Jakarta | Perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki tahap penyidikan yang melibatkan empat jenderal polisi sebagai tersangka, menurut informasi yang menjadi dasar pemberitaan ini. Nama-nama yang disebut ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penetapan tersebut menempatkan dugaan penyadapan sebagai pokok perkara yang harus diuji melalui proses hukum. Status tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan, bukan putusan bersalah; kesimpulan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak tetap bergantung pada pemeriksaan dan pembuktian di tahap berikutnya.
Keempatnya disebut dijerat dengan ketentuan terkait penyadapan serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penerapan pasal-pasal itu menunjukkan bahwa penyidik sedang menelusuri dugaan perbuatan dan kemungkinan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Namun, rincian tentang cara penyadapan maupun bukti yang mendasari sangkaan tidak diuraikan di sini, sehingga tidak tepat untuk menyimpulkan bagaimana tindakan itu dilakukan atau seberapa jauh keterlibatan setiap tersangka. Penjelasan lebih lengkap mengenai dasar hukum dan hasil pemeriksaan perlu menunggu keterangan resmi serta perkembangan penyidikan yang dapat diverifikasi.
Penyidikan juga belum dinyatakan tuntas. Polri masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk sosok yang diduga memberi perintah. Penelusuran ini penting untuk menjelaskan rangkaian pengambilan keputusan, menguji hubungan antarorang yang diperiksa, dan memastikan apakah perkara melibatkan tanggung jawab di luar empat tersangka yang telah disebut. Dugaan mengenai pemberi perintah tetap harus diperlakukan sebagai bagian dari penyelidikan, bukan sebagai fakta yang telah terbukti. Karena itu, pengusutan menyeluruh memerlukan pemeriksaan yang cermat, transparan, dan sesuai prosedur, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta hak semua pihak. Perkembangan berikutnya akan menentukan apakah penyidik menemukan dasar untuk menetapkan pihak tambahan atau menyimpulkan bahwa perkara cukup ditangani terhadap para tersangka yang ada.
Fokus lanjutan penyidikan perkara penyadapan ilegal terhadap Prabowo adalah mengungkap siapa yang memberi perintah. Penelusuran tidak hanya diarahkan kepada pelaksana teknis, tetapi juga mencakup pihak yang diduga merencanakan, mengarahkan, atau memiliki peran dalam terjadinya tindakan tersebut. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan bahwa semua pihak akan ditelusuri. Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu, 7 November 2026. Keterangan tersebut menegaskan bahwa penyidik berupaya memeriksa rangkaian kejadian secara menyeluruh, termasuk kemungkinan hubungan pelaksanaan penyadapan dan pihak-pihak yang berada di baliknya. Meski demikian, penetapan tanggung jawab tetap bergantung pada temuan serta bukti yang diperoleh selama proses hukum.
Untuk mendukung pengusutan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus. Tim tersebut dipimpin oleh Asep Safrudin, yang juga menjabat Kabareskrim Polri. Pembentukan tim menjadi bagian dari langkah kepolisian dalam menangani perkara dan menelusuri unsur-unsur yang relevan, termasuk dugaan pemberi perintah. Dengan tim khusus, koordinasi penyelidikan dapat diarahkan pada pengumpulan keterangan dan bukti secara terstruktur. Langkah ini juga menempatkan penelusuran pihak yang bertanggung jawab sebagai fokus penting, bukan sekadar memastikan bagaimana penyadapan dilakukan. Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar bagi kepolisian untuk menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa mendahului kesimpulan sebelum seluruh fakta terverifikasi.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa pembentukan tim merupakan respons proaktif terhadap isu dan perkembangan yang menjadi perhatian publik. Ia menyampaikan keterangan itu di Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis, 5 November 2026. Penjelasan tersebut memberi konteks mengenai alasan institusi membentuk tim khusus, sekaligus menunjukkan bahwa kepolisian memandang perkembangan perkara perlu ditangani secara terarah. Perhatian publik terhadap dugaan penyadapan membuat keterbukaan informasi dan ketelitian proses menjadi penting. Namun, proses pengusutan tetap harus bertumpu pada bukti, pemeriksaan, dan prosedur hukum. Karena itu, pernyataan bahwa semua pihak akan ditelusuri perlu dipahami sebagai komitmen untuk mencari fakta, termasuk menelusuri dugaan perintah, bukan sebagai penetapan bersalah terhadap seseorang atau kelompok sebelum penyidikan selesai.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan dukungan terhadap langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut kasus penyadapan hingga tuntas. Menurutnya, penanganan perkara tidak cukup berhenti pada identifikasi pihak yang diduga melakukan penyadapan. Aparat juga perlu menelusuri siapa yang memberi perintah, bagaimana operasi tersebut dijalankan, serta pihak-pihak yang mungkin terlibat. Penelusuran menyeluruh dinilai penting agar proses hukum dapat menjelaskan rangkaian peristiwa secara utuh dan memberikan kepastian mengenai tanggung jawab masing-masing pihak.
