Jakarta | Survei Katadata Insight Center (KIC) 2026 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban sertifikasi halal berbeda cukup tajam menurut kategori produk. Sebanyak 80,1 persen responden mengetahui bahwa makanan dan minuman wajib bersertifikat halal. Untuk kosmetik, proporsinya turun menjadi 51,5 persen, sedangkan pada peralatan rumah tangga hanya 14,5 persen responden yang mengetahui kewajiban tersebut. Angka-angka ini merujuk pada hasil survei KIC yang disebutkan dalam sumber, bukan gambaran bahwa seluruh konsumen memiliki tingkat pemahaman yang sama.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa literasi halal masih sangat lekat dengan produk pangan. Masyarakat umumnya lebih terbiasa menjumpai informasi dan pembahasan mengenai status halal makanan serta minuman, sementara kaitan sertifikasi dengan kosmetik dan barang rumah tangga belum banyak dipahami. Padahal, kedua kategori itu juga dapat melibatkan bahan, proses produksi, atau unsur lain yang menjadi pertimbangan dalam penetapan kehalalan. Karena itu, rendahnya angka pengetahuan tidak serta-merta menunjukkan bahwa konsumen tidak peduli; hal tersebut dapat mencerminkan terbatasnya paparan informasi yang mudah dipahami dan ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
Kementerian Agama menilai pemahaman masyarakat tentang produk di luar pangan masih relatif rendah. Temuan survei tersebut sejalan dengan penilaian itu, terutama pada peralatan rumah tangga, yang tingkat pengetahuannya jauh di bawah kosmetik maupun pangan. Kondisi ini menjadi alasan penting untuk memperluas informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal pada berbagai jenis produk. Komunikasi publik dapat menjelaskan kategori yang tercakup, tujuan sertifikasi, serta cara konsumen mengenali keterangan halal secara jelas dan akurat. Informasi juga perlu disampaikan melalui saluran yang dekat dengan masyarakat, bukan hanya dalam kampanye yang berfokus pada makanan dan minuman.
Jika penjelasan tersedia secara konsisten, konsumen dapat membuat keputusan dengan pemahaman yang lebih baik, sementara pelaku usaha memperoleh gambaran lebih terang mengenai ketentuan yang berlaku bagi produknya. Perluasan edukasi bukan berarti menyamakan karakter setiap kategori, melainkan membantu masyarakat memahami bahwa perhatian terhadap status halal dapat relevan di luar pangan. Data KIC 2026 memberi dasar untuk melihat kesenjangan pengetahuan tersebut dan menentukan area komunikasi yang perlu mendapat perhatian lebih besar.
Literasi halal di Indonesia masih kerap dipahami terutama dalam kaitannya dengan makanan dan minuman. Padahal, perhatian terhadap status halal juga relevan bagi produk yang digunakan sehari-hari, termasuk kosmetik dan peralatan rumah tangga. Perbedaan tingkat pemahaman ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi: sebagian masyarakat mungkin telah mengenal kewajiban sertifikasi untuk pangan, tetapi belum mengetahui bahwa kategori produk gunaan tertentu juga termasuk dalam cakupan pembahasan jaminan produk halal.
Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, Fuad Nasar, berpandangan bahwa sosialisasi dan edukasi mengenai halal perlu dilakukan secara lebih masif. Pandangan tersebut menyoroti pentingnya memperluas pemahaman publik agar tidak terbatas pada satu kelompok produk. Ketika informasi mengenai sertifikasi lebih banyak dikaitkan dengan konsumsi makanan, masyarakat dapat kurang menyadari bahwa kosmetik maupun peralatan rumah tangga juga perlu diperhatikan. Kesenjangan pengetahuan ini menjadi alasan untuk memperkuat literasi halal di luar pangan.
Penguatan pemahaman diperlukan agar masyarakat mengetahui bahwa kewajiban sertifikasi tidak hanya berhubungan dengan produk yang dimakan atau diminum. Kesadaran mengenai kosmetik dan barang rumah tangga perlu menjadi bagian dari percakapan publik tentang halal, tanpa mengaburkan perbedaan kategori serta ketentuan yang berlaku. Informasi yang jelas dapat membantu masyarakat mengenali isu sertifikasi ketika berhadapan dengan beragam produk gunaan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat yang sama, pembahasan ini perlu bertumpu pada keterangan dan ketentuan yang relevan, bukan pada anggapan bahwa semua produk memiliki aturan yang persis sama.
