Jakarta | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Bursa Efek Indonesia (BEI) menyempurnakan mekanisme high shareholding concentration (HSC), setelah pasar modal Indonesia mendapat sorotan dari penyedia indeks global MSCI. Perhatian tersebut kembali menempatkan isu konsentrasi kepemilikan saham dan keterbukaan informasi sebagai bagian penting dalam pembahasan kualitas pasar. Dorongan OJK tidak hanya menyangkut penyesuaian teknis, tetapi juga upaya memastikan mekanisme untuk mengidentifikasi dan menilai konsentrasi kepemilikan dapat dipahami pelaku pasar serta dijalankan dengan tata kelola yang kuat. Pembenahan HSC dinilai relevan untuk menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia di tengah perhatian investor internasional.
Arah perbaikan mencakup keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham. Informasi yang memadai membantu investor memahami struktur kepemilikan emiten dan menilai kondisi saham secara lebih utuh. Dalam konteks ini, kejelasan data serta konsistensi penyampaian informasi menjadi unsur penting agar pelaku pasar memiliki dasar yang lebih baik saat mengambil keputusan. Penguatan transparansi juga dapat mendukung pemahaman yang sama atas karakteristik saham yang masuk dalam pemantauan HSC. Dengan demikian, pembenahan diharapkan memperjelas cara informasi kepemilikan tersedia dan digunakan, tanpa mengaburkan perbedaan fakta yang diumumkan dan penilaian yang dibuat berdasarkan fakta tersebut.
Selain transparansi, metodologi penilaian HSC perlu diperhatikan agar prosesnya memiliki dasar yang jelas dan dapat dijelaskan kepada publik. Metodologi yang terukur dan diterapkan secara konsisten dapat membantu mengurangi ketidakpastian mengenai cara suatu konsentrasi kepemilikan diidentifikasi. Penguatan tata kelola juga menjadi bagian dari langkah tersebut, termasuk memastikan proses penilaian berlangsung secara tertib dan akuntabel. Bagi BEI, penyempurnaan mekanisme ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan kejelasan aturan dan kualitas pengawasan terkait informasi kepemilikan saham. Sorotan MSCI menjadi konteks bagi pembenahan, bukan bukti bahwa penyedia indeks itu meminta langkah tertentu. Dengan keterbukaan, metodologi yang jelas, dan tata kelola yang kokoh, pasar modal diharapkan semakin kredibel bagi investor domestik maupun global.
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membidangi pengawasan pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon, Hasan Fawzi, mendorong penguatan keterbukaan serta tata kelola dalam mekanisme HSC. Dorongan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama jajaran direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK mengenai pembaruan pasar modal. Acara itu berlangsung di Gedung Bursa Efek Indonesia pada Senin, 26 Oktober 2026. Penyampaian ini menempatkan pembaruan mekanisme HSC sebagai bagian dari perhatian otoritas terhadap pengelolaan pasar yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Hasan, penyempurnaan HSC merupakan salah satu agenda reformasi integritas pasar modal yang dijalankan otoritas bersama penyelenggara bursa. Agenda tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat keandalan proses dan aturan yang menopang aktivitas perdagangan. Keterbukaan informasi dan tata kelola yang memadai dinilai penting agar pihak-pihak terkait dapat memahami cara mekanisme berjalan serta dasar keputusan yang diambil. Dalam konteks ini, pembaruan tidak hanya menyangkut ketentuan teknis, tetapi juga konsistensi penerapan dan kejelasan tanggung jawab. Kerja sama OJK dan BEI menjadi landasan untuk meninjau mekanisme, menyelaraskan proses, dan memastikan perubahan dapat mendukung integritas pasar.
HSC kini menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk investor dan penyedia indeks global. Perhatian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme ini memiliki arti bagi pelaku pasar yang memerlukan informasi dan tata kelola yang jelas dalam menilai perkembangan pasar modal Indonesia. Bagi investor, keterbukaan dapat membantu membangun pemahaman terhadap aturan dan proses yang memengaruhi aktivitas pasar. Sementara itu, penyedia indeks global turut mencermati praktik pasar ketika menilai kelayakan dan karakteristik pasar suatu negara. Karena itu, penyempurnaan HSC berpotensi mendukung kepercayaan terhadap pasar, sepanjang perubahan dirancang secara transparan dan diterapkan secara konsisten. Dorongan Hasan menegaskan bahwa agenda reformasi integritas membutuhkan perhatian bersama otoritas, bursa, dan seluruh pihak yang berkepentingan.
OJK mendorong Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkuat keterbukaan dan tata kelola dalam metodologi serta mekanisme penentuan saham yang masuk kategori HSC. Perhatian terhadap dua aspek tersebut penting agar proses yang digunakan dapat dipahami secara lebih jelas oleh pihak terkait. Perbaikan metodologi juga menjadi bagian dari upaya memastikan mekanisme HSC berjalan dengan landasan yang transparan, bukan sekadar menghasilkan daftar saham tanpa penjelasan yang memadai mengenai tata kelolanya.