Habiburokhman turut meminta agar penyidik membongkar motif di balik tindakan tersebut. Ia menilai pengungkapan alasan dan tujuan penyadapan merupakan bagian penting dari penyidikan, bukan sekadar pelengkap dalam mengidentifikasi pelaku. Ia menyebut perkara itu sebagai kejahatan serius, sehingga penanganannya perlu dilakukan secara cermat dan berdasarkan bukti. Dengan demikian, penyidik diharapkan tidak hanya mengungkap cara kerja penyadapan, tetapi juga menjelaskan kepentingan yang melatarbelakanginya, sepanjang hal itu dapat dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
Dalam menyampaikan pandangannya, Habiburokhman menyebut jumlah objek penyadapan mencapai sekitar 6.000, termasuk Presiden Prabowo. Angka tersebut merupakan keterangan yang ia sampaikan dan perlu dipahami sebagai bagian dari klaim yang harus diuji oleh aparat penegak hukum. Ia menilai skala yang disebut itu menimbulkan dugaan adanya motif politik berskala besar. Dugaan tersebut adalah penilaiannya, bukan kesimpulan yang telah dipastikan. Karena itu, penyidikan perlu menguji jumlah sasaran, identitas pihak yang terdampak, serta konteks dan tujuan kegiatan tersebut. Keterbukaan mengenai perkembangan perkara, dengan tetap menghormati kerahasiaan penyidikan dan hak pihak terkait, dapat membantu publik membedakan fakta yang telah terverifikasi dari dugaan. Habiburokhman mendorong Polri menuntaskan pengusutan agar pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum, sementara motif dan skala kasus dijelaskan berdasarkan temuan yang sahih.
Menurut Habiburokhman, Komisi III DPR RI akan mengawal penanganan perkara dugaan penyadapan Prabowo hingga tuntas. Pengawalan tersebut, kata dia, dilakukan sesuai arahan pimpinan DPR, sehingga perkembangan proses hukum tetap menjadi perhatian lembaga legislatif. Sikap itu menegaskan bahwa perkara tidak cukup hanya menjadi perhatian ketika isu mencuat; proses penyidikan dan tindak lanjutnya perlu dipantau sampai aparat menyelesaikan tahapan yang menjadi kewenangannya. Meski demikian, pengawalan oleh Komisi III bukan berarti menetapkan siapa yang bersalah. Penentuan fakta, peran, dan tanggung jawab harus tetap didasarkan pada hasil penyidikan serta mekanisme hukum yang berlaku.
Dalam pandangan Habiburokhman, setiap pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum. Ia meminta pengusutan dilakukan tanpa kompromi dan tanpa toleransi terhadap siapa pun. Prinsip tersebut berlaku bagi setiap orang, tanpa memandang jabatan atau posisi, tetapi penerapannya harus mengikuti bukti dan prosedur yang sah. Dengan demikian, tuntutan penegakan hukum tidak seharusnya diarahkan untuk mendahului kesimpulan penyidik, melainkan memastikan seluruh fakta diperiksa secara menyeluruh dan setiap dugaan diuji secara objektif. Proses yang transparan dan akuntabel juga penting agar penanganan perkara dapat dinilai berdasarkan fakta, bukan spekulasi.
Ruang pengusutan yang diminta mencakup sejumlah kategori pihak. Habiburokhman menyebut pelaku lapangan, pihak yang memberikan bantuan, pihak yang memberi perintah, serta pihak yang mengambil manfaat dari penyadapan. Penyebutan kategori tersebut merupakan dorongan agar penyidik menelusuri rangkaian peristiwa dan kemungkinan peran masing-masing, bukan pernyataan bahwa orang atau kelompok tertentu telah terbukti terlibat.
Baca juga: Pemecatan di Lapas Cibinong dan Desakan Pengusutan Dugaan Suap Fasilitas Ilegal | Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera kepada Tujuh Tokoh TNI | Perkuat Pertahanan Negara, Presiden Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru TNI Tiga Matra
460 kunjungan