Jakarta | Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) mengadukan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI). Pengaduan tersebut disampaikan di Jakarta pada Senin, 9 November 2026. Langkah ini membawa penanganan jaksa dalam perkara itu ke ranah pengawasan, terpisah dari proses pemeriksaan pokok perkara di pengadilan.
Perkara yang menjadi latar pengaduan menempatkan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma, yang dikenal sebagai Dokter Tifa, sebagai terdakwa. Keduanya menghadapi perkara dugaan fitnah yang berkaitan dengan isu ijazah Jokowi. Dalam konteks tersebut, PMAKI menyampaikan laporan terhadap JPU yang bertugas menangani perkara. Adapun pengaduan itu sendiri merupakan langkah dari pihak pelapor dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran oleh jaksa yang dilaporkan.
Komjak RI merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku dan kinerja jaksa. Dengan menyampaikan pengaduan kepada komisi tersebut, PMAKI meminta agar persoalan yang mereka angkat ditelaah melalui mekanisme yang tersedia. Komjak dapat memeriksa materi laporan sesuai kewenangannya, termasuk menilai apakah informasi dan dokumen pendukung yang disampaikan memenuhi dasar untuk ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan bergantung pada proses serta ketentuan yang berlaku.
Pengaduan ini juga perlu dibedakan dari penilaian atas benar atau tidaknya dakwaan dalam perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa. Pokok perkara tetap berada dalam proses hukum tersendiri, sementara laporan kepada Komjak berfokus pada jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Pada tahap ini, informasi yang dapat dipastikan adalah PMAKI telah menyampaikan pengaduan di Jakarta pada tanggal tersebut. Perkembangan lebih lanjut akan bergantung pada pemeriksaan Komjak dan keterangan resmi dari pihak-pihak terkait.
Salah satu hal yang disebut sebagai dasar pengaduan PMaki terhadap jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa adalah dugaan bahwa sejumlah JPU sempat berfoto bersama Jokowi setelah persidangan pada 5 November 2026. Informasi mengenai foto tersebut menjadi perhatian karena muncul dalam konteks perkara yang sedang berjalan dan melibatkan tokoh publik.
PMaki menilai peristiwa itu patut disampaikan kepada Komisi Kejaksaan (Komjak) untuk ditelaah. Dalam pengaduan, dugaan foto bersama dipersoalkan berkaitan dengan persepsi publik mengenai sikap dan independensi jaksa yang menangani perkara. Jaksa penuntut umum memiliki peran penting dalam proses peradilan, sehingga perilaku yang terlihat di ruang publik dapat memunculkan pertanyaan tentang netralitas, meskipun belum tentu menunjukkan adanya keberpihakan.
Namun, keberadaan foto atau dugaan bahwa para JPU berfoto bersama Jokowi tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadi pelanggaran etik maupun hukum. Pengaduan tersebut merupakan laporan yang memuat keberatan dan permintaan agar informasi terkait diperiksa. Penilaian mengenai konteks pertemuan, siapa saja yang terlibat, serta apakah tindakan itu bertentangan dengan aturan profesi berada pada pihak berwenang setelah melakukan verifikasi.
Karena itu, penting membedakan dugaan yang menjadi alasan pelaporan dan kesimpulan resmi. Sampai ada pemeriksaan serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, peristiwa tersebut sebaiknya disebut sebagai dugaan, bukan fakta pelanggaran yang telah terbukti. Komjak dapat menilai apakah tindakan yang dilaporkan relevan dengan standar perilaku jaksa dan apakah diperlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Langkah pemeriksaan yang transparan juga dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Jika laporan dinilai memiliki dasar, tindak lanjut dapat dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, penjelasan yang terbuka dapat meredakan spekulasi. Dalam kedua kemungkinan itu, keterangan resmi dan bukti yang terverifikasi perlu menjadi landasan, bukan hanya tafsir atas sebuah foto atau kesan yang berkembang setelah persidangan.
Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI), Syaefudin, menilai tindakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa berfoto atau berswafoto semestinya tidak dilakukan. Menurut dia, jaksa perlu menjaga sikap dan perilaku, terutama ketika sedang menangani perkara yang mendapat perhatian publik. Posisi JPU menuntut kehati-hatian agar tindakan di luar persidangan tidak memunculkan tafsir yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Karena itu, tindakan tersebut patut dinilai dengan mempertimbangkan standar profesional dan etika yang berlaku bagi aparat penegak hukum.