Hasan menyampaikan perlunya melibatkan pihak independen yang berasal dari luar organisasi regulator mandiri atau self-regulatory organization (SRO) dalam komite kerja. Usulan ini menempatkan keterlibatan eksternal sebagai salah satu unsur yang dapat mendukung penguatan proses. Pihak independen tersebut bukan bagian dari organisasi SRO, sehingga pelibatannya diharapkan turut memberi dukungan terhadap tata kelola penentuan saham dalam kategori HSC. Pernyataan itu menekankan pentingnya keterlibatan di luar struktur organisasi, tanpa merinci prosedur ataupun bentuk partisipasi tertentu.
Tujuan pelibatan pihak independen adalah membantu mendukung tata kelola dalam menentukan saham yang masuk kategori HSC, sekaligus memastikan mekanisme tersebut memiliki kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya perhatian terhadap transparansi metodologi dan tata kelola, proses penentuan diharapkan memperoleh dasar yang lebih kuat untuk dipahami dan dipercaya. Makna usulan Hasan adalah bahwa mekanisme HSC perlu ditopang oleh proses yang terbuka dan melibatkan pihak di luar SRO, bukan hanya mengandalkan tata kelola internal. Hal ini menjadi bagian dari dorongan agar BEI memperbaiki mekanisme tersebut secara bertanggung jawab. Keterangan yang disampaikan tidak menguraikan tata cara kerja komite secara terperinci, sehingga fokusnya tetap pada prinsip keterlibatan independen dan tujuan penguatan akuntabilitas. OJK pun menempatkan pembenahan ini sebagai perhatian pada kualitas tata kelola pasar, terutama dalam penentuan saham yang memperoleh kategori HSC. Dengan demikian, keterbukaan dan keterlibatan independen saling mendukung untuk menjaga kredibilitas mekanisme tersebut.
Hasan menilai perhatian berbagai pihak terhadap mekanisme High Shareholding Concentration (HSC) menunjukkan bahwa mekanisme tersebut telah berkembang menjadi perangkat penting untuk mengungkap kondisi kepemilikan saham emiten di pasar modal Indonesia. Informasi yang disajikan melalui HSC dapat membantu menjelaskan bagaimana saham suatu perusahaan tercatat tersebar, termasuk ketika kepemilikannya terkonsentrasi pada pihak atau kelompok tertentu. Dengan demikian, pelaku pasar memperoleh gambaran tambahan mengenai struktur kepemilikan, bukan hanya informasi tentang harga dan aktivitas perdagangan saham.
Bagi investor, pemahaman atas konsentrasi kepemilikan dapat menjadi salah satu bahan dalam menilai perusahaan dan mempertimbangkan keputusan investasi. Data tersebut membantu investor melihat konteks kepemilikan saham yang mungkin relevan ketika menelaah karakter emiten, membaca perkembangan pasar, atau membandingkan perusahaan. Informasi HSC tetap perlu dipahami bersama informasi lain yang tersedia, sebab struktur kepemilikan merupakan salah satu aspek dalam analisis dan tidak dengan sendirinya menentukan kualitas maupun kinerja suatu perusahaan.
Perhatian terhadap HSC juga relevan bagi penyedia indeks global. Informasi mengenai konsentrasi kepemilikan dapat menjadi referensi ketika mereka melakukan penilaian terhadap emiten, sesuai kebutuhan dan metodologi masing-masing. Setiap penyedia indeks dapat memiliki pendekatan serta kriteria sendiri, sehingga data yang tersedia berfungsi sebagai masukan untuk proses penilaian, bukan sebagai ketentuan yang secara otomatis menghasilkan keputusan tertentu. Keterbukaan informasi yang memadai membantu pihak-pihak tersebut memahami kondisi emiten secara lebih utuh.
Menurut Hasan, luasnya perhatian terhadap mekanisme ini patut dipandang secara positif. Minat dari investor, pelaku pasar, dan penyedia indeks memperlihatkan bahwa HSC memiliki kegunaan praktis sebagai sarana untuk melihat kondisi kepemilikan saham emiten. Semakin mudah informasi dipahami dan digunakan, semakin besar pula manfaatnya sebagai rujukan dalam membaca struktur kepemilikan di pasar modal Indonesia.
Baca juga: Silaturahmi Lintas Generasi, TNI Perkuat Semangat Pengabdian | Komandan Lanud Sjamsudin Noor Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla Kalsel dalam Rapat Evaluasi | Lanud Sjamsudin Noor Dukung Operasi Modifikasi Cuaca, Perkuat Upaya Penanganan Karhutla Kalimantan