Dengan demikian, tantangan utamanya bukan sekadar menyediakan informasi, melainkan memastikan bahwa pemahaman tentang halal mencakup kategori produk yang selama ini kurang mendapat perhatian. Pernyataan Fuad Nasar menegaskan kebutuhan akan penyebaran pengetahuan yang lebih luas, terutama karena masyarakat belum banyak mengetahui kewajiban sertifikasi pada kosmetik dan peralatan rumah tangga. Memperkuat literasi pada ranah ini penting untuk mengurangi kesenjangan informasi dan membantu publik memahami cakupan jaminan produk halal secara lebih utuh, termasuk ketika menilai produk yang digunakan, bukan hanya yang dikonsumsi.
Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan turunannya. Kerangka hukum tersebut menjadi dasar penyelenggaraan jaminan produk halal dan memberi konteks bagi masyarakat untuk memahami status produk yang mereka gunakan. Pembahasan ini tidak terbatas pada pangan. Kosmetik dan peralatan rumah tangga juga penting diperhatikan dalam literasi halal karena keduanya merupakan bagian dari produk yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami landasan aturan secara umum, konsumen dapat melihat bahwa perhatian terhadap kehalalan berkaitan dengan penggunaan produk, bukan hanya pilihan makanan.
Fuad Nasar menjelaskan bahwa ketentuan jaminan produk halal bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian kepada masyarakat. Perlindungan tersebut membantu konsumen ketika memilih, mengonsumsi, atau menggunakan produk sesuai keyakinan dan kebutuhan mereka. Kepastian juga berarti masyarakat memperoleh dasar untuk memahami informasi mengenai produk yang tersedia, sehingga keputusan tidak semata-mata bergantung pada dugaan atau informasi yang belum jelas. Dalam konteks kosmetik maupun peralatan rumah tangga, pemahaman terhadap tujuan ini dapat mendorong konsumen untuk lebih cermat membaca keterangan produk dan mencari informasi yang relevan, tanpa mengabaikan kebutuhan praktis sehari-hari.
Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar bahwa jaminan produk halal merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi hak konsumen. Artinya, kebijakan ini berkaitan dengan penghormatan terhadap pilihan masyarakat serta kebutuhan mereka untuk menggunakan produk dengan rasa yakin. Bagi konsumen, perlindungan dan kepastian dapat mendukung keputusan yang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bagi produsen dan pihak terkait, kerangka jaminan halal menjadi latar penting untuk memahami tanggung jawab dalam menyediakan informasi yang dapat dipahami masyarakat. Literasi halal yang baik membantu menjembatani aturan, informasi produk, dan pilihan konsumen, termasuk ketika produk yang dibahas bukan pangan. Dengan demikian, tujuan perlindungan konsumen menjadi landasan untuk membangun kepercayaan dalam penggunaan beragam produk sehari-hari.
Fuad Nasar menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak dimaksudkan untuk menambah beban ekonomi pelaku usaha. Kebijakan ini bukan semata-mata kewajiban administratif yang harus dipenuhi, melainkan bagian dari upaya memberi kepastian mengenai status produk bagi masyarakat. Karena itu, sertifikasi perlu dipahami sebagai sarana untuk membangun kejelasan dan kepercayaan, bukan sebagai hambatan yang membuat usaha sulit berkembang.
Bagi pelaku usaha, sertifikat halal dapat menjadi nilai tambah yang membedakan produk di tengah persaingan. Informasi halal yang terverifikasi membantu konsumen mengambil keputusan dengan lebih yakin, terutama ketika memilih kosmetik maupun peralatan rumah tangga yang bahan atau proses pembuatannya tidak selalu mudah dinilai secara langsung. Kepercayaan tersebut berpotensi memperkuat hubungan produsen dan konsumen, sekaligus mendukung reputasi merek dalam jangka panjang.
Nilai tambah itu juga berkaitan dengan peluang pasar. Produk yang telah memenuhi ketentuan halal dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, termasuk masyarakat yang menjadikan kehalalan sebagai pertimbangan utama dalam penggunaan barang sehari-hari. Dengan demikian, sertifikasi tidak hanya relevan untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi usaha. Pelaku usaha yang menyiapkan proses dan dokumen sejak dini berpeluang menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar serta perubahan regulasi secara lebih terencana.
Penyesuaian tenggat penerapan wajib halal.
Baca juga: Tak Hanya Logistik, Hercules TNI AU Bawa Dukungan Kesehatan dan Peralatan Untuk Menopang Perjuangan Pasukan Karhutla Kalsel | TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
25 kunjungan