Syaefudin menyebut perilaku itu diduga melanggar kode etik karena dinilai menunjukkan sikap yang tidak profesional. Penilaian tersebut, menurutnya, bukan semata-mata soal adanya foto, melainkan juga tentang bagaimana tindakan seorang jaksa dapat dipersepsikan oleh publik. Jaksa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas secara objektif dan menjaga jarak dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan kesan keberpihakan. Dalam perkara yang menjadi perhatian luas, kehati-hatian semacam itu penting agar kepercayaan terhadap independensi penuntutan tetap terjaga. Dugaan pelanggaran etika, lanjut penilaian PMAKI, perlu diperiksa melalui mekanisme yang berwenang, bukan langsung diperlakukan sebagai kesimpulan bahwa pelanggaran telah terbukti.
Syaefudin juga mengkhawatirkan bahwa tindakan berfoto tersebut dapat menimbulkan kesan jaksa berpihak kepada Jokowi. Kekhawatiran itu merujuk pada persepsi yang mungkin terbentuk di tengah masyarakat, bukan penetapan bahwa JPU benar-benar memiliki keberpihakan. Ia menilai, dalam perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa, setiap tindakan jaksa yang terlihat publik sebaiknya dijaga agar tidak membuka ruang bagi dugaan bahwa penanganan perkara dipengaruhi kepentingan tertentu. Atas dasar itu, PMAKI memandang perlunya pemeriksaan atas sikap JPU tersebut. Pemeriksaan diharapkan dapat menjelaskan konteks tindakan, menilai kesesuaiannya dengan kode etik, dan memberikan kepastian secara proporsional. Dengan demikian, penilaian terhadap dugaan pelanggaran dapat dilakukan secara objektif, sementara hak semua pihak dalam perkara tetap dihormati.Melalui pengaduan yang disampaikan terkait jaksa dalam perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa, Syaefudin berharap Komisi Kejaksaan (Komjak) menindaklanjuti laporan tersebut. Harapan itu mencakup pemeriksaan atas hal-hal yang disampaikan dalam aduan, sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, laporan yang telah diajukan dapat memperoleh perhatian dan penilaian secara cermat. Syaefudin juga berharap Komjak melihat pengaduan itu sebagai masukan yang perlu ditelaah, bukan sekadar dokumen yang diterima. Namun, harapan tersebut tidak berarti bahwa Komjak telah mengambil langkah, menyimpulkan adanya pelanggaran, atau menjatuhkan tindakan kepada pihak mana pun.
Salah satu tindak lanjut yang diharapkan Syaefudin ialah pemberian teguran kepada para jaksa yang menjadi sasaran pengaduan, apabila hasil penelaahan menunjukkan hal tersebut diperlukan. Ia berharap setiap aspek laporan diperiksa secara objektif, termasuk uraian mengenai tindakan yang dipersoalkan dan dasar yang disampaikan oleh pihak pengadu. Penelaahan yang menyeluruh dinilai penting agar tanggapan terhadap laporan tidak mendahului pemeriksaan atas isinya. Pada saat yang sama, proses tersebut diharapkan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan memberi ruang bagi pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan. Dengan cara itu, tindak lanjut dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan hasil pemeriksaan.
Harapan Syaefudin kepada Komjak juga menekankan pentingnya kejelasan mengenai penanganan laporan. Informasi tentang tindak lanjut, bila nantinya tersedia, dapat membantu publik memahami bahwa pengaduan telah ditelaah melalui mekanisme yang semestinya. Sampai ada keterangan resmi, tidak tepat menyimpulkan bahwa Komjak telah memproses aduan ataupun memberikan teguran kepada para jaksa. Karena itu, posisi yang dapat disampaikan saat ini adalah bahwa Syaefudin meminta laporan tersebut ditindaklanjuti dan berharap ada teguran jika dinilai layak. Keputusan mengenai langkah berikutnya tetap berada pada Komjak berdasarkan kewenangan, prosedur, dan hasil pemeriksaan atas materi pengaduan.
420 kunjungan