Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik yang menyebut Kabinet Merah Putih terlalu besar dan berpotensi tidak efisien. Pernyataan itu disampaikan ketika ia memimpin sidang kabinet paripurna untuk memperingati dua tahun pemerintahan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menjelaskan alasan di balik susunan kabinetnya sekaligus merespons pertanyaan mengenai ukuran pemerintahan. Isu jumlah pejabat dan efektivitas kerja menjadi perhatian karena publik ingin melihat bagaimana struktur kabinet mendukung pelaksanaan program pemerintah. Namun, pembahasan mengenai ukuran kabinet tidak berdiri sendiri; penilaian juga perlu mempertimbangkan pembagian tanggung jawab, koordinasi antarkementerian, dan hasil kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, respons presiden menjadi bagian dari evaluasi terhadap cara pemerintah bekerja selama masa pemerintahannya.
Kritik tentang kabinet yang dinilai besar umumnya berangkat dari kekhawatiran bahwa struktur yang luas dapat memperpanjang proses pengambilan keputusan atau menambah beban koordinasi. Sebaliknya, pemerintah dapat memandang susunan yang melibatkan berbagai bidang sebagai cara untuk memastikan tugas-tugas prioritas memperoleh perhatian dan penanggung jawab yang jelas. Dalam sidang kabinet, Prabowo memberikan penjelasan atas pilihannya, sementara forum tersebut juga menjadi ruang bagi jajaran pemerintah untuk meninjau pelaksanaan kerja bersama. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa ukuran kabinet kerap dinilai melalui dua hal sekaligus: bentuk organisasinya dan kemampuannya menghasilkan kinerja. Penjelasan presiden penting untuk menerangkan pertimbangan pembentukan kabinet, tetapi efektivitas pada akhirnya akan terlihat dari kejelasan koordinasi, ketepatan keputusan, serta pelaksanaan program yang konsisten.
Respons tersebut juga menempatkan evaluasi kabinet dalam konteks perjalanan pemerintahan selama dua tahun. Masyarakat tidak hanya menilai susunan jabatan, tetapi turut memperhatikan apakah kementerian mampu bekerja selaras, menghindari tumpang tindih, dan memberi layanan secara efektif. Dengan demikian, perdebatan tentang besar atau kecilnya kabinet berkaitan erat dengan akuntabilitas dan hasil kerja. Penjelasan Prabowo di hadapan para anggota kabinet memberi gambaran mengenai alasan yang ia kemukakan, sekaligus menjadi bahan bagi publik untuk menilai pilihan organisasi pemerintah. Ukuran kabinet saja tidak cukup untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan; yang perlu dicermati ialah bagaimana struktur tersebut digunakan untuk menjalankan mandat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ke depan, keterbukaan mengenai pembagian tugas dan capaian program dapat membantu menjawab pertanyaan tentang efisiensi secara lebih terukur, tanpa semata-mata bertumpu pada jumlah jabatan dalam pemerintahan.
Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan Kabinet Merah Putih perlu mempertimbangkan skala Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan wilayah yang luas. Menurut alasan yang ia kemukakan, kondisi tersebut menghadirkan kebutuhan pemerintahan yang beragam, mulai dari pelayanan publik hingga koordinasi pembangunan di berbagai daerah. Formasi kabinet, dalam pandangan itu, perlu memiliki kapasitas untuk menangani cakupan tugas yang tidak sederhana. Besarnya jumlah penduduk membuat kebutuhan masyarakat berbeda-beda, sementara bentang wilayah Indonesia menambah tantangan dalam menjangkau dan mengelola urusan pemerintahan. Pertimbangan inilah yang ia sampaikan saat menjelaskan ukuran kabinet kepada publik.
Argumen tersebut muncul sebagai jawaban atas kritik mengenai banyaknya anggota kabinet. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah jumlah posisi dan pejabat yang besar diperlukan, serta bagaimana susunan itu akan bekerja secara efektif. Prabowo mengaitkan kebutuhan formasi dengan kompleksitas tanggung jawab negara, bukan semata-mata dengan jumlah kementerian atau jabatan. Penjelasan itu menunjukkan cara pemerintah memandang hubungan skala tugas dan perangkat organisasi yang dibentuk. Namun, penyampaian alasan tersebut tidak dengan sendirinya menghapus pertanyaan tentang efisiensi, pembagian kewenangan, atau koordinasi antarkementerian. Hal-hal itu tetap menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai desain kabinet.
