JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama telah masuk ke rekening 2.450.068 pekerja. Angka tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025. Perkembangan ini menandai dimulainya pencairan bantuan kepada jutaan pekerja yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima.
Jumlah pekerja yang telah menerima BSU tersebut berasal dari total 3.697.836 penerima pada tahap pertama. Data para penerima telah ditetapkan, diterima, dan melalui proses validasi sebelum bantuan disalurkan ke rekening masing-masing. Dengan demikian, penyaluran yang telah terealisasi mencakup sebagian besar penerima yang datanya dinyatakan memenuhi ketentuan.
Dalam keterangannya, Yassierli menempatkan capaian penyaluran itu sebagai perkembangan utama pelaksanaan program BSU. Bantuan diberikan setelah pemerintah menyelesaikan rangkaian pemeriksaan data, termasuk penetapan penerima dan validasi informasi yang menjadi dasar pencairan. Proses tersebut diperlukan untuk memastikan dana diterima pekerja yang berhak sesuai dengan ketentuan program.
Hingga penyampaian laporan tersebut, masih terdapat penerima dalam daftar tahap pertama yang belum menerima dana. Pemerintah terus menindaklanjuti proses penyaluran berdasarkan hasil validasi dan kesiapan rekening penerima. Informasi mengenai jumlah yang sudah masuk ke rekening menjadi indikator awal pelaksanaan program sekaligus memberikan gambaran mengenai jangkauan bantuan bagi pekerja pada tahap pertama.
Penyaluran BSU ini diharapkan dapat membantu menjaga daya beli pekerja penerima di tengah kebutuhan ekonomi yang terus berjalan. Pemerintah juga akan memantau pelaksanaan pencairan agar prosesnya berlangsung sesuai data yang telah ditetapkan. Dengan fokus pada akurasi penerima dan kelancaran transfer, bantuan tersebut diarahkan untuk segera diterima oleh seluruh pekerja yang telah tervalidasi dalam daftar tahap pertama.
Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama belum mencakup seluruh pekerja yang telah ditetapkan sebagai penerima. Dari keseluruhan penerima yang masuk dalam daftar, sebanyak 2,45 juta pekerja telah menerima bantuan. Angka tersebut menunjukkan jumlah penyaluran yang sudah berhasil dilakukan, bukan total seluruh penerima BSU tahap pertama.
Masih terdapat 1.247.768 pekerja yang belum memperoleh bantuan karena proses penyalurannya belum selesai. Dengan demikian, sekitar 1,24 juta penerima masih berada dalam tahapan pemrosesan. Perbedaan kedua angka tersebut penting dipahami agar capaian penyaluran tidak disalahartikan sebagai penyelesaian seluruh distribusi kepada penerima yang telah ditetapkan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa penyaluran bagi kelompok yang tersisa akan dilanjutkan secara bertahap selama Juni hingga Juli. Proses tersebut mencakup penerima yang masih menunggu penyelesaian penyaluran sesuai mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, pekerja yang belum mendapatkan BSU tidak termasuk dalam angka 2,45 juta penerima yang telah tersalurkan, melainkan berada dalam kelompok 1.247.768 penerima yang masih diproses. Pemerintah melanjutkan distribusi secara bertahap agar bantuan dapat diterima oleh seluruh penerima yang memenuhi ketentuan dan telah ditetapkan.
Pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) diarahkan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini ditujukan kepada pekerja yang berada dalam kelompok penghasilan tertentu, sehingga dukungan dapat diberikan kepada mereka yang dinilai membutuhkan penguatan kemampuan belanja dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya bantuan tersebut, pekerja diharapkan tetap memiliki daya beli yang lebih baik di tengah kebutuhan ekonomi yang terus berjalan.
Kelompok penerima yang menjadi fokus kebijakan ini adalah pekerja dengan gaji sebesar Rp3,5 juta atau tidak lebih dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Batas penghasilan tersebut menjadi dasar dalam menentukan sasaran utama penyaluran. Artinya, kebijakan BSU terutama diarahkan kepada pekerja yang memenuhi batas penghasilan sebagaimana ditetapkan, bukan kepada seluruh pekerja tanpa mempertimbangkan tingkat gajinya.
Penetapan sasaran berdasarkan batas penghasilan menunjukkan bahwa program ini memiliki perhatian khusus terhadap pekerja dengan pendapatan pada tingkat tertentu. Pekerja yang memiliki gaji Rp3,5 juta atau berada di bawah atau setara dengan UMP menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam kebijakan tersebut. Pengelompokan ini juga memperjelas arah pemberian bantuan, yaitu mendukung masyarakat pekerja yang memenuhi kriteria penghasilan yang telah disebutkan.
Melalui sasaran tersebut, BSU diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap konsumsi rumah tangga pekerja dan ikut mempertahankan daya beli masyarakat. Dukungan bagi pekerja dengan penghasilan hingga batas yang ditentukan menjadi bagian dari upaya untuk memastikan kebijakan lebih terarah. Karena itu, batas gaji Rp3,5 juta atau tidak lebih dari UMP menjadi unsur penting dalam memahami siapa yang menjadi fokus utama pemberian BSU.
Persiapan penyaluran BSU tahap berikutnya masih berlangsung. Pemerintah belum menetapkan seluruh data yang disampaikan sebagai daftar penerima bantuan karena proses pemeriksaan administratif dan pencocokan informasi masih dilakukan. Tahapan ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap calon penerima memenuhi persyaratan yang berlaku serta mencegah terjadinya bantuan ganda, kesalahan identitas, atau penyaluran kepada pihak yang tidak berhak.
BPJS Ketenagakerjaan telah menyampaikan data sekitar 4,5 juta calon penerima manfaat untuk diproses lebih lanjut. Namun, angka tersebut belum dapat disebut sebagai jumlah penerima yang telah ditetapkan. Mereka masih berstatus calon penerima, sehingga belum dapat dipastikan akan menerima BSU sampai seluruh rangkaian verifikasi dan validasi selesai dilaksanakan.
Dalam proses tersebut, data calon penerima akan diperiksa berdasarkan sejumlah kriteria, termasuk kesesuaian identitas, status kepesertaan, serta pemenuhan ketentuan program. Pemeriksaan juga menjadi dasar untuk menyesuaikan data dari BPJS Ketenagakerjaan dengan informasi yang dimiliki instansi terkait. Hasil validasi nantinya akan menentukan apakah seseorang masuk dalam daftar penerima yang memenuhi syarat atau perlu dikeluarkan dari proses penyaluran.
Karena pemeriksaan masih berjalan, jadwal dan jumlah penerima pada tahap selanjutnya belum dapat dipastikan sepenuhnya. Masyarakat yang namanya tercantum dalam data awal sebaiknya menunggu pengumuman resmi dan tidak menganggap status tersebut sebagai kepastian memperoleh bantuan. Penyaluran BSU tahap berikutnya baru dapat dilakukan setelah proses verifikasi dan validasi terhadap sekitar 4,5 juta calon penerima selesai, kemudian data penerima yang telah ditetapkan disahkan sesuai mekanisme yang berlaku.
