses pengajuan, dan kesesuaian pembiayaan dengan kebutuhan masyarakat.
Pertimbangan terhadap opsi tersebut juga perlu berangkat dari kondisi nyata calon penerima, bukan semata-mata dari ketersediaan lembaga penyalur. Kebutuhan warga dan pelaku usaha dapat berbeda menurut wilayah, jenis kegiatan, serta kemampuan mengelola pinjaman. Karena itu, pembahasan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa akses kredit melalui koperasi benar-benar relevan dan dapat dijalankan dengan tata kelola yang memadai. Jika dipilih, jalur ini perlu melengkapi mekanisme yang sudah ada, bukan menambah lapisan yang menyulitkan masyarakat. Pemerintah dapat menilai kesiapan koperasi, kebutuhan pendampingan, dan cara menjaga agar informasi mengenai persyaratan serta kewajiban kredit tersampaikan secara jelas.
Baca juga: Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran, Babinsa Dampingi Pembagian Bantuan Beras | Satgas Karhutla TNI Kawal Penyaluran Bantuan Korporasi untuk Desa Terdampak di Melawi | Wujudkan Pembangunan Tepat Sasaran, Babinsa Turut Hadiri Musrenbangdes