Dalam praktiknya, ukuran kabinet dapat dinilai melalui beberapa ukuran, termasuk kejelasan mandat, kemampuan lembaga menjalankan program, dan kualitas koordinasi lintas sektor. Luas wilayah dan jumlah penduduk memberi konteks penting bagi kebutuhan pemerintahan, tetapi efektivitas susunan tetap bergantung pada bagaimana kewenangan dijalankan dan hasilnya dirasakan masyarakat. Karena itu, alasan Prabowo dapat dipahami sebagai dasar yang ia gunakan untuk menerangkan pilihan formasi, sementara kritik terhadap besarnya kabinet tetap perlu dinilai berdasarkan pelaksanaan serta kinerja. Perhatian publik juga dapat tertuju pada apakah struktur tersebut memudahkan pengambilan keputusan dan memastikan pelayanan menjangkau daerah. Dengan demikian, penjelasan mengenai skala Indonesia merupakan salah satu pertimbangan dalam pembentukan Kabinet Merah Putih, bukan jawaban final atas seluruh evaluasi terhadap ukurannya.
Dalam menjelaskan ukuran Kabinet Merah Putih, Prabowo menggunakan kawasan Eropa sebagai pembanding untuk menerangkan cara ia memandang kebutuhan pemerintahan Indonesia. Menurut Prabowo, kawasan tersebut terdiri dari sekitar 30 negara. Setiap negara, sebagaimana ia gambarkan, mempunyai susunan pejabat pemerintahan yang lengkap untuk mengurus berbagai bidang. Ia menyebut jabatan menteri keuangan hingga kepala kepolisian sebagai contoh posisi yang terdapat di masing-masing negara. Perbandingan ini disampaikan sebagai bagian dari penjelasannya mengenai luasnya urusan yang perlu ditangani dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Prabowo kemudian mengontraskan gambaran tersebut dengan kondisi Indonesia. Dalam pandangannya, Indonesia menangani urusan yang setara melalui satu kabinet. Dengan kata lain, ia memandang satu susunan kabinet nasional memikul tanggung jawab atas beragam urusan pemerintahan yang, dalam contoh Eropa yang ia kemukakan, berada pada masing-masing negara. Pernyataan itu menjadi landasan perbandingan yang digunakan untuk menjelaskan mengapa kabinet Indonesia memiliki jajaran yang besar. Fokusnya bukan semata-mata pada jumlah pejabat, melainkan pada cakupan tugas yang menurutnya perlu dijalankan oleh pemerintahan.
Pembanding tersebut mencerminkan cara Prabowo menerangkan skala tanggung jawab kabinet kepada publik. Ia mengajukan Eropa sebagai ilustrasi kawasan yang terdiri atas banyak negara, dengan masing-masing memiliki pejabat lengkap, lalu menempatkan Indonesia sebagai satu negara yang mengelola urusan setara dalam satu kabinet. Karena itu, uraian mengenai menteri keuangan dan kepala kepolisian berfungsi sebagai contoh jabatan yang ia sebut, bukan sebagai penilaian terpisah atas susunan pemerintahan di Eropa. Penjelasan ini perlu dipahami sebagai pandangan dan argumen Prabowo tentang luasnya cakupan kerja kabinet Indonesia. Perbandingan itu memberi konteks pada alasan yang ia sampaikan, tanpa dengan sendirinya menetapkan bahwa bentuk kabinet tertentu merupakan satu-satunya cara untuk menangani urusan negara. Dalam kerangka tersebut, ukuran kabinet dijelaskan melalui pembagian tanggung jawab pemerintahan yang ia bayangkan, sementara rincian pembanding tetap terbatas pada keterangan yang ia sampaikan tentang negara-negara Eropa dan Indonesia.
Dalam menjelaskan kapasitas pemerintah, Prabowo menyinggung sejumlah persoalan nasional yang menuntut respons lintas bidang. Ia merujuk pada penanganan situasi di Sumatra bagian utara, kejadian gempa bumi, aktivitas Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan. Contoh-contoh tersebut menggambarkan beragam tantangan yang perlu dihadapi pemerintah, mulai dari kondisi kebencanaan hingga gangguan lingkungan. Penyebutan kasus-kasus itu juga memperlihatkan bahwa pekerjaan pemerintah tidak terbatas pada satu jenis urusan, melainkan mencakup persoalan dengan karakter dan kebutuhan respons yang berbeda.
Respons atas bencana dan keadaan darurat biasanya memerlukan perhatian dari sejumlah unsur pemerintahan. Dalam konteks yang disampaikan Prabowo, contoh penanganan di Sumatra bagian utara dan gempa bumi menjadi bagian dari gambaran kemampuan pemerintah menghadapi persoalan yang berdampak pada masyarakat. Aktivitas Krakatau juga disebut sebagai salah satu isu yang menjadi perhatian. Ia menggunakan rangkaian contoh tersebut untuk menunjukkan bahwa pemerintah memiliki beragam tantangan domestik yang perlu ditangani. Tidak ada rincian tambahan mengenai langkah teknis atau hasil penanganan yang perlu diasumsikan dari penyebutan tersebut.
Perhatian khusus disampaikan mengenai kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Baca juga: Kodim 1714/Puncak Jaya Gandeng Masyarakat Binaan Membangun Jembatan Merah Putih di Kampung Kulok Enggame | BGN Bakal Pindah Kantor ke Graha Merah Putih Telkom, Sudaryono: Insya Allah 1-2 Bulan ini
